Satu Tahun Kabinet Merah Putih: Menguji Janji Swasembada Pangan dan Energi
- Transformasi pangan masih menghadapi tantangan struktural meskipun terdapat capaian kuantitatif jangka pendek. Produksi padi 2025 mengalami lonjakan sementara karena anomali iklim, namun belum dibarengi peningkatan produktivitas yang berarti. Ketergantungan impor pada komoditas strategis seperti kedelai dan gula tetap tinggi, dengan produktivitas dan luas panen yang stagnan. Kondisi ini diperparah oleh struktur kepemilikan lahan yang semakin terkonsentrasi pada petani gurem (69,9% di 2023), dan lebih dari 60% praktik pertanian Indonesia masih belum memenuhi standar keberlanjutan, terutama dari aspek produktivitas, ketahanan usaha tani, dan efisiensi penggunaan input.
- Intervensi fiskal dan moneter belum sepenuhnya efektif mengatasi keterbatasan sektor hulu. Di tengah peningkatan anggaran subsidi pupuk dan pelonggaran moneter melalui skema KLM, penyerapan subsidi masih rendah (66,18% per Oktober 2025) dan pertumbuhan kredit pertanian tetap tertinggal (5,59%) dibanding sektor lain. Meskipun cadangan beras pemerintah meningkat, efektivitas stabilisasi harga masih rentan karena distribusi yang lambat dan tingginya stok dengan usia simpan lebih dari 6 bulan. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak hanya soal volume, tetapi juga sangat tergantung pada koordinasi kelembagaan, kualitas intervensi, dan reformasi struktural sektor pertanian.
- RPJMN 2025–2029 menandai fase awal transisi menuju sistem energi bersih dan berkeadilan melalui penguatan regulasi, infrastruktur, dan kelembagaan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta mempercepat pengembangan EBT; sementara capaian periode sebelumnya menunjukkan produksi migas yang stabil dan sesuai target, namun masih dibayangi tingginya impor dan defisit neraca migas, sehingga menegaskan urgensi transisi untuk bertransformasi menuju kemandirian energi nasional yang berkelanjutan.
- Kinerja sektor energi nasional menunjukkan sejumlah tantangan selama tahun pertama estafet kepemimpinan baru. Investasi hulu migas meningkat signifikan, namun produksi gas bumi terus menurun sehingga menekan ketahanan pasokan. Di sisi lain, sistem ketenagalistrikan memiliki kapasitas besar dengan konsumsi yang masih rendah, membuka ruang percepatan elektrifikasi. Kebijakan subsidi energi yang masih reaktif terhadap harga menegaskan perlunya reformasi menuju mekanisme berbasis aturan untuk mendukung ketahanan fiskal dan transisi energi berkelanjutan.
