Ketahanan Pangan dan Energi dalam Bayang-Bayang Konflik dan Transisi Hijau
- Tekanan harga pada sektor pangan dan input pertanian menunjukkan arah yang berlawanan pada Semester I-2025, dengan pupuk mengalami lonjakan signifikan akibat konflik Timur Tengah, sementara harga pangan global cenderung menurun. Konflik Iran-Israel memicu kekhawatiran gangguan pasokan melalui Laut Merah dan Selat Hormuz, mendorong harga pupuk global naik tajam (DAP USD 715/ton, Urea USD 420/ton). Indonesia yang masih bergantung pada impor pupuk fosfat dan NPK, menghadapi risiko gejolak harga dan beban fiskal yang meningkat, subsidi pupuk naik 63,1% YoY. Di sisi lain, harga pangan global (beras, gandum, minyak nabati) justru melemah, yang mencerminkan overstock dan pelemahan permintaan.
- Di dalam negeri, produksi dan surplus beras meningkat, namun tidak otomatis menurunkan harga di konsumen akibat masalah distribusi dan efektivitas intervensi. Produksi beras domestik Januari-Juni 2025 naik 14,9% YoY, surplus meningkat menjadi 3,33 juta ton, dan harga gabah menguat di tingkat petani. Namun, transmisi harga masih tersendat harga beras tetap tinggi di seluruh zona eceran karena lambatnya penyaluran cadangan pemerintah (CBP) dan keterlambatan intervensi SPHP. Kebijakan deregulasi pupuk menunjukkan efektivitas awal dalam mempercepat distribusi ke petani, namun pengawasan perlu diperkuat agar lonjakan belanja subsidi benar-benar menghasilkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, bukan sekadar respons jangka pendek.
- Di sisi kondisi energi dan mineral, Harga komoditas energi utama Indonesia mengalami tekanan sepanjang awal 2025. Harga batu bara anjlok hingga di bawah USD 100 per ton, harga minyak sempat melonjak akibat konflik Timur Tengah sebelum kembali menurun, dan harga LNG global melemah seiring melimpahnya pasokan. Kondisi ini berdampak langsung pada kinerja ekspor dan penerimaan negara, terutama dari sektor minerba dan migas. Di sisi fiskal, penurunan PNBP dan penerimaan pajak migas menandakan kerentanan jangka pendek yang perlu diantisipasi. Sementara di tingkat daerah, provinsi dengan ketergantungan tinggi pada sektor tambang mulai menghadapi tekanan terhadap kapasitas fiskal, menegaskan urgensi diversifikasi ekonomi dan reformasi tata kelola pendapatan berbasis SDA.
- Di tengah tekanan sektor komoditas, peluang baru muncul dari rencana ekspor listrik bersih ke Singapura. Kesepakatan ekspor hingga 3,4 GW berpotensi menghasilkan devisa hingga USD 6 miliar per tahun dan membuka jalan bagi tumbuhnya industri hijau di kawasan Batam Bintan dan Karimun. Perbedaan harga listrik yang signifikan antara Indonesia dan Singapura menciptakan insentif kuat bagi investor. Namun demikian, kepastian tata kelola ekspor, kejelasan skema DMO untuk energi bersih, serta koordinasi antar-lembaga menjadi prasyarat penting agar potensi ekonomi lintas batas ini dapat direalisasikan secara berkelanjutan.
