Jakarta, 25 Agustus 2025 – Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF menggelar Diskusi Publik bertema “Ekonomi Syariah dalam Nota Keuangan RAPBN 2026” sebagai respons atas pidato Presiden Prabowo dan rilis RAPBN 2026. Kepala CSED INDEF, Nur Hidayah, menekankan perlunya mainstreaming ekonomi syariah dalam desain fiskal agar tidak lagi dipandang sebagai sektor pelengkap, mengingat kontribusi besar instrumen syariah terhadap perekonomian nasional.
Peneliti CSED INDEF, Abdul Hakam Naja, menyoroti potensi ekonomi syariah global yang mencapai USD2,43 triliun dan peluang Indonesia sebagai negara Muslim terbesar untuk menjadi pusat halal dunia pada 2029. Ia menegaskan RAPBN 2026 tidak boleh hanya fokus pada penerbitan sukuk untuk pembiayaan utang, tetapi juga mendorong diversifikasi ekonomi halal, swasembada pangan, industri halal, serta pariwisata ramah muslim.
Sementara itu, Azizon menilai ekonomi syariah dalam RAPBN masih instrumen-sentris dan terbatas pada fungsi agama. Ia mendorong adanya indikator makro yang jelas seperti PDB halal dan ekspor halal, serta strategi lintas sektor yang selaras dengan maqasid syariah. Peneliti Handi Risza Idris menambahkan, program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis senilai Rp335 triliun dapat menjadi penggerak industri halal sekaligus membuka ruang bagi koperasi syariah.
Diskusi ini menegaskan bahwa RAPBN 2026 perlu bergeser dari pendekatan parsial menuju strategi fiskal holistik, sehingga ekonomi syariah benar-benar menjadi motor pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia.
