Press Brief Diskusi Publik “Menakar RAPBN 2026: Arah Kebijakan untuk UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Digital” yang digelar pada 4 September 2025 di Jakarta menyoroti berbagai isu strategis dalam rancangan anggaran pemerintah. Izzudin Al Farras menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski bertujuan baik, pelaksanaannya menimbulkan banyak masalah, mulai dari keracunan makanan, isu halal, hingga dugaan korupsi. Ia merekomendasikan penghentian sementara untuk evaluasi menyeluruh, kemudian dilanjutkan secara bertahap di lima provinsi prioritas dengan model gotong royong agar lebih efektif dan transparan.
Fadhila Maulida mengkritisi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KLMP) yang baru separuhnya terdigitalisasi dan masih didominasi usaha tradisional, berpotensi tumpang tindih dengan BUMDes maupun UMKM. Ia menyarankan standardisasi model, integrasi dengan entitas lokal, monitoring berbasis indikator, sinkronisasi regulasi, peningkatan kapasitas SDM, serta exit strategy dari subsidi menuju kemandirian. Nur Komaria menekankan pentingnya ekonomi digital sebagai penggerak agenda RAPBN 2026, namun anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital justru menurun sehingga berisiko menghambat penguatan infrastruktur dan keamanan siber. Ia mendorong tambahan alokasi anggaran, percepatan regulasi turunan UU PDP, serta integrasi literasi digital dan AI dalam pendidikan dan pelatihan.
Aviliani menyoroti kesenjangan ekonomi yang semakin menekan kelompok menengah bawah. Ia mengusulkan perbaikan skema MBG agar lebih berdampak langsung, koperasi desa diposisikan sebagai penghubung UMKM/petani dengan usaha besar, serta penguatan kelembagaan dan insentif fiskal untuk dorong kemitraan. Untuk ekonomi digital, ia menekankan prioritas pada keamanan siber demi melindungi transaksi dan aset masyarakat.
