Jakarta, 14 Juni 2026 – Diskusi Publik INDEF bertajuk “Daya Beli Tertekan, Ketahanan Ekonomi Dipertaruhkan” menyoroti semakin besarnya tekanan terhadap perekonomian masyarakat di tengah pelemahan daya beli, menyusutnya kelas menengah sebanyak 9,4 juta jiwa dalam lima tahun terakhir, serta depresiasi nilai tukar Rupiah. Kondisi tersebut tercermin dari melemahnya konsumsi rumah tangga, perlambatan sektor riil, dan meningkatnya tekanan terhadap pelaku usaha.
Wahyu Tri Utomo memaparkan hasil analisis media sosial terkait kenaikan harga Pertamax sebesar 32 persen pada 10 Juni 2026. Dari lebih dari 648 ribu interaksi yang dianalisis, sekitar 98 persen menunjukkan sentimen negatif. Kekhawatiran publik tidak hanya terkait kenaikan harga BBM, tetapi juga potensi kelangkaan Pertalite, kenaikan biaya hidup, serta dampak berantai terhadap harga pangan, logistik, dan operasional UMKM.
M. Rizal Taufikurahman menegaskan bahwa tantangan RAPBN 2027 tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dan efektivitas belanja negara. Menurutnya, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal, stabilitas makroekonomi, dan perlindungan daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan.
Nur Hidayah menyoroti adanya paradoks antara pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan realitas ekonomi masyarakat yang semakin tertekan. Penyusutan kelas menengah, pelemahan Rupiah, serta ketidakpastian ekonomi menunjukkan adanya erosi keamanan ekonomi masyarakat. Ia juga menilai ekonomi syariah belum mampu berfungsi optimal sebagai peredam gejolak ekonomi meskipun memiliki aset yang besar. Karena itu, diperlukan penguatan peran keuangan syariah, digitalisasi dana umat, dan pemanfaatan instrumen ZISWAF sebagai jaring pengaman sosial-ekonomi.
Dari sisi UMKM, Nur Komaria menjelaskan bahwa pelaku usaha menghadapi tekanan berlapis akibat kenaikan biaya energi, tingginya biaya platform digital, lemahnya akses pembiayaan, dan menurunnya daya beli masyarakat. Penurunan porsi kredit UMKM serta meningkatnya kredit bermasalah menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih terintegrasi untuk memperkuat pembiayaan, logistik, digitalisasi, dan kapasitas usaha UMKM agar mampu bertahan dan naik kelas.
Sementara itu, Andry Satrio Nugroho menilai perlambatan ekonomi juga dipengaruhi oleh pengetatan likuiditas yang menyebabkan sektor perbankan lebih memilih instrumen keuangan berisiko rendah dibandingkan menyalurkan kredit ke sektor produktif. Dampaknya terlihat pada lemahnya aktivitas industri, konsumsi masyarakat, serta perlambatan sektor otomotif dan properti. Untuk itu, pemerintah perlu mengarahkan belanja negara ke sektor yang lebih produktif, menjaga likuiditas industri, dan memberikan bantalan fiskal bagi kelas menengah.
Pada sektor energi, Abra Talattov menjelaskan bahwa kenaikan harga Pertamax merupakan konsekuensi dari tingginya harga minyak dunia dan pelemahan Rupiah. Namun, selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite berpotensi mendorong migrasi konsumen ke BBM bersubsidi sehingga meningkatkan tekanan terhadap anggaran subsidi energi. Ia mendorong peningkatan transparansi penetapan harga BBM, percepatan reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran, serta penguatan dukungan bagi transportasi publik dan kelompok masyarakat rentan.
Secara keseluruhan, para peneliti INDEF menilai bahwa tekanan terhadap daya beli masyarakat telah menjadi tantangan utama bagi ketahanan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan kombinasi kebijakan fiskal, moneter, energi, dan perlindungan sosial yang lebih terintegrasi untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat sektor produktif, serta mencegah semakin melemahnya kelas menengah dan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.
