Monitoring Issue of Food, Energy and Sustainable Development – September 2026

Menakar Risiko Fiskal di Balik Ambisi Transisi Energi dan Ketahanan Pangan Nasional

Sektor Energi

  • Harga komoditas energi global naik tajam, dengan Brent USD91,08/bbl (+34,19% YoY) dan gas Eropa USD21,11/MMBtu (+89,33% YoY), dipicu risiko geopolitik AS-Iran dan ketegangan Timur Tengah.
  • Alokasi subsidi energi terus membengkak, dari Rp125,3 T (2020) menjadi Rp272,9 T pada RAPBN 2027, dengan pola over/under budgeting berulang yang mencerminkan lemahnya akurasi proyeksi.
  • Beban kompensasi energi semester I/2026 melonjak 70% (YoY) ke Rp116,9 T (tertinggi sejak 2022); ditambah subsidi energi, realisasinya mencapai Rp233 T atau 52,1% pagu APBN 2026.
  • Distribusi subsidi Pertalite bersifat regresif: dua desil teratas (9 dan 10) menyerap 45,5% dari total subsidi, menegaskan urgensi reformasi skema penyaluran berbasis DTSEN.
  • Beban pembelian listrik PLN naik 9,3% (YoY) menjadi Rp195,21 T, berisiko membengkak lebih jauh.
  • Program PLTS 100 GWp baru mencapai 0,02% realisasi operasional beberapa hari pasca-peluncuran.
  • Substitusi LPG ke CNG masih jauh dari siap: kapasitas CNG terdaftar baru 8,7% dari kebutuhan gas nasional (965 juta kaki kubik/hari), dengan 3 dari 6 wilayah rencana induk belum memiliki fasilitas.

Sektor Pangan

  • Tekanan ketahanan pangan meningkat ditandai dengan kenaikan harga pangan global, terutama gula (+11,76% MoM), gandum (+42,80% YoY), dan beras (+23,14% YoY).
  • Tekanan domestik menguat, dengan inflasi volatile food mencapai 4,06% pada Agustus 2026 didorong lonjakan cabai rawit (+45,68% YoY) dan daging ayam (+16,90% YoY).
  • Perunggasan menghadapi persoalan struktural berupa surplus pasokan, lemahnya posisi tawar peternak, disparitas harga, dan disparitas distribusi sehingga perlu dilakukan pembenahan tata kelola rantai pasok.
  • Risiko krisis pangan global semakin menguat melalui lima kanal, yaitu War, Weather, Warehousing, Water, dan Waste yang berpotensi mendorong inflasi pangan global hingga 5%.
  • Ketergantungan bahan baku NPK impor menjadi titik kerentanan, terutama ketika konflik geopolitik mengganggu jalur perdagangan pupuk dan meningkatkan biaya produksi.
  • Pascaswasembada beras, tantangan bergeser dari produksi ke penciptaan exportable surplus yang konsisten, bernilai tambah, dan memiliki pasar berkelanjutan.
  • Kenaikan anggaran ketahanan pangan hingga Rp195,3 triliun pada 2027 perlu diarahkan pada efektivitas, bukan sekadar ekspansi, dengan fokus pada produktivitas, input, distribusi, pendapatan petani, dan stabilitas harga.

Hari & Tanggal

Time

Live

Share

Author

  • Abra Talattov

    Abra Talattov merupakan ekonom muda di INDEF yang bergabung sejak tahun 2011. Ia menyelesaikan studi Sarjana Ekonomi di Universitas Diponegoro, Semarang, dan meraih gelar Master of Science dari University of Malaysia Terengganu. Di luar aktivitas riset, Abra pernah menjabat sebagai Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi di Sekretariat SDGs Provinsi DKI Jakarta, serta menjadi Tenaga Ahli di DPR RI yang mengawal berbagai isu strategis di Komisi VI dan Badan Anggaran. Saat ini, ia ditugaskan memimpin Center of Food, Energy, and Sustainable Development (FESD) INDEF.

Annisa Utami Kusumanegara
Afaqa Hudaya
Aisyah Nur’aeni
Noval Fauzan
Zulianissa Diah Kusmawati
Pramudya Putra Bintang

Publikasi Terkait