Hilirisasi bauksit–aluminium, metanol, dan Sustainable Aviation Fuel (SAF) merupakan agenda strategis Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat ketahanan energi, dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa percepatan hilirisasi masih terhambat oleh regulasi yang kompleks, tumpang tindih kewenangan pusat–daerah, ketidakpastian lahan dan tata ruang, serta keterbatasan infrastruktur dasar.
Di sektor aluminium, bottleneck utama muncul dari fragmentasi regulasi, keterbatasan infrastruktur di wilayah produksi, serta risiko lingkungan dari limbah red mud. Pada metanol, khususnya green methanol, celah regulasi terkait COâ‚‚ tertangkap dan hidrogen hijau sebagai feedstock menciptakan ketidakpastian hukum dan pasar. Sementara itu, pengembangan SAF berbasis minyak jelantah masih terkendala biaya tinggi, rantai pasok yang lemah, serta belum adanya kerangka regulasi lingkungan yang spesifik dan selaras dengan standar internasional seperti ICAO-CORSIA dan ReFuelEU.
Benchmarking internasional menunjukkan bahwa keberhasilan hilirisasi ditentukan oleh kepastian hukum, efisiensi perizinan, insentif fiskal, serta penerapan standar keberlanjutan. Tiongkok dan Kanada berhasil mengintegrasikan regulasi aluminium dengan energi bersih dan insentif fiskal, sementara Uni Eropa dan Singapura menegaskan pentingnya mandat pasar dan kepastian regulasi untuk SAF.
Kajian ini merekomendasikan reformasi tata kelola perizinan melalui kebijakan satu pintu (one gate policy), harmonisasi pusat–daerah, integrasi OSS-RBA dengan sistem teknis sektoral, pra-screening lokasi berbasis One Map Policy, serta penerapan standar keberlanjutan nasional yang kompatibel dengan standar internasional. Dengan langkah ini, Indonesia dapat mempercepat hilirisasi komoditas strategis, memperkuat ketahanan energi, sekaligus memastikan keberlanjutan sosial dan lingkungan sesuai mandat Pasal 33 UUD 1945.
