Jakarta, 20 Oktober 2026 — Diskusi publik INDEF bertajuk “Evaluasi Ekonomi 2 Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo” menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bertahan di kisaran 5% belum diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Tekanan daya beli, penyusutan kelas menengah, tingginya pekerja informal, melemahnya industri manufaktur, serta meningkatnya beban fiskal menunjukkan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi masih menjadi tantangan utama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, menilai capaian ekonomi belum cukup kuat untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan memperluas lapangan kerja formal. Sementara itu, Peneliti INDEF Abdul Manap Pulungan menyoroti stagnasi upah riil, tekanan kebutuhan pokok, pelemahan rupiah, serta tingginya beban bunga utang. Kondisi tersebut menegaskan perlunya pertumbuhan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan output, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja, penguatan daya beli, dan pengentasan kemiskinan.
Dari sisi fiskal dan energi, Peneliti INDEF Annisa Utami K. menekankan bahwa ketergantungan impor energi dan subsidi yang belum tepat sasaran meningkatkan kerentanan APBN. Realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp376,8 triliun hingga 30 September 2026. Di tengah lambatnya transisi energi dan ketimpangan keandalan listrik, pemerintah perlu memperbaiki penyaluran subsidi serta mengarahkan investasi pada penguatan transmisi, distribusi, dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Sementara itu, analisis sentimen publik oleh Wahyu Tri Utomo dari Continuum INDEF menunjukkan penurunan sentimen positif terhadap enam dari delapan program utama pemerintahan Prabowo-Gibran pada tahun kedua. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program yang paling banyak mendapat perhatian sekaligus kritik, terutama terkait tata kelola, kasus keracunan, dan beban pelaksanaan. Temuan ini menunjukkan pentingnya perbaikan tata kelola, transparansi, dan implementasi program agar kebijakan pemerintah memperoleh kepercayaan publik.
Di sektor industri, Peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus menilai tekanan manufaktur mencerminkan persoalan struktural, mulai dari mahalnya energi dan ketergantungan bahan baku impor hingga lemahnya permintaan ekspor dan persaingan produk impor. Rekor investasi juga belum optimal menciptakan lapangan kerja dan keterkaitan dengan perekonomian domestik. Karena itu, keberhasilan pembangunan perlu diukur melalui produktivitas, pendalaman struktur industri, penciptaan pekerjaan formal, serta peningkatan daya saing, bukan semata-mata nilai investasi dan ekspor.
Secara keseluruhan, INDEF menekankan perlunya pergeseran orientasi pembangunan dari pencapaian indikator makroekonomi menuju peningkatan kualitas pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan daya beli, reformasi fiskal dan subsidi energi, percepatan transisi energi, perbaikan tata kelola program pemerintah, serta penguatan industri manufaktur menjadi agenda penting agar pertumbuhan ekonomi benar-benar menghasilkan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat.
