Jakarta, 25 Mei 2026 – Diskusi publik INDEF bertajuk “Muslimah Ekonom Syariah Bicara Ekonomi Kurban” menyoroti besarnya potensi ekonomi kurban Indonesia yang diperkirakan mencapai Rp26,89–52,3 triliun pada 2026, namun masih menghadapi tantangan ketimpangan distribusi. Sebagian besar manfaat ekonomi kurban terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara sejumlah wilayah di Indonesia Timur masih mengalami kekurangan akses protein hewani.
Kepala CSED INDEF, Nur Hidayah, menilai kurban merupakan instrumen redistribusi kekayaan terbesar di Asia Tenggara yang masih mengalami defisit tata kelola. Untuk itu, diperlukan pembentukan Indonesian Kurban Data Observatory guna mendukung kebijakan berbasis data dan memperkuat integrasi antara platform digital dengan institusi masjid. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan peran perempuan sebagai agen ekonomi aktif dalam tata kelola filantropi Islam.
Peneliti CSED INDEF, Murniati Mukhlisin, mendorong transformasi kurban melalui konsep “Green & Blockchain Kurban” yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan teknologi digital. Pemanfaatan blockchain, AI, satelit, dan big data dinilai mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas distribusi kurban. Konsep ini juga mengusung ekonomi sirkular melalui pengelolaan limbah ternak menjadi energi dan pupuk, serta program pemulihan lingkungan.
Sementara itu, Nurhastuti Wardhani menekankan perlunya menjadikan kurban sebagai instrumen strategis ketahanan pangan nasional dengan memperkuat kesejahteraan sekitar 13 juta peternak lokal. Ia mengusulkan penguatan rantai nilai kurban melalui akses pembiayaan syariah, peningkatan standar rumah potong hewan dan sertifikasi halal, pengolahan sebagian daging kurban menjadi cadangan pangan, serta integrasi data kurban dengan data stunting dan kemiskinan ekstrem agar distribusi protein lebih tepat sasaran.
INDEF menegaskan bahwa melalui digitalisasi, inovasi teknologi, dan penguatan ekosistem peternakan, kurban dapat bertransformasi dari ritual tahunan menjadi instrumen ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi umat, dan pengurangan ketimpangan sosial yang berkelanjutan.
