100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan publik, dengan fokus pada kebijakan, makroekonomi, dan keuangan. Pemerintahan ini meluncurkan Asta Cita, yang mencakup program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan fasilitas kesehatan, kenaikan gaji guru, dan pembangunan rumah gratis. Namun, keberlanjutan anggaran, distribusi logistik, dan pengawasan pelaksanaan menjadi tantangan utama.
Dari sisi keuangan, pemerintah menghadapi tekanan fiskal akibat meningkatnya utang jatuh tempo, perlambatan penerimaan pajak, serta kebutuhan belanja yang terus meningkat. Pembatalan kenaikan tarif PPN menjadi 12% mengurangi penerimaan negara, sementara insentif fiskal Rp265,5 triliun memerlukan evaluasi lebih lanjut terkait efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. MBG sendiri menghadapi kesenjangan anggaran besar, dengan alokasi APBN Rp71 triliun hanya cukup hingga pertengahan 2025, jauh dari kebutuhan Rp215,54 triliun untuk mencapai target penerima manfaat.
Di bidang makroekonomi, inflasi menurun tetapi lebih disebabkan oleh melemahnya daya beli, bukan pertumbuhan ekonomi. Nilai Tukar Petani dan sektor perikanan justru mengalami penurunan, memperburuk kesejahteraan masyarakat di sektor-sektor rentan. Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, tetapi perbankan lebih memilih instrumen investasi berisiko rendah seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang menghambat fungsi intermediasi perbankan dan memperbesar biaya fiskal.
Nilai tukar Rupiah terus mengalami depresiasi signifikan, dengan realisasi jauh dari asumsi APBN (Rp15.732/USD pada Oktober dan Rp16.162/USD pada Desember 2024). Depresiasi sebesar Rp100/USD diperkirakan menambah defisit APBN hingga Rp6,2 triliun. Sementara itu, perbankan cenderung mengalihkan dana ke surat berharga daripada kredit, dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) turun menjadi 90% pada akhir 2024.
Secara keseluruhan, pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi tantangan besar dalam mengelola fiskal, menjaga stabilitas makroekonomi, dan memastikan efektivitas program prioritasnya. Strategi fiskal yang lebih tegas, optimalisasi pendapatan negara, serta reformasi kebijakan moneter dan perbankan diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.
