INDEF dan Kementerian Dalam Negeri menggelar seminar nasional bertajuk “Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Mineral Penting untuk Ekonomi Inklusif dan Industrialisasi Hijau”. Seminar ini menyoroti potensi besar mineral kritis dalam mendukung transisi energi global serta tantangan dalam pengelolaannya, khususnya terkait inklusivitas bagi masyarakat lokal dan dampak lingkungan.
Dalam diskusi, Eko Listiyanto (Direktur Pengembangan Big Data INDEF) menekankan bahwa meningkatnya permintaan global terhadap mineral kritis membuka peluang bagi Indonesia, namun tetap perlu pengelolaan yang inklusif. Abdul Ghofur (Direktur Ormas, Kemendagri) menambahkan bahwa eksploitasi mineral harus mempertimbangkan keseimbangan alam agar tetap produktif tanpa merugikan masyarakat. Mirah Midadan Fahmid (Anggota DPD RI) menyoroti bahwa hilirisasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti di Sulawesi Tengah (82,7% PDRB dari industri mineral) dan Maluku Utara (pertumbuhan ekonomi dari 1,22% menjadi 41,32%), namun masih terjadi ketimpangan distribusi manfaat, seperti di NTB, di mana meskipun kemiskinan berkurang, ketimpangan ekonomi justru meningkat.
Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung transisi energi dan pengelolaan mineral kritis. Kebijakan daerah yang tepat dapat menarik investasi dalam energi hijau serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya. Namun, Siska Barimbing (Peneliti FITRA) menyoroti ketergantungan daerah terhadap sumber daya alam yang tinggi, sementara kewenangan mereka masih terbatas, sehingga berisiko dalam jangka panjang ketika sumber daya mulai habis. Tantangan utama yang dihadapi adalah sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, transparansi penggunaan anggaran, serta keterbatasan teknologi dan SDM di daerah. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pusat dan daerah, penguatan regulasi, serta investasi dalam teknologi dan pelatihan tenaga kerja untuk mendukung pengelolaan mineral yang lebih berkelanjutan.
Esther Sri Astuti (Direktur Eksekutif INDEF) menegaskan bahwa strategi pengelolaan mineral kritis harus inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Ketimpangan pembangunan antara wilayah timur dan barat Indonesia menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih terintegrasi serta keterlibatan pemerintah daerah dalam tata kelola mineral. Dengan momentum booming sektor pertambangan, tata kelola yang baik menjadi kunci agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata. Seminar ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan mineral kritis sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, dengan fokus pada keberlanjutan, transparansi, serta pemerataan manfaat ekonomi.
