INDEF menilai bahwa meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang memicu volatilitas harga energi, semakin menegaskan pentingnya penguatan kemandirian energi bagi Indonesia. Dalam satu minggu terakhir, harga minyak dunia kembali melonjak sekitar 8 persen dan menembus USD 100 per barel, sementara harga LNG di pasar Asia juga sempat melonjak hampir 40 persen dalam satu hari perdagangan pada awal Maret 2026. Pergerakan ini menunjukkan bahwa konflik geopolitik dapat dengan cepat memicu lonjakan harga energi global. Bagi negara yang masih bergantung pada energi fosil, volatilitas harga energi global akan secara langsung meningkatkan biaya energi dan memperbesar kerentanan sistem energi nasional.
Bagi Indonesia, gejolak harga energi global berpotensi menambah tekanan terhadap fiskal negara. Sensitivitas APBN terhadap harga minyak masih cukup besar, di mana setiap kenaikan harga minyak USD 1 per barel diperkirakan dapat meningkatkan defisit anggaran sekitar Rp6,8 triliun. Dengan lonjakan harga minyak yang dalam beberapa hari terakhir mencapai sekitar 8 persen, tambahan tekanan fiskal dapat mencapai kisaran Rp45-50 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada energi berbasis BBM tidak hanya meningkatkan biaya energi nasional, tetapi juga memperbesar kerentanan fiskal ketika terjadi guncangan harga energi global.
Lonjakan harga energi juga berpotensi menekan nilai tukar rupiah ketika peningkatan impor energi memperlebar defisit transaksi berjalan. Dalam kondisi tersebut, pelemahan rupiah dapat semakin meningkatkan biaya energi domestik karena sebagian besar transaksi energi global masih menggunakan denominasi dolar AS. Sensitivitas APBN terhadap nilai tukar juga cukup besar, di mana setiap depresiasi rupiah sebesar Rp100 per dolar AS diperkirakan dapat menambah defisit anggaran sekitar Rp0,8 triliun.Keterkaitan antara volatilitas harga energi global, pergerakan nilai tukar, dan sensitivitas fiskal menunjukkan bahwa guncangan di pasar energi internasional dapat dengan cepat merambat ke stabilitas ekonomi domestik.
Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem energi domestik masih relatif sensitif terhadap guncaneksternal. Ketika struktur energi masih didominasi oleh energi fosil, volatilitas harga komoditas global seperti minyak, gas, dan batu bara akan lebih mudah menimbulkan kerentanan terhadap stabilitas energidan ekonomi domestik. Dalam pandangan INDEF, dinamika ini menunjukkan bahwa guncangan harga energi global tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga implikasi yang lebih luas terkait stabilitas fiskal dan makroekonomi Indonesia. Ketika volatilitas energi global meningkat, tekanan terhadap fiskal, nilai tukar dan sistem energi domestik dapat terjadi secara bersamaan.
Dalam situasi seperti ini, sebagian sistem energi global biasanya akan kembali memanfaatkan batu bara sebagai penyangga sementara untuk menahan kenaikan biaya energi. Batu bara kerap dipandang sebagai insurance policy karena pasokannya relatif besar ketika harga energi lain meningkat. Namun, dalam pandangan INDEF, dampak pada batu bara tidak akan sebesar minyak dan gas. Harga batu bara Newcastle memang sempat naik sekitar 9 persen ke kisaran USD 150 per ton pada awal Maret 2026, tetapi kenaikan ini terutama terjadi pada batu bara berkalori tinggi dan tidak sepenuhnya mencerminkan lonjakan pada pasar batu bara secara keseluruhan. Negara pengimpor besar seperti China dan India juga telah belajar dari gejolak 2022 dengan memperkuat produksi domestik mereka. China dan India, yang selama ini menyerap hampir dua pertiga ekspor batu bara Indonesia, mencatat produksi batu bara sekitar 5,9 miliar ton pada 2025 dan diperkirakan masih meningkat pada 2026.
Oleh karena itu, penguatan resilience sistem energi nasional semakin penting untuk mengurangi exposure terhadap volatilitas global. Dalam jangka pendek, tidak dapat dipungkiri bahwa batu bara dapat berperan sebagai sumber energi penyangga ketika harga minyak dan gas meningkat. Namun dalam jangka panjang, ketahanan energi tidak dapat terus bergantung pada energi fosil yang memiliki volatilitas harga tinggi di pasar global.
Di tengah dinamika tersebut, INDEF melihat percepatan pengembangan energi terbarukan menjadi semakin relevan sebagai bagian dari strategi struktural untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi kerentanan dalam menghadapi dinamika pasar energi global. Pengembangan kapasitas energi bersih dapat menjadi upaya mendiversifikasi bauran energi nasional untuk memperluas sumber pasokan energi domestik dan secara bertahap mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang memiliki volatilitas harga tinggi di pasar global, sehingga dalam jangka panjang dapat memperkuat kemandirian energi nasional.
Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan juga kerap kali menekankan pentingnya kemandirian energi nasional, termasuk melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dalam skala besar hingga sekitar 100 GW. Komitmen ini juga tercermin dalam pembentukan Satgas Transisi Energi pada 2026 yang bertugas mempercepat implementasi agenda transisi energi nasional, termasuk konversi pembangkit berbasis diesel menuju energi bersih.
Pengembangan kapasitas energi bersih juga tidak hanya berkaitan dengan penyediaan listrik semata, tetapi memiliki implikasi ekonomi yang lebih luas. Ketersediaan listrik bersih dapat meningkatkan daya saing industri domestik dan menarik investasi baru, serta membuka peluang ekspor bagi produk yang memenuhi standar keberlanjutan di pasar global. Agar pengembangan kapasitas tersebut memberikan dampak ekonomi yang lebih besar, pembangunan energi terbarukan perlu dikaitkan langsung dengan pusat-pusat permintaan listrik baru, terutama sektor industri. Oleh karena itu, INDEF melihat bahwa pendekatan Renewable Energy Zones (REZ) menjadi semakin relevan. Melalui REZ, pembangunan kapasitas energi terbarukan dapat diarahkan ke wilayah dengan basis aglomerasi industri sehingga permintaan listrik dapat terjangkar secara lebih pasti.
Dengan adanya permintaan yang jelas dari sektor industri, pengembangan kapasitas PLTS dalam skala besar, termasuk dalam target 100 GW, dapat mencapai skala ekonomi yang lebih baik serta meningkatkan daya tarik investasi industri berbasis energi bersih.
Sejalan dengan pendekatan tersebut, analisis INDEF bersama Systemiq menunjukkan bahwa pengembangan Renewable Energy Zones (REZ) yang terhubung dengan basis aglomerasi industri, termasuk kawasan ekonomi khusus (KEK), berpotensi menciptakan permintaan listrik sebesar 24–30 TWh, setara dengan kebutuhan kapasitas surya sekitar 8-13 GW. Skala ini diperkirakan dapat memobilisasi investasi sekitar USD 13-18 miliar, membuka potensi ekspor baru sekitar USD 6–7 miliar per tahun, serta memberi tambahan kontribusi ekonomi sekitar 0,5-1 persen terhadap PDB dibandingkan skenario business as usual.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengembangan energi terbarukan tidak hanya berperan dalam memperkuat ketahanan energi, tetapi juga dapat menjadi penggerak baru bagi transformasi ekonomi nasional. Dengan mengaitkan pembangunan kapasitas energi bersih dengan pusat-pusat industri, REZ dapat mempercepat pengembangan energi terbarukan sekaligus membuka peluang investasi, ekspor, dan pertumbuhan industri berbasis energi rendah karbon.
Gejolak harga energi global menjadi pengingat bahwa ketahanan energi tidak dapat lagi hanya bergantung pada sumber daya fosil. Percepatan pengembangan energi terbarukan yang terintegrasi dengan pertumbuhan industri melalui REZ menjadi langkah strategis untuk memperkuat resilience sistem energi nasional. Melalui hal ini, Indonesia tidak hanya dapat mengurangi kerentanan terhadap pasar energi global, tetapi juga memanfaatkan transisi energi sebagai peluang untuk mendorong investasi, industrialisasi hijau dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
