Jakarta, 21 Juli 2025 – Kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diumumkan pada 15 Juli 2025 menurunkan tarif impor produk Indonesia ke AS dari 32% menjadi 19%, namun memberikan akses bebas tarif bagi produk AS ke Indonesia. Sebagai kompensasi, Indonesia berkomitmen membeli LNG dan energi terbarukan senilai US$15 miliar, produk pertanian US$4,5 miliar, dan 50 unit pesawat Boeing. Meski membuka peluang ekspor sektor unggulan seperti tekstil dan elektronik, kesepakatan ini menimbulkan risiko serius terhadap industri padat karya dan sektor pertanian dalam negeri yang kini harus bersaing dengan produk impor AS tanpa tarif.
Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, menekankan pentingnya diversifikasi pasar ekspor karena ketergantungan pada AS bisa menjadi bumerang di tengah fluktuasi kebijakan perdagangan global. Ia menyarankan ekspansi ke pasar Tiongkok, Uni Eropa, dan ASEAN seperti yang dilakukan Vietnam. Peneliti INDEF, Ahmad Heri Firdaus, menyoroti potensi masuknya barang-barang konsumsi AS yang dapat melemahkan industri domestik. Ia mencatat bahwa sektor tekstil, alas kaki, dan padat karya lain sangat rentan terdampak. Simulasi INDEF memperkirakan pertumbuhan ekonomi turun -0,031%, investasi turun -2,5%, dan ekspor-impor sektor padat karya tertekan -0,08%.
Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, mencatat bahwa kesepakatan ini bersifat transaksional dan jangka pendek, sehingga menyisakan risiko besar bagi stabilitas ekonomi nasional. Berdasarkan simulasi GTAP 2025, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi -0,113%, ekspor turun -0,251%, daya beli rumah tangga turun -0,091%, dan penyerapan tenaga kerja menurun -0,064%. Untuk memitigasi dampaknya, Rizal menyarankan langkah jangka pendek seperti insentif fiskal ekspor, bantuan sosial terarah, dan stabilisasi nilai tukar. Dalam jangka panjang, perlu dilakukan diversifikasi pasar ekspor, hilirisasi industri, reformasi regulasi investasi, pelatihan vokasi, serta penguatan pembiayaan fiskal. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, kesepakatan ini dapat memperbesar ketergantungan terhadap AS, melemahkan daya saing nasional, dan mengganggu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
