Jakarta, 16 Agustus 2025 – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Penerimaan Cekak, Program Unggulan Membengkak?: Tanggapan Atas Nota Keuangan RAPBN 2026” pada Sabtu, 16 Agustus 2025 secara daring melalui Zoom dan YouTube INDEF. Kegiatan ini digelar sebagai respons atas Nota Keuangan RAPBN 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo pada 15 Agustus 2025, yang memuat arah kebijakan fiskal serta prioritas pembangunan nasional di tahun depan.
M. Fadhil Hasan (Ekonom Senior INDEF) menilai RAPBN 2026 menandai pergeseran paradigma ekonomi dengan penekanan pada nasionalisme ekonomi ala Pasal 33 UUD 1945. Presiden Prabowo mendorong peran dominan negara melalui hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan proteksionisme dalam kerangka “Berdikari.” Meski defisit diproyeksikan menurun, kebijakan fiskal tetap ekspansif dan berpotensi menimbulkan ketegangan dengan investor asing. Keberhasilan sangat bergantung pada efektivitas birokrasi dan konsistensi kebijakan.
Eko Listiyanto (Direktur Pengembangan Big Data INDEF) menyoroti asumsi makro RAPBN 2026 yang terlalu optimis, khususnya target pertumbuhan 5,4% yang sulit tercapai. Inflasi 2,5% dianggap realistis, tetapi harga pangan tetap berisiko menekan daya beli. Nilai tukar Rp16.500/US$ dinilai pesimistis, sementara yield SBN 6,9% masih mahal dan membebani fiskal. Ia menekankan perlunya strategi peningkatan penerimaan dan efisiensi birokrasi agar target ekonomi realistis.
Riza Annisa Pujarama (Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF) mengkritisi penurunan drastis belanja TKDD sebesar Rp214 triliun yang dapat melemahkan fiskal daerah. Porsi belanja modal hanya 8,74%, jauh lebih kecil dari bunga utang 19,11%, padahal belanja modal lebih produktif. Anggaran pendidikan melonjak hingga 61,69% di pusat, namun alokasinya di kementerian/lembaga perlu diperjelas. Riza menegaskan tingginya biaya bunga utang (Rp599,44 triliun) dan kewajiban jatuh tempo menuntut sinergi pusat-daerah serta dorongan produktivitas sektor riil.
M. Rizal Taufikurahman (Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF) melihat RAPBN 2026 menyajikan narasi optimis, namun menyimpan paradoks fiskal. Belanja diarahkan pada delapan agenda prioritas yang bersifat populis, tetapi belum menjawab masalah struktural. Program pangan, energi, dan makan bergizi gratis masih menghadapi persoalan distribusi, ketergantungan fosil, serta risiko inflasi. Ia menekankan perlunya koreksi implementasi agar RAPBN benar-benar berdampak pada keberlanjutan dan efektivitas pembangunan.
