Gejolak Harga Energi dan Risiko Fiskal: Menakar Dampak Respons Kebijakan Indonesia
- Eskalasi perang antara AS-Israel Vs Iran telah memicu lonjakan harga minyak Brent hingga mencapai titik tertinggi USD 118,4 per barel pada akhir Maret 2026. Sebagai respons, pemerintah menerbitkan SK BPH Migas Nomor 024/2026 yang membatasi pembelian BBM Subsidi (Pertalite dan Solar) sebesar 50 liter/hari untuk kendaraan pribadi sebagai sistem peringatan dini untuk efisiensi energi. Kondisi ini menjadi ujian bagi ketahanan fiskal Indonesia, di mana defisit APBN 2026 berisiko melebar di atas 3 persen akibat lonjakan harga minyak dan pelemahan kurs.
- Di sektor komoditas, pemerintah merevisi RKAB 2026 dengan menurunkan target produksi Batubara menjadi 600 juta ton dan menyesuaikan kuota nikel nasional untuk menyeimbangkan pasar global yang mengalami over-supply. Selain itu, kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN dan himbauan terhadap swasta diterapkan selama 1 hari per minggu untuk menekan konsumsi BBM domestik dengan potensi penghematan fiskal hingga Rp1,36-2,04 triliun. Meskipun tekanan global menguat, Indonesia dinilai memiliki resiliensi yang kuat dikarenakan ketergantungan impor energi dari Timur Tengah yang relatif kecil, yakni hanya sebesar 15,9%.
- Di sektor pangan nasional, fenomena “El Niño Godzilla 2026” berisiko memicu gagal panen dan stagnasi produksi padi. Beban petani semakin berat dengan lonjakan harga pupuk global yang mengikuti kenaikan harga gas alam akibat gangguan distribusi di Selat Hormuz. Tanpa intervensi pada manajemen distribusi dan sisi pasokan, kenaikan harga komoditas seperti yang rutin melonjak setiap bulan Ramadhan berisiko memperparah inflasi pangan yang lebih sistemik dan stabilitas sosial-ekonomi nasional.
