Diskusi publik yang diadakan oleh CSED INDEF membahas perkembangan ekonomi syariah dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. A. Hakam Naja menyoroti lambatnya pertumbuhan Badan Wakaf Mikro (BWM), yang hingga akhir 2023 hanya mencapai 62 entitas dengan total aset Rp261,36 miliar. Ia mengusulkan penyusunan Cetak Biru Ekonomi Syariah dalam UU, konsolidasi pemangku kepentingan, serta peningkatan perdagangan produk halal. Prof. Muniarti Mukhlisin mengkritik pemerintah yang belum merealisasikan komitmennya terhadap ekonomi syariah, terbukti dari indeks inklusi keuangan syariah yang masih di bawah 20%, jauh dibandingkan keuangan konvensional yang di atas 70%. Ia juga menyayangkan tidak adanya istilah “syariah” dalam Asta Cita, padahal sektor ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan. Handi Risza menyoroti bahwa ekonomi syariah sudah masuk dalam RPJPN 2025-2045, namun optimalisasi tiga lembaga utama—BPJPH, BPH, dan KNEKS—masih sangat diperlukan. Prof. Nur Hidayah menambahkan bahwa tantangan utama ekonomi syariah adalah rendahnya sertifikasi halal untuk UMKM (hanya 0,2% pada 2022), nilai ekspor halal yang masih 3,8%, serta kebijakan ekonomi yang masih sporadis dan belum terstruktur dengan baik.
Sebagai solusi, para ahli mengusulkan integrasi zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi nasional, mengingat potensi zakat yang mencapai Rp326,7 triliun per tahun dan wakaf uang sebesar USD 12 miliar. Optimalisasi BPJPH untuk mencapai target 10 juta sertifikasi halal, transformasi KNEKS menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah (BPES) setara kementerian, serta kebijakan afirmatif bagi UMKM berbasis syariah juga menjadi prioritas. Selain itu, pemanfaatan dana zakat untuk program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kejelasan kebijakan penghapusan utang macet UMKM menjadi perhatian penting. Diskusi ini menegaskan bahwa meskipun ekonomi syariah memiliki potensi besar, implementasinya masih terbatas. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan segera mengambil langkah strategis agar ekonomi syariah benar-benar menjadi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
