Gambaran Umum dan Konteks: Memperluas Dialog Transisi Berkeadilan
Dialog Politik Tahunan 2025 yang digelar di bekas kota tambang batubara Konin, Polandia, mempertemukan lebih dari 150 peserta dari institusi Uni Eropa, pemerintah nasional dan daerah, otoritas lokal, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk membahas jalan menuju “transisi berkeadilan, bersih, dan kompetitif” di kawasan yang bergantung pada batubara. Acara side event ” Bridging Regions, Powering Change – International Dialogue on Just Transition ” pada 27 Juni 2025 menjadi pelengkap penting dengan menghadirkan beragam perspektif global dari Asia, Amerika Latin, dan Amerika Utara. Diskusi ini melengkapi pengalaman Eropa dan menekankan bahwa transisi berkeadilan merupakan tantangan universal yang membutuhkan solusi yang disesuaikan dengan kondisi lokal di berbagai konteks politik, ekonomi, dan sosial yang sangat beragam. Dengan menghadirkan pembicara dari China, Indonesia, Brasil, Amerika Serikat, Kolombia, dan Thailand, acara ini memperkaya dialog dengan memberikan wawasan dari negara-negara yang berada pada tahap pembangunan berbeda. Keberagaman ini sangat penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip transisi berkeadilan dapat diterapkan di berbagai konteks sambil tetap mempertahankan komitmen universal terhadap keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.
Presentasi Utama: Pemikiran Sistemik dan Transformasi Ekonomi
Presentasi pembuka dari Cina dan Indonesia menjelaskan kerangka kerja yang berbeda namun saling melengkapi untuk memahami dinamika transisi energi global. Presentasi pengalaman China disampaikan oleh Tu Jianjun dari Agora China yang memperkenalkan pendekatan pemikiran sistemik dengan mengelompokkan negara-negara ke dalam tiga blok berbeda berdasarkan kemampuan dan kendala transisi masing-masing. Blok Privileged (Beruntung) mencakup negara-negara dengan ekonomi kuat namun terhambat terutama oleh perubahan prioritas politik. Blok Left-Behind (Tertinggal) meliputi negara-negara yang dibatasi oleh kapasitas kelembagaan, tata kelola, atau kendala keuangan. Sementara itu, Blok Bridging (Penghubung) terdiri dari negara-negara yang memiliki potensi kerja sama namun mengalami kelumpuhan akibat kegagalan aksi kolektif. China juga mengembangkan metodologi SEKTOR yang melampaui kerangka kebijakan energi tradisional dengan mengintegrasikan enam komponen: keamanan sistem energi (Security), pembangunan ekonomi (Economy), mitigasi perubahan iklim (Climate), kesiapan teknologi (Technology), isu-isu mendesak lainnya termasuk keadilan sosial (Other pressing issues), dan pengelolaan beban regulasi (Regulatory burden management) menjadi satu strategi transisi yang komprehensif.
Presentasi Indonesia yang disampaikan Imaduddin Abdullah, Direktur Kolaborasi Internasional INDEF, memposisikan kembali transisi energi bukan sekadar pergantian teknologi, tetapi sebagai transformasi ekonomi dan kelembagaan yang menyuluruh. Ia menekankan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar dan komitmen nasional yang ambisius, masih terdapat kesenjangan implementasi. Ia mengungkapkan sejumlah tantangan seperti fragmentasi kelembagaan antara target nasional dan kapasitas implementasi daerah, hambatan regulasi yang memperlambat realisasi investasi, serta efek lock-in batubara yang terus mempersulit transisi hijau. Imad juga berargumen bahwa transisi berkeadilan Indonesia harus dikontekstualkan dengan kondisi nasional, termasuk pasar tenaga kerja, kesenjangan pembangunan antardaerah yang signifikan, dan pentingnya akses energi untuk pertumbuhan inklusif. Untuk mencapai target transisi, ia menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan di bidang energi, industri, ketenagakerjaan, dan fiskal.
Panel 1: Pengalaman Transformasi Regional
Panel pertama yang dipandu Pete Harrison dari Environmental Defense Fund menampilkan beragam pendekatan regional terhadap transformasi ekonomi batubara di lima negara. Perwakilan Provinsi Shanxi Tiongkok membahas tantangan dimana meskipun ada target dekarbonisasi nasional, produksi batubara masih tinggi sehingga memerlukan strategi keterlibatan masyarakat yang disesuaikan dan model partisipasi yang beragam untuk kelompok pemangku kepentingan yang berbeda. Pengalaman Brasil dari Rio Grande do Sul menunjukkan pentingnya sistem pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil transisi berkeadilan, dengan fokus khusus pada mekanisme akuntabilitas kebijakan dan kemampuan perbaikan berdasarkan umpan balik masyarakat. Pengalaman dari Konin Polandia sebagai tuan rumah dari acara ini menunjukkan pentingnya transformasinya menjadi pusat energi bersih sambil mengutamakan kepekaan emosional dan budaya (emotional and cultural sensitivity) dalam mendukung pekerja dan masyarakat melalui transisi hijau. Pengalaman dari wilayah Appalachian West Virginia, Amerika Serikat menjukkan pembaruan regional yang komprehensif meliputi modernisasi infrastruktur, daya tarik investasi, reformasi tata kelola, dan mekanisme kerja sama pemangku kepentingan yang kuat. Terakhir, pembicara dari Kolombia menekankan pentingnya pendekatan perencanaan yang berpusat pada masyarakat dengan mengutamakan perlindungan pendapatan, pengembangan keterampilan yang menyeluruh, dan mekanisme inklusi yang bermakna bagi populasi terdampak, sambal memperkuat prinsip bahwa transisi berkeadilan harus dapat dirasakan di tingkat rumah tangga.
Panel 2: Mobilisasi Keuangan dan Kerja Sama Internasional
Panel kedua dipandu oleh Tu Jianjun dari Agora China dengan fokus pada tantangan mobilisasi keuangan dan upaya memajukan kolaborasi multitingkat untuk implementasi transisi. Lei Sun dari China membagikan pengalaman peningkatan investasi rendah karbon melalui dana industri lokal dan insentif berbasis kebijakan. Ia juga menekankan pentingnya belajar dari model transisi berkeadilan negara-negara Barat, terutama dalam hal perlindungan sosial dan program transisi tenaga kerja. Farah Heliantina dari Indonesia menyampaikan tantangan mobilisasi sumber daya keuangan dengan menekankan kebutuhan mendesak untuk menarik modal internasional, memperdalam kemitraan dengan lembaga multilateral, dan menyelaraskan reformasi domestik dengan komitmen iklim internasional. Menurutnya, transisi berkeadilan Indonesia memerlukan koordinasi yang tepat antara kebijakan fiskal, perencanaan energi, dan kesiapan daerah agar pembiayaan internasional dapat benar-benar dirasakan di lapangan, bukan hanya tersangkut di tingkat birokrasi. Suchart Charles Klaikaew dari Thailand menyarankan diversifikasi investasi untuk menghindari ketergantungan berlebihan pada satu mitra pembangunan. Ia juga mendorong penguatan kerja sama China-Uni Eropa di kawasan Asia Tenggara, peningkatan investasi infrastruktur untuk pemulihan kawasan batubara, dan pengembangan kepemimpinan muda sebagai investasi ketahanan jangka panjang.
Kesimpulan dan Refleksi: Prinsip Universal, Solusi Lokal
Acara side event ini semakin memperkuat argumen bahwa transisi berkeadilan merupakan keharusan universal yang memerlukan aksi global terkoordinasi sambil menghormati keragaman konteks nasional dan prioritas pembangunan. Acara ini ditutup dengan kesepahaman bahwa transisi berkeadilan harus menjadi bahasa kebijakan bersama yang dapat disesuaikan dengan kondisi lokal sambil tetap menjaga komitmen global terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini menempatkan kerja sama internasional sebagai kunci penting untuk mencapai transformasi yang sesuai dengan skala dan kecepatan yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan iklim.
—
Laporan ini merangkum acara side event internasional “Bridging Regions, Powering Change” yang diselenggarakan dalam Annual Political Dialogue 2025 di Konin, Polandia, dengan menampilkan partisipasi Indonesia melalui Direktur Kolaborasi Internasional INDEF.
