Evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa pemerintah mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan memperluas program prioritas, tetapi belum menghasilkan transformasi ekonomi yang sebanding dengan besarnya sumber daya yang dimobilisasi. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11% pada 2025 dan 5,45% pada semester I 2026, masih jauh dari target 8%. Tantangan utama terletak pada lemahnya keterkaitan antara investasi, produktivitas, penciptaan pekerjaan berkualitas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dari sisi makroekonomi, efektivitas investasi masih terbatas, tercermin dari ICOR yang relatif tinggi dan menurunnya elastisitas kesempatan kerja. Tekanan nilai tukar dan inflasi juga berlangsung bersamaan dengan pertumbuhan kredit yang belum merata. Di tingkat daerah, penurunan belanja, khususnya belanja modal, berisiko menghambat pembangunan infrastruktur dan kapasitas produktif apabila efisiensi fiskal tidak disertai perlindungan terhadap belanja yang berdampak langsung pada pertumbuhan.
Pelaksanaan program prioritas juga memperlihatkan kesenjangan antara besarnya realisasi dan hasil yang diharapkan. Danantara perlu membuktikan kontribusinya terhadap tambahan investasi, produktivitas, dan tata kelola BUMN. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dinilai berdasarkan perbaikan status gizi dan ketepatan sasaran, sedangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus mengutamakan kesiapan usaha, keberlanjutan arus kas, dan peningkatan pendapatan anggota. Pada sektor pangan dan energi, peningkatan produksi beras, cadangan pangan, lifting minyak, serta pemanfaatan biodiesel merupakan kemajuan, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan ketergantungan impor, biaya produksi, dan keterjangkauan kebutuhan dasar.
Transformasi struktural juga belum menunjukkan penguatan yang memadai. Kenaikan investasi hilirisasi belum diikuti peningkatan kontribusi dan pertumbuhan industri pengolahan. Penurunan kualitas jalan, ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja, serta dominasi pekerjaan informal menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia belum sepenuhnya mendukung peningkatan produktivitas. Meskipun tingkat pengangguran dan kemiskinan menurun, perlambatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pekerja tidak penuh, serta masih tingginya kemiskinan dibandingkan sasaran pembangunan menunjukkan bahwa perbaikan kesejahteraan belum merata.
Ke depan, pemerintah perlu menggeser fokus dari besarnya realisasi program menuju kualitas hasil dan dampak ekonomi. Prioritas kebijakan mencakup penciptaan pekerjaan produktif, penguatan daya beli, perlindungan belanja produktif daerah, peningkatan daya saing industri, serta perbaikan kualitas pendidikan dan infrastruktur. Setiap program prioritas perlu memiliki indikator hasil yang terukur, tenggat pelaksanaan, penanggung jawab yang jelas, transparansi anggaran, dan evaluasi berkala yang menjadi dasar koreksi maupun kelanjutan pendanaan.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, atau luasnya cakupan program. Ukuran utamanya adalah sejauh mana mobilisasi sumber daya mampu meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja yang layak, memperkuat kemandirian ekonomi, dan menghasilkan kesejahteraan yang lebih merata serta berkelanjutan.
