Diskusi Publik "Dampak Kenaikan Harga BBM dan Isu Penghapusan Daya Listrik 450 VA"
INDEF | 21/09/2022
Materi Ahmad Heri Firdaus Materi Riza Annisa Materi Abra P.G. Talattov
Pemerintah terus berupaya untuk melakukan penyesuaian subsidi yang bergantung pada kondisi perekonomian dan masyarakat pada umumnya. Besarnya subsidi yang diberikan juga beragam begitu pula bentuk subsidinya. Saat ini bentuk subsidi yang sedang ramai diperbincangkan adalah subsidi BBM dan daya listrik 450 VA. Kedua jenis subsidi ini ramai diperdebatkan karena adanya kenaikan harga BBM dan rencana pengalihan listrik 450 VA menjadi 900 VA yang berarti adanya pengurangan subsidi pada 2 sektor ini.
Pemerintah telah menaikkan harga BBM terhitung sejak 3 September 2022. . Pertalite yang semula Rp 7.650 kini naik menjadi Rp 10.000 per liter, solar dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. Belanja yang awalnya untuk subsidi BBM, dialihkan pada bantuan sosial (bansos) dalam bentuk BLT. Pemerintah beranggapan bahwa perubahan kebijakan ini disebabkan penerima manfaat subsidi BBM yang dinilai kurang tepat sasaran, karena penikmat BBM subsidi kebanyakan dari pemilik kendaraan pribadi yang bukan dari golongan miskin. Dengan adanya pengalihan subsidi ke sektor lain, harapannya kebijakan ini akan menahan laju pertumbuhan kemiskinan. Akan tetapi, terjadi pro-kontra di masyarakat. Banyak yang beranggapan kenaikan BBM ini akan memicu kenaikan harga lainnya, karena akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan terutama untuk transportasi, serta akan meningkatkan biaya distribusi barang ataupun jasa. Dan pada akhirnya akan meningkatkan inflasi dan berpotensi terjadinya stagflasi.
Selain itu terdapat wacana lain yang memerlukan kajian lebih lanjut, yakni penghapusan daya listrik 450 VA. Kebijakan ini akan memaksa masyarakat untuk meningkatkan daya listriknya minimal menjadi 900 VA. Biaya yang dikeluarkan juga akan lebih besar. Wacana ini disinyalir karena Indonesia memiliki ketergantungan impor minyak bumi yang besar. Untuk mengurangi pembengkakan biaya maka dilakukan upaya pengalihan dari penggunaan LPG menjadi kompor listrik. Pengalihan ini disebut sebagai salah satu dampak dari kegagalan pengelolaan subsidi LPG 3 kg karena penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran. Alasan lainnya adalah banyaknya supply listrik PLN yang tidak tersalurkan. Isu ini menjadi ramai karena dinilai kebijakan seperti ini tidak tepat jika dilakukan pada saat ini.
Kenaikan daya listrik tentunya akan mendorong peningkatan biaya yang dikeluarkan masyarakat. Efek pandemi yang masih ada tentu menyulitkan masyarakat yang masih beradaptasi dengan keadaan pasca pandemi apalagi jika harus meningkatkan biaya penggunaan listrik mereka. Isu yang muncul bersamaan dengan kenaikan harga BBM juga menimbulkan keresahan banyak pihak.