Menakar Efektivitas Kebijakan Subsidi vs DMO-DPO Minyak Goreng

Rusli Abdulah, Tauhid Ahmad, Abra P.G Talattov, & Mirah M. Fahmid | 07/02/2022 | Halaman telah dikunjungi 962 kali


  • Kenaikan harga CPO mendorong kenaikan harga minyak goreng. Sebagai barang kebutuhan pokok, kenaikan minyak goreng menimbulkan gejolak di masyarakat. Gejolak ini menjadi ironi di tengah fakta Indonesia sebagai penghasil terbesar CPO dunia. Pemerintah merespons dengan mengeluarkan dua jenis kebijakan dalam rangka meredam kenaikan harga minyak goreng yakni kebijakan subsidi minyak goreng dan Domestic Market Obligation (DMO)-Domestic Price Obligation (DPO).
  • Kebijakan subsidi minyak goreng belum efektif menurunkan harga minyak goreng pada level HET Rp14.000/liter karena harga rata-rata minyak goreng nasional baik di pasar tradisional maupun modern untuk jenis minyak curah dan kemasan selama periode kebijakan subsidi masih di atas acuan HET tersebut.
  • Kebijakan tidak efektif disebabkan oleh dua hal utama: tidak tepat sasaran dan ketidaksiapan infrastruktur. Konsumsi minyak goreng rumah tangga 61% merupakan minyak curah, namun kebijakan yang dilakukan adalah subsidi pada minyak kemasan. Di sisi lain, infrastruktur untuk pelaksanaan subsidi minyak goreng kemasan dianggap lebih baik dibandingkan infrastruktur minyak goreng curah.
  • Ketidakefektifan kebijakan subsidi minyak goreng diganti pemerintah dengan kebijakan DMO-DPO yang berlaku per 1 Februari 2022. Kebijakan DMO mewajibkan eksportir minyak sawit untuk mengalokasikan 20 persen produksinya untuk pasar dalam negeri. Selain itu, CPO yang dialokasikan ke pasar dalam negeri dalam rangka pemenuhan DMO, akan dibeli dengan harga khusus melalui skema DPO.
  • Kebijakan DMO-DPO baru terlihat efektif setidaknya dalam satu bulan ke depan. Meski demikian, kebijakan DMO-DPO sudah memberikan dampak kepada entitas lain yakni petani. Kebijakan DMO-DPO telah mendorong harga TBS turun. Selain itu DMO – DPO memiliki beberapa perkiraan dampak: mendorong kenaikan harga CPO dunia dan munculnya pasar gelap.
  • Kebijakan penurunan harga minyak goreng perlu melibatkan stakeholder lain seperti Perum Badan Urusan Logistik (BULOG).

Unduh Berkas