Rilis Pers

International Workshop "Enhancing Structural Transformation: Learnings from China".

Tim Peneliti Indef | 27/11/2019

Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) and United Nation Conference on Trade & Development (UNCTAD) hold the International Workshop on "Enhancing Structural Transformation: Learning from China". The workshop is located at the Borobudur Hotel, Jakarta and will be held on 27th-28th November 2019.

Proyeksi Ekonomi Indonesia 2020 "Kabinet Baru dan Ancaman Resesi Ekonomi"

Tim Peneliti Indef | 26/11/2019

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyelenggarakan acara Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2020 “Kabinet Baru dan Ancaman Resesi Ekonomi”. Seminar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi di tahun 2020 dan memberikan masukan untuk Kabinet Baru 2019-2024 dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi.

Press Conference Antisipasi Risiko Resesi: Kinerja Ekonomi Triwulan III 2019

Tim Peneliti Indef | 07/11/2019

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaunching pertumbuhan ekonomi Triwulan III 2019 yang sebesar 5,02 %. Ini lebih lambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, bahkan Triwulan II 2019. Gejala ini tampaknya Indonesia tengah menghadapi masa sulit, bahkan diambang resesi ekonomi meskipun banyak pihak yakin bahwa ekonomi kita masih bertahan. Berdasarkan hal tersebut, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengadakan Konferensi Pers INDEF dengan tema "Antisipasi Risiko Resesi: Kinerja Ekonomi Triwulan III 2019". 

Diskusi Publik: Upaya Penyelamatan Industri Tekstil Indonesia

Tim Peneliti Indef | 30/10/2019

Puncak dari kinerja industri tekstil terjadi di 2007 dengan surplus produk tekstil hingga mencapai USD7,8 miliar ketika pada tahun 2001 hanya surplus USD5,2 miliar. Namun demikian, kondisi itu berbalik di periode 2008 hingga tahun 2018 dan bisa berlanjut hingga beberapa tahun mendatang. Pada tahun 2008, surplus industri tekstil hanya USD5,04 miliar dan pada 2018 menurun drastis menjadi USD3,2 miliar. Penyebab utama adalah gempuran tekstil impor yang berasal terutama dari Tiongkok.

Diskusi Publik: Moratorium Ekspor Nikel dan Hilirisasi Mineral Dalam Negeri

Tim Peneliti Indef | 02/10/2019

Wacana terkait pelarangan ekspor bijih nikel kembali mencuat. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya mengumumkan peraturan terkait pelarangan ekspor bijih nikel kadar rendah (ore) yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Kebijakan moratorium ekspor nikel tersebut pada dasarnya merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah mineral melalui hilirisasi.

Ekonomi Politik Korupsi

Tim Peneliti INDEF | 30/09/2019

Istilah korupsi saat ini sedang naik daun seiring dengan derasnya penolakan RUU tentang Revisi Undang-Undang KPK. Ditinjau dari sisi ekonomi, korupsi memiliki dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Dampak negatif tersebut antara lain menghambat pertumbuhan ekonomi sebuah negara, mereduksi upaya-upaya untuk memperbesar peluang dalam perekonomian, keterbatasan pilihan pelaku ekonomi akibat birokrasi yang tidak mendukung serta menghambat terciptanya investasi yang bersih.

RAPBN 2020: Solusi atas Perlambatan Ekonomi?

Tim Peneliti INDEF | 20/08/2019

RAPBN 2020 cukup istimewa, karena akan menjadi ‘amunisi’ awal bagi kabinet baru Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam menunjukkan kinerjanya. Namun RAPBN 2020 ini juga penuh tantangan, karena disusun di tengah situasi perekonomian yang sedang mengalami perlambatan.

"Byar Pet" Pertumbuhan Ekonomi : Respon Kinerja Ekonomi Triwulan II 2019

Tim Peneliti INDEF | 07/08/2019

Ekonomi Indonesia pada triwulan II 2019 (5,05 persen yoy) tumbuh melambat, baik dibandingkan dengan triwulan I (5,07 persen yoy) maupun triwulan II 2018 (5,27 persen yoy). Padahal terdapat momentum puasa dan lebaran di triwulan II. Di sisi pengeluaran, stimulasi musiman dari momentum bulan puasa, lebaran, libur sekolah, hingga percepatan realisasi belanja pemerintah meskipun mampu mempertahankan laju konsumsi namun tumpul dalam mendorong sisi produksi.

Perlukah Insentif Cukai di Kawasan Perdagangan Bebas?

Tim Peneliti INDEF | 21/05/2019

Pemberian insentif fiskal merupakan nilai lebih yang diberikan Pemerintah kepada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB). INDEF melakukan kajian untuk melihat sejauh mana insentif pembebasan cukai ini diperlukan pada KPBPB.

Jalan Terjal Target Pertumbuhan: Respon Perkembangan Ekonomi Triwulan I 2019

Tim Peneliti INDEF | 08/05/2019

Ekonomi Indonesia triwulan I 2019 tumbuh sebesar 5,07 persen yoy. Capaian pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,18 persen yoy, meskipun sedikit lebih tinggi dari triwulan I 2018 (5,06 persen yoy). Diperlukan berbagai upaya terobosan kebijakan agar akselerasi perekonomian di sisa tiga triwulan ke depan dapat terealisasi sesuai target.

Press Release : Mewaspadai Inflasi Pangan

Tim Peneliti INDEF | 15/11/2018

Setiap menjelang akhir tahun acap kali harga pangan mengalami lonjakan. Harga bahan pangan biasanya mulai merangkak naik di bulan November, sebelum mencapai puncaknya di Desember. Kondisi ini membuat capaian inflasi volatile food (barang bergejolak) di Oktober 2018 sebesar 0,17 persen mtm tidak cukup menjadi indikasi akan stabilnya harga pangan hingga penghujung tahun.

Diskusi Publik : Ketimpangan di Era Otonomi

Tim Peneliti INDEF | 07/11/2018

Otonomi daerah bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang tercantum dalam sila ke-5. Namun penerapan otonomi justru menyebabkan semakin melebarnya ketimpangan (Indeks gini) di Indonesia. Indeks Gini di Indonesia terus meningkat hingga mencapai nilai 0,41 pada tahun 2011. Melihat kondisi ini, INDEF melakukan kajian untuk mencari faktor yang menyebabkan hal tersebut dengan menganalisis data yang mencakup 33 provinsi pada periode tahun 2006-2016.

Diskusi Bulanan: RAPBN 2019 - Realistis VS Populis

Tim Peneliti INDEF | 29/08/2018

Merayakan ulang tahun ke-23, INDEF menyelenggarakan diskusi publik bertema RAPBN 2019: Realistis vs Populis. Di tengah situasi ekonomi global yang senantiasa tidak pasti dan tahun politik yang sedang dijalani, strategi anggaran yang fokus pada upaya menjaga kredibilitas dan keberlanjutan fiskal mutlak diperlukan guna mencapai tujuan jangka panjang yang lebih baik, tidak sekadar kepentingan politik jangka pendek. Pada titik inilah urgensi INDEF sebagai lembaga riset independen menyampaikan sejumlah tanggapan kritis atas RAPBN 2019 yang sedang dibahas di DPR. 

Mau Kemana Industri Hasil Tembakau Pasca PMK 146/2017

Tim Peneliti INDEF | 13/08/2018

Industri Hasil Tembakau (IHT) memiliki rantai bisnis yang luas sehingga menciptakan nilai tambah sekaligus lapangan kerja. Di tengah ketergantungan impor bahan baku, IHT masih mampu menyerap bahan baku lokal (tembakau dan cengkeh) yang cukup besar. IHT satu-satunya industri yang paling besar kontribusinya bagi pendapatan negara melalui cukai dan pajak lainnya. Cukai merupakan penerimaan negara terbesar ketiga, dan 95 persen berasal dari Cukai Hasil Tembakau (CHT). 

Nasib Ekonomi Pasca Pilkada

Tim Peneliti INDEF | 03/07/2018

Dinamika politik seperti Pilkada serentak kerap kali dianggap sebagai ‘batu sandungan’ akselerasi ekonomi, seiring meningkatnya eskalasi ketidakpastian sehingga terjadi aksi “wait and see”. Di sisi lain, Pilkada juga dapat bernuansa optimisme membawa angin perubahan dan menjadi mesin pendorong perekonomian di daerah.

Rente Ekonomi Impor Pangan

Tim Peneliti INDEF | 17/04/2018

Meskipun julukan negara agraris telah cukup lama disematkan kepada Indonesia, faktanya sampai saat ini berbagai kebutuhan pangan masyarakat masih ‘perlu’ didatangkan dari luar negeri. Tidak hanya sekedar impor gandum yang susah diproduksi iklim tropis, namun mulai dari impor gula, kedelai, bawang putih, daging, beras dan yang lain mengalami peningkatan.

Menggugat Produktivitas Utang

Tim Peneliti INDEF | 21/03/2018

Utang Indonesia dalam tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan cukup pesat, karena nota bene utang merupakan tambahan modal guna meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan. Namun, apakah utang tersebut membuahkan hasil yang baik bagi pembangunan Indonesia?

Mampukah Pemerintah Jokowi-JK Ciptakan Lapangan Kerja

Tim Peneliti INDEF | 20/02/2018

Masyarakat perlu mengevaluasi berjalannya pemerintahan Jokowi-JK, salah satu hal yang sangat penting untuk dievaluasi adalah penyerapan tenaga kerja. Lantas, bagaimana perkembangannya selama ini?

Mewaspadai Gejolak Pangan dan Energi 2018

Tim Peneliti INDEF | 25/01/2018

Awal 2018 perekonomian Indonesia diwarnai dengan dinamika harga pangan dan energi yang berpotensi menjadi ‘batu sandungan’ bagi upaya akselerasi perekonomian.

Kualitas Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja

Tim Peneliti INDEF | 10/11/2017

Tujuan akhir dari pembangunan Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Berbicara kesejahteraan sangat berhubungan dengan bagaimana proses pembangunan ekonomi direncanakan, dilakukan, dan dirasakan oleh seluruh elemen bangsa.

Menyoal Polemik Beras

Tim Peneliti INDEF | 27/07/2017

Menanggapi Polemik Beras saat ini, INDEF mencoba mengurai persoalan ini dari sisi fundamentalnya, yaitu efektifitas kebijakan dalam mencapai tujuan.

Dua Tahun Nawacita: Lampu Kuning Daya Saing

Tim Peneliti INDEF | 20/10/2016

Dalam sembilan agenda utama Pemerintahan Jokowi-JK atau nawacita, beberapa poin bersentuhan langsung dengan aspek ekonomi. Setelah dua tahun agenda ekonomi tersebut dijalankan, INDEF menilai implementasi nawacita di bidang ekonomi masih jauh dari harapan.

Evaluasi Kebijakan Pangan di Masa Pemerintah Jokowi-JK

Tim Peneliti INDEF | 10/07/2016

Pada awal Pemerintahannya tahun 2014, Pemerintahan Jokowi-JK menargetkan swasembada sejumlah komoditas pangan strategis, antara lain padi, jagung, kedelai, dan gula, dapat tercapai dalam waktu tiga tahun. Namun, besarnya anggaran tersebut dinilai tidak sejalan dengan hasilnya.

Mengakhiri Kontroversi Impor Jagung dan Kedelai

Tim Peneliti INDEF | 25/04/2016

Fluktuasi harga komoditas pangan strategis, seperti jagung dan kedelai, yang terlalu sering pasti akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Pasalnya, Jagung merupakan salah satu sumber bahan baku utama pakan ternak unggas.

Tanggapan INDEF atas RAPBN 2012

Tim Peneliti INDEF | 08/08/2011

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang mempunyai tugas wajib yaitu harus mampu menjadi stimulus perekonomian. Namun dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia apakah sejalan dengan tugas APBN?