Tim Peneliti Indef | 11/11/2019
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bersama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) membuat kajian tentang Peran Fintech P2P lending terhadap Ekonomi Indonesia.
Tim Peneliti Indef | 07/11/2019
Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaunching pertumbuhan ekonomi Triwulan III 2019 yang sebesar 5,02 %. Ini lebih lambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, bahkan Triwulan II 2019. Gejala ini tampaknya Indonesia tengah menghadapi masa sulit, bahkan diambang resesi ekonomi meskipun banyak pihak yakin bahwa ekonomi kita masih bertahan. Berdasarkan hal tersebut, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengadakan Konferensi Pers INDEF dengan tema "Antisipasi Risiko Resesi: Kinerja Ekonomi Triwulan III 2019".
Tim Peneliti Indef | 30/10/2019
Puncak dari kinerja industri tekstil terjadi di 2007 dengan surplus produk tekstil hingga mencapai USD7,8 miliar ketika pada tahun 2001 hanya surplus USD5,2 miliar. Namun demikian, kondisi itu berbalik di periode 2008 hingga tahun 2018 dan bisa berlanjut hingga beberapa tahun mendatang. Pada tahun 2008, surplus industri tekstil hanya USD5,04 miliar dan pada 2018 menurun drastis menjadi USD3,2 miliar. Penyebab utama adalah gempuran tekstil impor yang berasal terutama dari Tiongkok.
Tim Peneliti Indef | 02/10/2019
Wacana terkait pelarangan ekspor bijih nikel kembali mencuat. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya mengumumkan peraturan terkait pelarangan ekspor bijih nikel kadar rendah (ore) yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Kebijakan moratorium ekspor nikel tersebut pada dasarnya merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah mineral melalui hilirisasi.
Tim Peneliti INDEF | 30/09/2019
Istilah korupsi saat ini sedang naik daun seiring dengan derasnya penolakan RUU tentang Revisi Undang-Undang KPK. Ditinjau dari sisi ekonomi, korupsi memiliki dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Dampak negatif tersebut antara lain menghambat pertumbuhan ekonomi sebuah negara, mereduksi upaya-upaya untuk memperbesar peluang dalam perekonomian, keterbatasan pilihan pelaku ekonomi akibat birokrasi yang tidak mendukung serta menghambat terciptanya investasi yang bersih.
Tim Peneliti INDEF | 20/08/2019
RAPBN 2020 cukup istimewa, karena akan menjadi ‘amunisi’ awal bagi kabinet baru Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam menunjukkan kinerjanya. Namun RAPBN 2020 ini juga penuh tantangan, karena disusun di tengah situasi perekonomian yang sedang mengalami perlambatan.
Tim Peneliti INDEF | 07/08/2019
Ekonomi Indonesia pada triwulan II 2019 (5,05 persen yoy) tumbuh melambat, baik dibandingkan dengan triwulan I (5,07 persen yoy) maupun triwulan II 2018 (5,27 persen yoy). Padahal terdapat momentum puasa dan lebaran di triwulan II. Di sisi pengeluaran, stimulasi musiman dari momentum bulan puasa, lebaran, libur sekolah, hingga percepatan realisasi belanja pemerintah meskipun mampu mempertahankan laju konsumsi namun tumpul dalam mendorong sisi produksi.
Tim Peneliti INDEF | 21/05/2019
Pemberian insentif fiskal merupakan nilai lebih yang diberikan Pemerintah kepada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB). INDEF melakukan kajian untuk melihat sejauh mana insentif pembebasan cukai ini diperlukan pada KPBPB.
Tim Peneliti INDEF | 08/05/2019
Ekonomi Indonesia triwulan I 2019 tumbuh sebesar 5,07 persen yoy. Capaian pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,18 persen yoy, meskipun sedikit lebih tinggi dari triwulan I 2018 (5,06 persen yoy). Diperlukan berbagai upaya terobosan kebijakan agar akselerasi perekonomian di sisa tiga triwulan ke depan dapat terealisasi sesuai target.
Tim Peneliti INDEF | 15/11/2018
Setiap menjelang akhir tahun acap kali harga pangan mengalami lonjakan. Harga bahan pangan biasanya mulai merangkak naik di bulan November, sebelum mencapai puncaknya di Desember. Kondisi ini membuat capaian inflasi volatile food (barang bergejolak) di Oktober 2018 sebesar 0,17 persen mtm tidak cukup menjadi indikasi akan stabilnya harga pangan hingga penghujung tahun.
Tim Peneliti INDEF | 07/11/2018
Otonomi daerah bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang tercantum dalam sila ke-5. Namun penerapan otonomi justru menyebabkan semakin melebarnya ketimpangan (Indeks gini) di Indonesia. Indeks Gini di Indonesia terus meningkat hingga mencapai nilai 0,41 pada tahun 2011. Melihat kondisi ini, INDEF melakukan kajian untuk mencari faktor yang menyebabkan hal tersebut dengan menganalisis data yang mencakup 33 provinsi pada periode tahun 2006-2016.
Tim Peneliti INDEF | 29/08/2018
Merayakan ulang tahun ke-23, INDEF menyelenggarakan diskusi publik bertema RAPBN 2019: Realistis vs Populis. Di tengah situasi ekonomi global yang senantiasa tidak pasti dan tahun politik yang sedang dijalani, strategi anggaran yang fokus pada upaya menjaga kredibilitas dan keberlanjutan fiskal mutlak diperlukan guna mencapai tujuan jangka panjang yang lebih baik, tidak sekadar kepentingan politik jangka pendek. Pada titik inilah urgensi INDEF sebagai lembaga riset independen menyampaikan sejumlah tanggapan kritis atas RAPBN 2019 yang sedang dibahas di DPR.
Tim Peneliti INDEF | 13/08/2018
Industri Hasil Tembakau (IHT) memiliki rantai bisnis yang luas sehingga menciptakan nilai tambah sekaligus lapangan kerja. Di tengah ketergantungan impor bahan baku, IHT masih mampu menyerap bahan baku lokal (tembakau dan cengkeh) yang cukup besar. IHT satu-satunya industri yang paling besar kontribusinya bagi pendapatan negara melalui cukai dan pajak lainnya. Cukai merupakan penerimaan negara terbesar ketiga, dan 95 persen berasal dari Cukai Hasil Tembakau (CHT).
Tim Peneliti INDEF | 03/07/2018
Dinamika politik seperti Pilkada serentak kerap kali dianggap sebagai ‘batu sandungan’ akselerasi ekonomi, seiring meningkatnya eskalasi ketidakpastian sehingga terjadi aksi “wait and see”. Di sisi lain, Pilkada juga dapat bernuansa optimisme membawa angin perubahan dan menjadi mesin pendorong perekonomian di daerah.
Tim Peneliti INDEF | 17/04/2018
Meskipun julukan negara agraris telah cukup lama disematkan kepada Indonesia, faktanya sampai saat ini berbagai kebutuhan pangan masyarakat masih ‘perlu’ didatangkan dari luar negeri. Tidak hanya sekedar impor gandum yang susah diproduksi iklim tropis, namun mulai dari impor gula, kedelai, bawang putih, daging, beras dan yang lain mengalami peningkatan.
Tim Peneliti INDEF | 21/03/2018
Utang Indonesia dalam tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan cukup pesat, karena nota bene utang merupakan tambahan modal guna meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan. Namun, apakah utang tersebut membuahkan hasil yang baik bagi pembangunan Indonesia?
Tim Peneliti INDEF | 20/02/2018
Masyarakat perlu mengevaluasi berjalannya pemerintahan Jokowi-JK, salah satu hal yang sangat penting untuk dievaluasi adalah penyerapan tenaga kerja. Lantas, bagaimana perkembangannya selama ini?
Tim Peneliti INDEF | 25/01/2018
Awal 2018 perekonomian Indonesia diwarnai dengan dinamika harga pangan dan energi yang berpotensi menjadi ‘batu sandungan’ bagi upaya akselerasi perekonomian.
Tim Peneliti INDEF | 10/11/2017
Tujuan akhir dari pembangunan Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Berbicara kesejahteraan sangat berhubungan dengan bagaimana proses pembangunan ekonomi direncanakan, dilakukan, dan dirasakan oleh seluruh elemen bangsa.
Tim Peneliti INDEF | 18/10/2017
Perekonomian Indonesia 2018 diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dan merata, di tengah perhelatan pesta demokrasi di berbagai daerah.
Tim Peneliti INDEF | 27/07/2017
Menanggapi Polemik Beras saat ini, INDEF mencoba mengurai persoalan ini dari sisi fundamentalnya, yaitu efektifitas kebijakan dalam mencapai tujuan.
Tim Peneliti INDEF | 08/06/2017
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan demokrasi, transparansi menjadi salah satu isu global yang harus terus dikembangkan. Sungguh pun demikian, prinsip transparansi ini juga harus disertai kesetaraan (equality) informasi.
Tim Peneliti INDEF | 20/10/2016
Dalam sembilan agenda utama Pemerintahan Jokowi-JK atau nawacita, beberapa poin bersentuhan langsung dengan aspek ekonomi. Setelah dua tahun agenda ekonomi tersebut dijalankan, INDEF menilai implementasi nawacita di bidang ekonomi masih jauh dari harapan.
Tim Peneliti INDEF | 10/07/2016
Pada awal Pemerintahannya tahun 2014, Pemerintahan Jokowi-JK menargetkan swasembada sejumlah komoditas pangan strategis, antara lain padi, jagung, kedelai, dan gula, dapat tercapai dalam waktu tiga tahun. Namun, besarnya anggaran tersebut dinilai tidak sejalan dengan hasilnya.
Tim Peneliti INDEF | 09/05/2016
Dengan dibukanya dokumen Panama Papers kepada publik, bagaimana pemerintah menyikapi hal ini dengan sedang dilakukannya program tax amnesty?
Tim Peneliti INDEF | 25/04/2016
Fluktuasi harga komoditas pangan strategis, seperti jagung dan kedelai, yang terlalu sering pasti akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Pasalnya, Jagung merupakan salah satu sumber bahan baku utama pakan ternak unggas.
Tim Peneliti INDEF | 12/04/2016
Dalam APBN 2016, pemerintah menetapkan target penerimaan perpajakan pada tahun 2016 sebesar Rp 1.546 triliun atau meningkat sebesar 3,9 persen dibandingkan APBN-P 2015. Meningkatnya target penerimaan perpajakan ditujukkan untuk meningatkan rasio pajak Indonesia hingga 13 persen.
Tim Peneliti INDEF | 16/10/2012
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2013 terus mengalami peningkatan yaitu mencapai Rp1.657,9 triliun. Tetapi masih banyak kalangan yang menganggap pesimis akan fenomena ini.
Tim Peneliti INDEF | 28/03/2012
Pemerintah nampaknya mengambil keputusan yang sudah pasti dalam isu bahan bakar minyak (BBM), yakni menaikkan harga minyak menjadi Rp 6000/liter.
Tim Peneliti INDEF | 08/08/2011
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang mempunyai tugas wajib yaitu harus mampu menjadi stimulus perekonomian. Namun dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia apakah sejalan dengan tugas APBN?