Berita

Diskusi Publik INDEF "Mengupas Industri Transportasi dan Logistik Online di Indonesia: Kondisi Pasca Pandemi"

INDEF | 07/12/2022

Jasa transportasi dan logistik online merupakan salah satu pilar dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Permintaan menjadi mitra transportasi online meningkat semakin seiring dengan peningkatan permintaan layanan. Pangsa pasar yang masih begitu besar membuat minat aplikasi penyedia transportasi online masih begitu tinggi untuk bersaing berebut pasar domestik.Ditambah lagi industri transportasi online mendorong permintaan layanan logistik online.

Diskusi Publik "Menelaah RUU PPSK: Bagaimana Masa Depan Sektor Keuangan Indonesia?"

INDEF | 25/11/2022

Sektor keuangan memiliki peranan penting dalam perekonomian negara melalui sisi pembiayaan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan optimal apabila stabilitas sistem keuangan negara tersebut dapat terpelihara dengan baik. Seiring berjalanya waktu, permasalahan dan inovasi pada sektor keuangan berkembang semakin kompleks. Menanggapi hal tesebut, Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) disusun untuk menguatkan sektor keuangan Indonesia. RUU ini merupakan omunibus law yang mengamandemen sejumlah undang-undang di sektor keuangan, sehingga diharapkan bisa menyempurnakan regulasi, penataan kewenangan, penguatan koordinasi, serta mekanisme penanganan di sektor keuangan.

Diskusi Publik "Masa Depan Sektor Ketenagalistrikan diPusaran RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan”

INDEF | 23/11/2022

Kementerian PPN/Bappenas menyatakan bahwa perubahan iklim berpotensi merugikan perekonomian Indonesia sebesar Rp554 triliun. Hal ini sudah ditunjukkan melalui berbagai fenomena alam, seperti banjir rob di Sungai Welang Pasuruan, di Tanjung Emas Semarang, dan di tempat lainnya. Indonesia telah menunjukkan komitmennya dengan merilis beberapa dokumen terkait program adaptasi perubahan iklim dari berbagai sektor, seperti Updated dan Enhanced Nationally Determined Contribution dan Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbonand Climate Resilience 2050. Di tengah situasi tersebut, maka diperlukan masukan kebijakan khususnya terkait RUU EBET yang akan menjadi acuan transisi energi Indonesia dan memastikan bahwa capaian sektor ketenagalistrikan nasional tetap konsisten dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Diskusi Publik INDEF "Peran dan Kontribusi G20 Terhadap Wirausaha dan UMKM dalam Penciptaan Lapangan Kerja "

INDEF | 11/11/2022

Pertemuan para pemimpin negara-negara G20 akan menjadi acara puncak dari KTT G20 Presidensi Indonesia. Beberapa kelompok kerja (working group) telah membahas isu-isu inklusif, salah satunya yakni peran wirausaha dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dalam perekonomian negara-negara G20. Wirausaha dan UMKM menjadi salah satu pencipta lapangan kerja yang diandalkan saat ini berada di fase pemulihan pasca pandemi. Fase pemulihan yang saat ini dihadapi tidaklah tanpa tantangan, mulai dari krisis geopolitik yang meningkatkan harga energi dan pangan hingga masih belum kembalinya daya beli masyarakat seperti saat sebelum pandemi.

Round Table Discussion “ G20 and Global Dynamics: from Indonesia’s Presidency to India’s”

INDEF | 10/11/2022

Ditengah perekonomian global yang penuh akan ketidakpastian, penyelenggaraan forum G20 diharapkan dapat merumuskan strategi dan kerja sama untuk memulihkan ekonomi. Pada akhir 2022 mendatang, India akan menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah dari KTT G20. Oleh karenanya diperlukan diskusi mengenai pandangan, tantangan, serta ekspektasi dalam transisi presidensi dari Indonesia menuju India.

Diskusi Publik "Dampak Kenaikan Harga BBM dan Isu Penghapusan Daya Listrik 450 VA"

INDEF | 21/09/2022

Pemerintah terus berupaya untuk melakukan penyesuaian subsidi yang bergantung pada kondisi perekonomian dan masyarakat pada umumnya. Saat ini, bentuk subsidi yang sedang ramai diperbincangkan adalah subsidi BBM dan daya listrik 450 VA. Kedua jenis subsidi ini ramai diperdebatkan karena adanya kenaikan harga BBM dan rencana pengalihan listrik 450 VA menjadi 900 VA yang berarti adanya pengurangan subsidi pada 2 sektor ini. Efek pandemi yang masih ada tentu menyulitkan masyarakat yang masih beradaptasi dengan keadaan pasca pandemi, apalagi jika harus meningkatkan biaya penggunaan listrik mereka.

[SARASEHAN 100 EKONOM INDONESIA] "Normalisasi Kebijakan Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia”

INDEF | 07/09/2022

Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan tahun ini Indonesia memasuki masa transisi dari status pandemi Covid-19 menjadi endemi. Pernyataan Presiden ini resmi menjadi pertanda bahwa 2022 merupakan tahun menuju arah normalitas baru. Normalisasi kebijakan diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan yang terjadi akibat krisis pandemi lalu maupun berbagai risiko yang akan dihadapi di masa mendatang seperti krisis geopolitik, disparitas teknologi, hingga pemanasan global.

Webinar G20 - DEWG 2022 "Digitizing Indonesia’s Informal Economy"

INDEF - GOTOKO | 06/09/2022

Kepresidenan G20 yang digelar di Indonesia tahun ini merupakan bentuk kepercayaan global terhadap kekuatan ekonomi nasional. Salah satu pilarnya adalah sektor ekonomi informal yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Sebanyak 70,5 juta pekerja atau setara dengan 55,7% dari total angkatan kerja di Indonesia, berada di sektor informal. Salah satu bagian dari sektor informal adalah warung. Untuk lebih mendorong peran warung, digitalisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan warung di Indonesia. Digitalisasi membantu warung untuk mendapatkan distribusi penjualan, kemudahan pengelolaan stok, dan efisiensi proses bisnis.

Diskusi Publik "Merdeka dari Energi Fosil"

INDEF | 18/08/2022

Indonesia berkomitmen untuk mengarah pada penggunaan energi bersih dan ekonomi hijau sehingga mampu mengaplikasikan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Terlebih, salah satu agenda besar Indonesia Maju seperti yang disampaikan Presiden pada Sidang Tahunan 16 Agustus 2022 lalu adalah Optimalisasi Sumber Energi Bersih dan Ekonomi Hijau.

Diskusi Publik “Arah Kebijakan Anggaran dan Ekonomi di Tahun Politik: Tanggapan INDEF atas Pidato Kenegaraan Presiden 2022”

INDEF | 16/08/2022

Menyambut HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dan RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya dengan fokus kebijakan fiskal pada “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” Dinamika perekonomian dan tantangan pembangunan saat ini menggarisbawahi pentingnya memperkuat kembali fungsi APBN saat terjadi gejolak ekonomi sekaligus tahun persiapan hajatan demokrasi Indonesia. Isu-isu strategis terkait optimalisasi pendapatan di tengah berakhirnya windfall komoditas serta efisiensi alokasi belanja perlu tetap dikedepankan dengan selalu menjaga iklim investasi serta kelestarian lingkungan.

Diskusi Publik "Krisis Energi dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Indonesia"

INDEF | 28/07/2022

Perekonomian dunia menghadapi gejolak yang cukup serius. Dinamika perekonomian global semakin tidak menentu terlebih karena persoalan politik dan keamanan. Eskalasi konflik ini yang kemudian berdampak pada peningkatan harga energi dan perlambatan perekonomian. Indonesia tentu menghadapi tantangan yang cukup serius akibat kenaikan harga energi, terutama dilema alokasi subsidi energi.

Diskusi Publik "Mengurai Ketimpangan di Indonesia dan Asia-Pasifik Pasca Covid-19"

INDEF | 13/07/2022

Tantangan kemiskinan dan kesejangan tidak hanya dirasakan Indonesia, melainkan Asia-Pasifik. Pandemi Covid-19 telah menghantam lebih dari 820 juta pekerja ekonomi informal dan lebih dari 70 juta anak di rumah tangga berpenghasilan rendah di kawasan Asia Pasifik. Tercatat sekitar 85 juta orang baru yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem di kawasan tersebut.

Seminar "Mengelola Inflasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi"

INDEF | 15/06/2022

Diskusi publik ini bertujuan untuk menginformasikan para pembuat kebijakan global, khususnya dalam konteks G20: bagaimana mengelola peningkatan inflasi global dan mencegah stagflasi. Pembahasan ini penting tidak hanya bagi negara maju yang saat ini mengalami inflasi tinggi tetapi juga bagi negara berkembang yang rentan terhadap goncangan ekonomi global. Lebih lanjut, diskusi ini juga menawarkan pendekatan strategis yang akan dilakukan sebagai side event dari Pertemuan Kelompok Kerja IFA G20.

Diskusi Publik "Kebijakan APBN: Maju Kena, Mundur Kena"

INDEF | 24/05/2022

Disrupsi supply dan konflik Rusia – Ukraina menyebabkan kenaikan harga komoditas, ketatnya kebijakan moneter, dan likuiditas global. Untuk mencegah terjadinya pemburukan kondisi ekonomi makro dan keuangan, maka diperlukan langkah-langkah antisipatif dalam APBN 2022 untuk menampung belanja negara yang meningkat signifikan.

Webinar Series #4 Ramadhan INDEF "Digitalisasi, Zakat, dan Milenial"

INDEF | 25/04/2022

Dana sosial Islam, ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf), masih mengalami kesulitan dalam pengumpulannya, sehingga belum mampu mencapai titik potensialnya. Digitalisasi memberikan kemudahan dan efisiensi dari berbagai segi. Dengan adanya bonus demografi, Indonesia memiliki potensi dana yang sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus untuk memaksimalkan potensi digitalisasi dan milenial agar pengumpulan dana sosial Islami bisa semakin mendekati jumlah potensial yang sesungguhnya.

Diskusi Publik "Pengembangan Mobil Listrik Berbasis Baterai (Electric Vehicle/EV) di Indonesia"

INDEF | 20/04/2022

Industri mobil listrik dunia mengalami peningkatan yang pesat. Proyeksi Bloomberg NEF (2021), menyebutkan dominasi mobil listrik akan terjadi pada 2035. Indonesia sebagai negara dengan cadangan nikel besar berpotensi untuk menjadi salah satu produsen baterai mobil listrik terbesar di dunia. Dengan mampu memproduksi baterai mobil listrik dan komponennya, Indonesia diharapkan dapat menghasilkan mobil listrik dengan harga yang lebih kompetitif dan dapat mendukung tujuan untuk bertransisi menuju transportasi yang ramah lingkungan. Di Indonesia sendiri, penjualan mobil listrik berbasis baterai tumbuh dengan pesat. Tantangannya adalah apakah pengembangan mobil listrik dapat dilakukan di Indonesia dengan dukungan industri Battery Electric Vehicle (BEV) yang saat ini tengah berpacu.

Webinar Series #3 Ramadhan INDEF "Optimalisasi Green Finance untuk Sustainable Development"

INDEF | 19/04/2022

Green Finance sebagai bentuk dukungan keseluruhan yang diberikan oleh industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan dengan mengoordinasikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. Diketahui total pendanaan kegiatan untuk mendukung penurunan emisi GRK sebanyak 26% pada tahun 2020, secara indikatif adalah sebesar Rp. 314 triliun per tahun.

Diskusi Publik "Penguatan ESG dan Daya Saing BUMN Tambang Indonesia di Negara G20"

INDEF | 18/04/2022

Sebagian besar Top-50 perusahaan tambang mineral dunia berasal dari negara G20. BUMN tambang Indonesia yang telah dikonsolidasikan menjadi holding MIND ID memiliki potensi untuk "Go Global" dan beroperasi lintas negara bahkan benua. Perusahaan tidak lagi sekedar fokus mencari laba tetapi juga diawasi perilakunya ketika beraktivitas dan beroperasi khususnya pada aspek Environment, Social & Governance (ESG). Kinerja ESG menjadi faktor penting untuk menembus banyak pasar serta meraih investor serta partner kolaborasi yang kredibel dan mumpuni.

Diskusi Publik "Keluh-Kesah Masyarakat, Saat Harga Pangan dan Energi Meningkat"

INDEF | 14/04/2022

Fenomena kelangkaan minyak goreng hingga harga pasaran yang melambung tinggi membuat masyarakat resah. Terlebih lagi, baru-baru ini harga Pertamax juga naik dari Rp9000 ke Rp12.500 per liter (naik 39%) yang membuat ekonomi masyarakat semakin sulit. Bukan hanya dua komoditas itu saja, bersamaan dengan bulan Ramadhan kali ini harga beberapa komoditas lain juga mengalami kenaikan.

Webinar Series #2 Ramadhan INDEF "Pemberdayaan Ekonomi dan Keuangan Pesantren berbasis Syariah"

INDEF | 12/04/2022

Kegiatan ekonomi pesantren yang pada dasarnya untuk memperoleh kemandirian dan mempermudah pelayanan merupakan modal besar yang potensial dikembangkan dalam memberdayakan ekonomi rakyat. Namun, banyak pesantren di Indonesia masih bertumpu pada sumber pendanaan dari santrinya. Selain itu, beberapa pesantren yang memiliki unit usaha belum berhasil menjaga keberlanjutan usahanya sehingga stagnan, atau bahkan tutup.

[Diskusi Publik] "Keekonomian Gasifikasi Batubara"

INDEF | 07/04/2022

Gasifikasi batubara diusung Pemerintah sebagai jalan keluar untuk menjaga ketahanan energi karena impor minyak dan gas Indonesia meningkat setiap tahunnya. Namun demikian, saat ini, Perang Rusia dan Ukraina turut mengerek harga energi menjadi tinggi sehingga turut menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan gasifikasi batubara masih diperlukan untuk saat ini dan mendatang.

[Diskusi Publik] "Penipuan Investasi Online"

INDEF | 30/03/2022

Investasi online saat ini sedang marak dibicarakan masyarakat. Banyaknya ‘crazy rich’ bermunculan di media sosial menyatakan bahwa sumber kekayaan mereka berasal dari investasi sehingga membuat masyarkat tergiur dan akhirnya mengikuti jejak mereka. Kedok investasi bodong terkuak ketika banyaknya korban speak up dan melapor kepada polisi. Masih banyaknya masyarakat yang tergiur dan ikut berinvestasi bodong menandakan bahwa tingkat literasi keuangan, khususnya investasi, masih sangat rendah di Indonesia. Peningkatan literasi keuangan dan investasi merupakan hal yang cukup krusial untuk mencegah masyarakat terjerumus kedalam investasi bodong.

[Diskusi Publik] Perang, Harga Minyak, dan Dampaknya bagi Ekonomi dan Bisnis di Indonesia

INDEF | 02/03/2022

Invasi Rusia ke Ukraina semakin membuat harga minyak dunia melambung. Sebelumnya harga komoditas emas hitam ini sudah mengalami peningkatan seiring mulai pulihnya ekonomi sebagian besar negara di dunia akibat pandemi. Di tengah kenaikan harga minyak karena peningkatan permintaan global tersebut, geopolitik antara Rusia dan Ukraina memanas yang berakibat semakin mendorong harga minyak dunia melesat ke atas. Perekonomian Indonesia pada 2021 telah lepas dari resesi dan mampu tumbuh positif di tingkat 3,69%. Namun, perang dan harga minyak dunia yang tinggi dapat menjadi batu sandungan bagi pemulihan ekonomi dan meningkatkan ketidakpastian dunia bisnis. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah geopolitik global yang memanas dan kenaikan harga minyak dunia.

[Diskusi Publik] Solusi Minyak Goreng Naik, Subsidi atau DMO-DPO?

Center of Food, Energy, and Sustainable Development | 28/01/2022

Kenaikan harga minyak goreng yang membubung di akhir tahun 2021 dan berlanjut hingga 2022 membuka kotak pandora industri minyak goreng nasional. Beragam kebijakan telah ditempuh pemerintah untuk meredam harga minyak goreng tersebut, diantaranya adalah subsidi minyak goreng, kebijakan Domestik market obligation (DMO) dan domestik price obligation (DPO). Kritik atas kebijakan subsidi muncul, sebab kebijakan ini dinilai tidak efektif karena bias pasar atau segmen. Sebagai penggantinya, pemerintah akan mengganti kebijakan subsidi ini dengan DMO dan DPO yang memunculkan keberatan dari para pengusaha yang cenderung pro terhadap kebijakan subsidi. Lalu, bagaimana isu minyak goreng di Indonesia ini bisa terjadi? Dan bagaimana pula kebijakan yang diambil tersebut sudah efektif atau belum?

Evaluasi Ekonomi Indonesia 2021: Ekonom Milenial INDEF

| 08/12/2021

Sepanjang 2021, Indonesia mengalami pasang surut dinamika perekonomian yang menarik untuk ditelaah. Pemulihan yang diupayakan juga berkelindan dengan upaya mengatasi serangan wabah yang berjilid. pertumbuhan ekonomi memang sempat menukik meski dilandaskan pada pengaruh dasar tahunan yang sedari awal akibat virus hantaman tahun lalu. Pemerintah juga menghadirkan serangan wabah jilid kedua pertengahan tahun ini. Utak atik regulasi dan opsi kebijakan berupaya mewujudkan.

Analisis Big Data: Defisit Melejit, UU HPP Terbit

| 29/10/2021

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 7 Oktober 2021 mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU yang baru disahkan tersebut memuat beberapa perubahan serta aturan baru di dalamnya, mulai dari PPN, PPh, Pajak Karbon, sampai NIK untuk NPWP. Disahkannya UU HPP mengundang banyak respon dari berbagai kalangan. Ada yang merespon positif, namun ada pula yang mengutarakan kritik.

Menimbang Untung Rugi Pajak Karbon dan Kesiapan Implementasinya

| 22/10/2021

Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca sebanyak 26% di tahun 2021 dan 29% pada tahun 2030 yang akan mendatang. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sepakat mengenakan pajak Rp 30 per kilogram bagi penyumbang emisi karbon mulai 1 April 2022.

Mengenang 100 Hari dan Launching Buku Pemikiran Dr. Enny Sri Hartati

| 09/10/2021

100 hari telah berlalu, Indonesia kehilangan sosok ekonom perempuan tangguh yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Sebagai bentuk penghormatan kepada Almarhumah, buku himpunan pemikiran Dr. Enny Sri Hartati diterbitkan agar gagasan dan idealisimenya dapat terus terpancar dalam diskursus ekonomi nasional dan menjadi sumber inspirasi berbagai pihak dalam menatap masa depan pembangunan ekonomi Indonesia.

Menakar Untung Rugi RUU HPP

| 06/10/2021

RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang diharapkan bertujuan untuk untuk mendorong reformasi struktural di bidang perpajakan memunculkan pro dan kontra jika dilihat dari berbagai sudut pandang. Beberapa instrumen yang memunculkan pro dan kontra diantaranya terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang baru dan rencana tax amnesty.

Penerimaan Cekak, Sembako Kena Pajak?

| 13/09/2021

Krisis pandemi COVID-19 menyebabkan pendapatan negara berkurang signifikan pada tahun 2020 menjadi Rp 1.647,7 triliun atau turun sebesar Rp 312,8 triliun dari tahun sebelumnya. Kontraksi ini berdampak pula pada tingkat defisit APBN yang semakin melebar menjadi Rp 947,6 triliun atau 6% dari total PDB. Berbagai kebijakan pun coba dilakukan oleh pemerintah untuk memperkecil defisit APBN sebagaimana batas maksimal 3% dari PDB yang paling lambat direalisasikan pada tahun 2023 nanti.

Investasi, Nilai Tambah, dan Kesinambungan Pembangunan

| 08/09/2021

Sesuai dengan Peraturan Presiden No.31 Tahun 2021, BKPM mengalami perubahan status menjadi Kementerian Investasi/BKPM sejak bulan April 2021. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan peran BKPM dalam mendorong pemulihan ekonomi dan mendorong transformasi struktur perekonomian nasional menjadi lebih tangguh dan berkualitas melalui peningkatan investasi.

[DISEMINASI HASIL STUDI ] Membangun Infrastruktur Maritim Nusantara

| 31/08/2021

Adanya urgensi transformasi struktural Indonesia mengantarkan maritim sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang baru dan penting. Selain itu, transformasi ekonomi juga semakin mendorong agar pemanfaatan sektor tersier dapat dilakukan dengan lebih masif lagi.

Menanti Taji Badan Pangan Nasional

| 30/08/2021

Pangan adalah salah satu sektor paling fundamental yang harus mendapat perhatian utama dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Meski sudah ada beragam aturan dan kebijakan, pangan di Indonesia masih menghadapi beragam kendala.

[Sarasehan 100 Ekonom] Penguatan Reformasi Struktural Fiskal dan Belanja Berkualitas di Tengah Pandemi

| 26/08/2021

Pemerintah menargetkan pertumbuhan 5-5,5% di 2022. Namun, masih terdapat tantangan dan tekanan terutama perekonomian domestik yang dihadapi juga semakin berat karena Pandemi Covid-19. Sementara itu, proses tranformasi ekonomi masih belum bergeliat, serta semakin beratnya beban fiskal negara untuk menangani pendemi. Hal ini mengakibatkan target RPJMN 2020-2024 seperti jauh panggang dari api.

Merespon Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan RAPBN 2022

| 17/08/2021

Menyambut HUT Ke-76 Kemerdekaan RI, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan serta RUU APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya. Pemerintah merumuskan tema Kebijakan Fiskal Tahun 2022 Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural yang mana pemulihan sosial ekonomi akan terus dilakukan sebagai penguatan pondasi pelaksanaan reformasi struktural secara optimal.

PPKM Gonta Ganti Strategi Ekonomi Kian Tak Pasti

| 26/07/2021

Pemerintah pusat memperpanjang PPKM darurat dengan istilah yang baru yakni PPKM level 4. Istilah pembatasan kegiatan masyarakat yang beberapa kali berganti berpotensi memunculkan kebingungan di tengah masyarakat karena kurangnya sosialisasi. Perpanjangan PPKM ini juga memerlukan gerak cepat pemerintah pusat dan daerah guna meminimalisir dampak sosial ekonomi masyarakat yang kian tak pasti akibat dampak pandemi yang semakin membebani.

PPKM Darurat, Ekonomi Melambat

| 16/07/2021

Pemerintah berencana untuk memperpanjang durasi PPKM darurat menjadi enam minggu. Dari sisi kesehatan, diperpanjangnya periode PPKM ini dapat membantu menurunkan mobilitas masyarakat dan menahan penyebaran virus. Namun, dari sisi ekonomi, dampak perpanjangan PPKM darurat tersebut adalah lambatnya tingkat konsumsi masyarakat. Hal ini bisa menyebabkan pemulihan ekonomi Indonesia tertahan. Selain itu, terdapat juga faktor sosioekonomi lainnya yang perlu didiskusikan.

Pandemi Tak Tuntas, Indonesia Turun Kelas

| 13/07/2021

Jika sebelumnya Indonesia telah naik kelas ke negara berpenghasilan menengah keatas, baru-baru ini Bank Dunia mengumumkan Indonesia turun kelas kembali menjadi negara berpenghasilan menengah kebawah. Hal ini terjadi seiring dengan pandemi COVID-19 dan juga resesi di tahun 2020. Tahun lalu Indonesia memang berada di level atas untuk negara berpendapatan menengah dengan Gross Nasional Income (GNI) sebesar US$ 4.050 per kapita. Sementara tahun ini GNI Indonesia hanya sebesar US$ 3.979 per kapita.

Kajian Tengah Tahun INDEF: Bola Liar Vaksinasi Ekonomi?

| 07/07/2021

Di tengah segala upaya Pemerintah baik untuk pemulihan ekonomi dan usaha mencapai kekebalan kelompok, terdapat dua hambatan besar yakni keterbatasan fiskal dan pasokan suplai vaksin Covid-19 global terbatas. Kondisi tersebut di atas menjadikan jalan pemulihan ekonomi dan kesehatan nasional secara simultan semakin terjal.

Urgensi Reformasi Fiskal di Tengah Pandemi

| 04/07/2021

Krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 dianggap sebagai momentum yang tepat untuk kembali melaksanakan reformasi fiskal. Revisi RUU KUP dianggap sebagai upaya Pemerintah untuk mendorong reformasi perpajakan. Harapannya, dengan adanya revisi ini mampu meningkatkan rasio dan efisiensi perpajakan hingga dipandang sebagai bentuk keberpihakan pajak.

Analisis Big Data Rencana PPN Sembako, Apa Kata Masyarakat?

| 28/06/2021

Polemik atas rencana pemerintah untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembilan bahan pokok atau sembako terus bergulir. Kegaduhan akan rencana pemerintah ini muncul seusai beredarnya draft perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Plus-Minus Investasi Kripto

| 24/06/2021

Era Digital saat ini memasuki kondisi eksponensial di mana semakin banyak variasi aset investasi yang menjadi kegiatan ekonomi masyarakat, salah satunya aset kripto. Investasi kripto saat ini tengah naik daun, seperti Bitcoin (BTC). Pertumbuhan harga BTC per Mei 2021 mencapai 480% dibandingkan Mei 2020. Terlebih salah satu ikon teknologi dunia, Elon Musk, menawarkan pembelian mobil listrik pabrikannya melalui BTC.

Kalutnya Rencana Pembelian Alutsista Rp1,7 Kuadriliun

| 09/06/2021

Pemerintah telah mencanangkan kebijakan Minimum Essential Force (MEF) sejak tahun 2007, yang terbagi dalam tiga fase yaitu fase pertama 2010-2014, fase kedua 2015-2019, dan fase ketiga 2020-2024. Pencapaian MEF didukung oleh anggaran pertahanan di APBN yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Baru-baru ini beredar di publik tentang kebutuhan anggaran untuk masterplan modernisasi alutsista pada kisaran Rp1.750 triliun. Sektor pertahanan penting bagi negara yang besar dan pada lokasi strategis seperti Indonesia, pada sisi lain transparansi dan akuntabilitas anggaran alutsista juga sangat dibutuhkan sehingga masyarakat yakin bahwa anggaran yang tidak kecil tersebut tepat sasaran khususnya di masa pandemi dan pemulihan.

Masa Depan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO): Menuju Pengakuan Internasional

| 07/06/2021

Kelapa sawit ialah primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non migas bagi Indonesia. Namun dalam perkembangannya, terdapat dinamika global yang memunculkan isu standar pengelolaan sawit yang berkelanjutan utamanya dari Uni Eropa dengan Renewable Energy Directive II. Polemik ini meliputi pengenaan bea masuk dan diikuti kebijakan labelisasi Palm Oil free pada makanan dan rencana meninggalkan bahan bakar nabati berbasis sawit.

Reaktualisasi Sistem Resi Gudang

| 25/05/2021

Sifat komoditas pertanian pada saat panen raya acap kali mengalami penurunan harga akibat peningkatan suplai yang tidak berbanding lurus dengan peningkatan permintaan. Agar petani tidak mengalami kerugian dan aktivitas perekonomian dapat terus berkembang, Pemerintah memberi solusi dengan membuat Sistem Resi Gudang (SRG). SRG merupakan instrumen sistem pembiayaan perdagangan yang dapat berfungsi untuk memfasilitasi pemberian kredit kepada pelaku usaha terhadap barang yang disimpan di dalam gudang. Kehadiran SRG ini diharapkan bermanfaat untuk menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan, sehingga penjualan komoditas dapat dilaksanakan sepanjang tahun.

PPN 15%, Perlukah Di Masa Pandemi?

| 12/05/2021

Kenaikan PPN disebut sebagai bagian dari reformasi perpajakan untuk mendorong konsolidasi dan keberlanjutan fiskal Indonesia. Selain itu, wacana peningkatkan PPN disebut juga untuk meningkatkan penerimaan negara pada tahun 2022. Kenaikan tarif PPN secara otomatis akan berimbas kepada naiknya harga barang dan jasa di seluruh Indonesia, meningkatkan resiko turunnya daya beli masyarakat. Dengan kontribusi konsumsi rumah tangga yang sangat besar terhadap ekonomi Indonesia, yaitu 57,6 persen terhadap PDB, maka naiknya tarif PPN menjadi kontra produktif terhadap proses pemulihan ekonomi Indonesia di saat pandemi COVID-19.

Urgensi Membangun Ekosistem Ultra Mikro

| 10/05/2021

Saat ini ada sekitar 57 juta usaha mikro di Indonesia, di mana 65 persen diantaranya belum mendapatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan formal. Pemerintah berencana melakukan integrasi antara BRI, Pegadaian dan PNM yang memiliki akses terdekat dengan usaha Mikro (UMi) dan UMKM dengan harapan dapat menciptakan ekosistem yang bisa menjadi tempat bernaung para pelaku usaha kecil untuk memperoleh bimbingan, bertumbuh kembang, dan naik kelas secara berkelanjutan. Oleh karena itu, cita-cita mewujudkan ekosistem ultra mikro yang kontributif bagi perekonomian nasional dan akses kredit yang lebih terjangkau bagi pelaku usaha UMi dan UMKM ini perlu menjadi diskursus publik. 

Ramadhan 2021, Lesu atau Bergairah? Analisis Perilaku Konsumen Melalui Pendekatan Big Data

| 03/05/2021

Pemerintah mentargetkan ekonomi pada kuartal II tahun ini (April-Juni) dapat tumbuh 7%, setelah sebelumnya di periode yang sama tahun lalu yang juga bertepatan dengan Ramadan ekonomi Indonesia terkontraksi 5,32%. Meskipun kondisi Ramadan di tengah pandemi Covid-19 tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu yang ditandai dengan aktivitas ekonomi mulai hidup bergeliat, namun beberapa pihak masih meragukan momentum Ramadan ini mampu menopang target capaian pertumbuhan kuartal II tahun ini.

Menyingkap Angan Silicon Valley ala Indonesia

| 15/04/2021

Kini, ekonomi digital merupakan salah satu aset potensial yang dimiliki oleh Indonesia. Terpacu dengan hal tersebut, Indonesia digadang-gadang juga dapat menjadi pusat inovasi teknologi digital di wilayah Asia Tenggara. Rencananya, Silicon Valley ala Indonesia yang dinamakan Bukit Algoritma dapat mengakselerasi perkembangan inovasi dan teknologi di Indonesia dengan total proyek mencapai Rp18 Triliun. Namun demikian, pembangunan Silicon Valley juga patut dipertanyakan urgensi dan kesiapannya. Indonesia masih berada di papan bawah daya saing digital berdasarkan World Digital Competitiveness Ranking. Indonesia berada pada urutan 56 dari 63 negara di dunia.

Setahun Pandemi Covid-19: Ujian Menjinakkan Ketimpangan di Indonesia

| 26/03/2021

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak ekonomi dan moral terhadap masyarakat yang kemudian menjadi amunisi yang lebih besar terhadap ketimpangan di masyarakat. Tidak hanya Indonesia namun juga beberapa negara lain seperti India, Bangladesh, Myanmar, Cambodia, dan Filipina menghadapi hal serupa. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan kemiskinan dan pengangguran. Selain itu COVID-19 juga berdampak pada kaum perempuan secara tidak proporsional dari segi pekerjaan.

Kinerja BUMN dan Tumpukan Utang

| 24/03/2021

Performa beberapa perusahaan BUMN kembali menjadi sorotan beberapa waktu ini. Pasalnya beberapa BUMN yang memiliki peran strategis justru tersandung lilitan utang yang menumpuk. Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian BUMN per September 2020, total utang BUMN sebesar Rp 1.682 triliun rupiah. Tumpukan utang BUMN ini menjadi beban bagi APBN karena peningkatan utang BUMN diikuti dengan performa BUMN yang menurun.

DP 0% KPR dan Kendaraan Bermotor, Efektifkah?

| 23/02/2021

Setelah PPnBM 0%, kini instrumen moneter pun dikerahkan untuk dapat mendongkrak konsumsi melalui pemberian DP 0% untuk KPR dan kredit kendaraan. Relaksasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dilakukan dengan melonggarkan rasio Loan to Value/Financing to Value menjadi paling tinggi 100%, sementara untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) uang muka pembelian dipangkas hingga 0%. Di tengah melambatnya daya beli masyarakat, mampukah instrumen ini mendongkrak perekonomian di era pandemi?

Apa Kata Konsumen Tentang Gratis Pajak Mobil Baru?

| 21/02/2021

Kebijakan pemerintah memberikan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi penjualan mobil baru akhirnya telah diputuskan, setelah sebelumnya sempat menolak untuk memberikan relaksasi fiskal terhadap mobil anyar tersebut. Pemerintah berdalih bahwa pemberian insentif ini dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional sebagai imbas dari pandemi Covid-19.

Daya Tahan Sektor Pertanian: Realita atau Fatamorgana?

| 18/02/2021

Sektor pertanian berhasil menunjukkan keberhasilannya dengan terus tumbuh positif di tengah badai pandemi Covid-19 di Indonesia. Kebijakan Gerakan Peningkatan Ekspor Pertanian Tiga Kali Lipat (GratiEks) yang dikeluarkan Menteri Pertanian RI menunjukkan keberhasilannya di mana nilai ekspor pertanian Indonesia periode Januari - Desember 2020 lebih besar dari periode tahun sebelumnya. Impor pangan strategis juga mengalami penurunan.

Merger Bank Syariah: Bank Baru, Market Share Baru?

| 16/02/2021

Bank Syariah Indonesia (BSI) telah resmi terbentuk di awal bulan Februari 2021 kemarin. BSI merupakan bank syariah pertama yang menembus top 10 bank terbesar di Indonesia. Meskipun memiliki aset dan modal yang besar, namun tentu saja BSI memiliki tantangan besar sebagai industri perbankan syariah. bagaimana sesungguhnya potensi dan risiko BSI ke depan? Apakah BSI akan mampu meningkatkan market share perbankan syariah yang hanya mentok di 6%?

Menakar Untung-Rugi Lembaga Pengelola Investasi

| 03/02/2021

Hadirnya Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) dipandang berbagai kalangan sebagai ‘angin segar’ alternatif pendaan investasi di Indonesia. Kabarnya cukup banyak investor dari berbagai negara yang berminat menanamkan investasinya di Sovereign Wealth Fund Indonesia ini. INA akan dimodali Rp75 triliun untuk merealisasikan tujuannya. Dengan segala optimisme pemerintah yang membuncah menyambut lembaga baru yang lahir di tengah pandemi ini, bagaimana sesungguhnya potensi dan risiko LPI ini ke depan?

Masa Depan Sawit Indonesia Di Pasar Uni Eropa Pasca Covid-19

| 17/12/2020

Produk minyak sawit banyak mengalami hambatan dan diskriminasi dari Uni Eropa. Saat ini setidaknya ada beberapa produk legislasi yang dikeluarkan dan berencana dikeluarkan oleh Uni Eropa (Parlemen dan Komisi) yang terkait dengan hal tersebut. Regulasi tersebut diantaranya adalah RED II, EU Legislation on Forest/EU Due Dilligence, Standard Safety/3MCPD, dan Food Labelling. Selain itu juga banyak kampanye negatif yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap sawit yang pada akhirnya mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap sawit.

Diskusi Online INDEF "Menata Ulang Industri Perunggasan yang Berdaya Saing"

| 11/11/2020

Karakteristik Industri perunggasan yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat skala kecil hingga besar dan mengintegrasikan potensi perekonomian dari hulu hingga hilir menjadikannya salah satu industri unggulan. Kendati begitu potensi besar industri perunggasan nyatanya masih menyimpan sejumlah permasalahan kompleks, di antaranya terkait isu over supply dan kestabilan harga jual ayam hidup, karkas, maupun telur. Di sisi lain, persoalan kian pelik akibat over supply yang terjadi tak bisa serta merta diatasi dengan melakukan ekspor dikarenakan ayam dalam negeri termasuk tak kompetitif. Lantas bagaimana strategi yang dapat ditempuh dalam mewujudkan industri perunggasan dengan segala potensinya menjadi bersaya saing? Diskusi Online INDEF hadir dengan tema "Menata Ulang Industri Perunggasan yang Berdaya Saing"

Serial Diskusi Online INDEF tentang UU CK

| 04/11/2020

Meski telah disahkan, UU Cipta Kerja terus menghadapi polemik. Kontroversi terus hadir karena UU tersebut dianggap tidak mengakomodasi partisipasi publikasi. Revisi total halaman semakin menambah keraguan publik terhadap UU tersebut. Serial Diskusi Online INDEF tentang UU Cipta Kerja hadir membahas berbagai isu yang ada didalamnya.

Serial Diskusi Online INDEF NK RAPBN Edisi 3 "Politik APBN dan Masa Depan Ekonomi"

| 02/09/2020

Serial Diskusi Online INDEF kali ini akan hadir dengan tema ketiga, yakni "Politik APBN dan Masa Depan Ekonomi". Bersama itu akan diadakan launching buku dalam rangka 60 Th. Didik J. Rachbini dan 57 Th. Bustanul Arifin. Bagi peserta yang ingin ikut bergabung silakan kunjungi link webinar yang sudah dicantumakan. Terima kasih. Rabu, 2 September 2020 13.00 - Selesai Pembicara: Didik J. Rachbini (Ekonom senior INDEF) Bustanul Arifin (Ekonom senior INDEF) Agus Herta Sumarto (Peneliti INDEF) Riza Annisa Pujarama (Peneliti INDEF) Moderator: Aviliani (Ekonom Senior INDEF)

Serial Diskusi Online INDEF NK RAPBN Edisi 1 "Meneropong Arah Makroekonomi 2021"

| 27/08/2020

Pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang cukup berat terhadap perekonomian global maupun domestik sehingga menghasilkan baseline pertumbuhan ekonomi yang rendah pada tahun 2020. Selain itu, risiko ketidakpastian tahun depan juga masih perlu untuk diantisipasi. Pemerintah dan DPR sebelumnya telah menyepakati asumsi makro ekonomi yang mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan di kisaran 4,5-5,5 persen. Asumsi tersebut bagi beberapa kalangan memang terlalu optimis. Lantas bagaimana telaah kritis terhadap asumsi makro tersebut? Serial Diskusi Online INDEF hadir dengan tema pertama: "Meneropong Arah Makroekonomi 2021" Selasa, 25 Agustus 2020 13.00 - selesei Pemateri: Eko Listiyanto (Wakil Direktur INDEF) Iman Sugema (Ekonom senior INDEF) M. Rizal Taufikurahman (Ketua Center Macro and Finance, INDEF) moderator Iswandi (Asisten Peneliti INDEF)

Serial Diskusi Online INDEF NK RAPBN Edisi 2 "Membedah Pemulihan Ekonomi Nasional 2021"

| 27/08/2020

Dalam RAPBN & Nota Keuangan 2021 pemerintah menggelontorkan Rp356,5 triliun, setara 12,9% total belanja pemerintah, untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2021. Anggaran ini tersebar ke dalam beberapa sektor seperti UMKM, penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pembiayaan korporasi, insentif usaha, hingga kementerian dan lembaga. Lantas, sudah tepatkah alokasi anggaran ini untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional? Serial Diskusi Online INDEF hadir dengan tema kedua: "Membedah Pemulihan Ekonomi Nasional 2021" Kamis, 27 Agustus 2020 09.30 - 11.30 Pemateri: Aviliani (Ekonom Senior INDEF) Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif INDEF) Media W. Askar (Peneliti INDEF) moderator M. Fadhil Firjatullah (Asisten Peneliti INDEF)

ISPE Alumni Forum Serial Kedua

| 12/08/2020

Webinar: ISPE Alumni Forum: Mungkinkan Investasi dan Perdagangan di Tengah Ancaman Resesi? Ekonomi global saat ini berada ditengah ancaman resesi akibat pandemi Covid19. Satu persatu negara didunia mengumumkan kabar buruk, tak terkecuali negara Indonesia yang mengalami kontraksi ekonomi pada kuartal II-2020 sebesar negatif 5,32 persen. Pertumbuhan ekonomi yang rendah tersebut juga berpengaruh terhadap investasi asing yang masuk ke Indonesia. ISPE Alumni Forum serial ke-2 membahas mengenai masa depan perdagangan Internasional di saat pandemi Covid-19. Kegiatan ini juga merupakan sarana komunikasi dalam mengemukakan gagasan

Press Release INDEF “Hadapi Resesi, Lindungi Rakyat: Respon Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2020”

| 06/08/2020

Perekonomian Indonesia pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi dengan laju pertumbuhan sebesar -5,32 persen yoy. Kontraksi ini bahkan lebih dalam dari perkiraan banyak pihak, dan menjadi angka pertumbuhan terendah sejak Era Reformasi (tepatnya sejak triwulan I 1999 yang tumbuh -6,13 persen yoy). Segenap upaya untuk mengakhiri kontraksi ekonomi agar tidak masuk ke jurang resesi dilakukan dengan berbagai perangkat kebijakan, baik fiskal, moneter, dan sektor riil. Press release INDEF dengan tema “Hadapi Resesi, Lindungi Rakyat: Respon Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2020”.

Webinar: Relocating Investment to Indonesia in the Time of Covid-19: Opportunity and Challenges

| 04/08/2020

Webinar: Relocating Investment to Indonesia in the Time of Covid-19: Opportunity and Challenges Webinar internasional yang diselenggarakan atas kerjasama INDEF, International Tax and Investment Center (ITIC) dan The Jakarta Post dengan Tema “Relocating Investment to Indonesia in the Time of Covid-19: Opportunity and Challenges”. Webinar ini menghadirkan 2 keynote speaker yaitu Bapak Bahlil Lahadalia selaku Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita selaku Menteri Perindustrian RI. Materi Pembicara dapat diunduh di sini Dokumentasi acara hari ini juga dapat disimak kembali di sini https://www.youtube.com/watch?v=si0o-0k1a-g

Diskusi Online INDEF "Menguji efektivitas Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM dan BUMN"

Tim Peneliti INDEF | 10/06/2020

Dalam rangka menghadapi tekanan ekonomi akibat Covid-19, Pemerintah mengucurkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional mencapai Rp677 triliun. Defisit anggaran juga dilebarkan hingga Rp1.039 triliun. Dari sisi penawaran, dukungan fiskal diarahkan untuk stimulus bagi UMKM dan BUMN. Namun demikian, isu yang muncul adalah soal efektivitas stimulus PEN di tengah melebarnya defisit APBN. Tentu akan banyak tantangan dan problem lain yang muncul dari pelaksanaan kebijakan ini.

ISPE Lecture #11 Indonesia dan Dunia Usai Corona

Tim Peneliti INDEF | 18/05/2020

Pada topik kali ini INDEF ingin mengetahui bagaimana dan seperti apa Indonesia serta dunia seusai pandemi corona yang melanda hampir setiap negara di seluruh dunia baik sisi sosial dan ekonomi. Setelah peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan new normal yang belakangan terakhir sering disebut oleh media dan bagaimana deskripsi kondisi new normal tersebut.

ISPE Lecture Sharia #02 Dampak Covid-19 Terhadap Perkembangan Industri Halal di Indonesia

Tim Peneliti INDEF | 15/05/2020

Pandemi Covid-19 yang telah menjangkit hampir seluruh negara di dunia tentu berdampak terhadap roda perekonomian, tak terkecuali di Indonesia yang juga terkena shock dari adanya pandemi. Di sisi lain Pandemi ini menjadi momentum sektor ekonomi syariah untuk berperan di saat ekonomi konvensional gyambruk. Pada ISPE Lecture Sharia #2 kali ini membahas bagaimana Covid-19 berdampak terhadap industri halal dan seperti apa peran industri halal berperan dalam kebangkitan perekonomian nasional.

ISPE Lecture #10 Analisis Ekonomi Kelembagaan Kebijakan Penanganan Covid-19

Tim Peneliti INDEF | 13/05/2020

Ekonomi kelembagaan dalam konteks ekonomi di desain karena beberapa hal yakni adanya aturan main dalam suatu kegiatan untuk memperkuat kepastian dan mengurangi biaya transaksi sehingga diperoleh kepastian dan efisiensi. Tingkat analisis kelembagaan dibagi menjadi makro yakni tataran pembuat peraturan dan payung hukum, meso bagaimana sumber daya yang ada dapat diorganisasikan dalam aktivitas ekonomi sehingga dapat menjadi jembatan eksekusi di lapangan dan mikro adalah aturan main yang memungkinkan seluruh partisipan dapat bekerja sama dan menjalankan aktivitas tersebut.

ISPE Lecture #9 Efektivitas Kebijakan Industri dan Ketenagakerjaan di Era Pandemi

Tim Peneliti INDEF | 11/05/2020

Covid-19 memberi dampak bagi rantai pasok dunia yang menghambat aliran barang hingga mengakibatkan PMI manufaktur terjun bebas di mana sebelum terjadi pandemi, PMI Indonesia mengalami kecenderungan ekspansif. Menarik untuk dibahas bagaimana dampak terkait industry dan faktor produksi terutama tenaga kerja.

ISPE Sharia Lecture "Peran Keuangan Sosial Islam (ZISWAF) dalam Mitigasi Dampak Covid-19"

Tim Peneliti INDEF | 08/05/2020

Ekonomi dibagi menjadi dua yakni ekonomi normatif dan positif. Di mana ekonomi normative merupakan pemikiran ekonomi yang berkaitan dengan norma, etika dan aturan keadilan. Pada lingkup ini tidak mengedepankan fakta empiris, namun mengedepankan apa yang seharusnya dilakukan supaya menjadi kebaikan dan kesejahteraan terhadap masyarkat luas. Pada topik kali ini seperti apa peran keuangan sosial islam (ziswaf) dalam melakukan tindakan guna memitigasi dampak dri Covid-19 bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.

ISPE Lecture #8 Analisis Ekonomi Pertanian Saat dan Setelah Pandemi

Tim Peneliti INDEF | 06/05/2020

Kondisi adanya lockdown akan mengganggu terhadap rantai pasok barang, tidak terkecuali pada bahan pangan yang terjadi disrupsi. Selain itu, adanya pembatasan mengubah pola konsumsi dengan berkurangnya tingkat komsumsi. Stok bahan pangan global mengalami penyusutan khususnya pada stok pangan beras. Hal ini disebabkan lockdown sehingga daerah produsen mengutamakan kebutuhan domestrik mereka. Ketersediaan bahan pangan lain pun juga akan memengaruhi pada komoditas pangan lain sehingga dapat terjadi gejolak

ISPE Lecture #7 Efektivitas Perppu No 1/2020 terhadap Sektor Keuangan dan Perbankan

Tim Peneliti INDEF | 04/05/2020

Pemerintah meluncurkan stimulus dengan merilis Perppu No 1/2020 tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan guna mengantisipasi krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19. pada perjalanannya Perppu ini mengalami berbagai pro dan kontra di dalamnya. Pada ISPE Lecture ketujuh berkesempatan untuk membahas seberapa efektif kebijakan Perppu ini dalam menghadapi krisis Covid-19.

ISPE LECTURE #6 Economics and Covid-19: Theory and Policy Implication

Tim Peneliti INDEF | 30/04/2020

Pandemi Covid-19 telah menghambat bahkan menghentikan kegiatan perekonomian nasional hingga perekonomian dunia. Mulai dari terhambatnya rantai pasok dunia hingga terganggunya sejumlah aktivitas penduduk. Hal ini membutuhkan intervensi dari pemerintah guna menanggulangi dari dampak adanya pandemi Covid-19 melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lantas kebijakan-kebijakan seperti apa saja yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Diskusi Online INDEF Analisis Big Data (Bagian 2) ”Kebijakan Penanganan Covid-19: Sentimen atas Kebijakan Ekonomi”

| 26/04/2020

Riset Big Data ini adalah percakapan, perbincangan, pernyataan, sikap dan sentimen orang yang berpartisipasi di dalam proses kebijakan melalui media sosial. Untuk mengetahui rasa pastel spesial enak atau tidak, maka pertanyaan atau pernyataan yang paling tepat adalah berasal dari ahli makanan chef atau setidaknya ditanyakan kepada orang yang pernah merasakannya. Pertanyaan yang diajukan kepada sembarang orang yang sama sekali tidak pernah merasakan dan tidak tahu sama sekali pastel tersebut sangat tidak tepat

Diskusi Online INDEF "Kebijakan Fiskal dalam Penanganan Covid-19: Studi Kasus Jepang, UK, dan USA"

| 25/04/2020

USA adalah negara dengan pandemi covid-19 yang kasusnya sudah tembus 710.021 Kasus atau 31,5 persen dari total kasus di dunia. Hal ini menjadikan USA sebagai negara dengan kasus terparah. Negara Paman Syam ini terus mengupayakan adaptasi kebijakan melalui stimulus fiskal untuk tetap mendorong perekonomiannya. Tidak hanya USA, Jepang dan UK juga bergerak juga untuk memitigasi dampak covid-19 melalui kebijakan fiskal. Terkait kebijakan fiskal, kira-kira kebijakan apasaja yang diambil oleh ketiga negara ini, Bagaimana pula ketiga negara manangani dampak ekonomi tersebut? dan pelajaran yang bisa dipetik oleh untuk kebijakan di Indonesia?

ISPE Lecture #4 Antisipasi Krisis Pangan Baru

Tim Peneliti INDEF | 23/04/2020

Sekitar bulan Januari akan terjadi ketidakpastian iklim yang meningkat, kemudian posibility kegagalan panen dengan luasan kegagalan panen yang semakin luas. Hal ini mau tidak mau memaksa kita harus meningkatkan produksi pangan, namun kondisi yang kini terjadi karena adanya pandemi kemudian memunculkan potensi krisis pangan. Hal ini sebelumnya juga telah diingatkan sebelumnya oleh FAO karena adanya pandemi global yang menyebabkan terhambatnya rantai pasok khususnya di sektor pangan.

ISPE LECTURE #3: Efektivitas Kebijakan Fiskal di Masa Pandemi

Tim Peneliti INDEF | 20/04/2020

Sejak Maret pemerintah telah memberikan stimulus, baik sektor pariwisata maupun sektor lain guna mengatasi dampak dari COvid-19. Hingga pemerintah resmi mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 guna mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 dengan segala kontroversialnya karena terdapat indikasi yang dapat menimbulkan adanya moral hazzard

Diskusi Online INDEF Menggali Beleid Krusial RUU Minerba

Tim Peneliti INDEF | 15/04/2020

Proses revisi UU Minerba terkesan sangat terburu-buru dan tertutup. Pembahasan DIM oleh Pemerintah diselesaikan dalam waktu 10 hari. Jika melihat draft RUU Minerba dan DIM dari Pemerintah tahun 2018 yang beredar, pasal-pasalnya terkesan eksploitatif dan dapat membuka ruang rente baru.

ISPE Lecture #1

Tim Peneliti INDEF | 13/04/2020

Tahun 2016, INDEF meluncurkan ISPE yang sudah memiliki lebih dari 800 alumni dari 28 angkatan. Saat ini ISPE akan meluncurkan program kuliah umum yang berjudul ISPE LECTURE yg akan hadir via Zoom dan YouTube.

Press Conference INDEF “Meracik Vaksin Ekonomi Hadapi Pandemi”

Tim Peneliti INDEF | 24/03/2020

Pandemi virus Covid-19 atau yang umum disebut virus Korona di masyarakat kian hari semakin menjangkiti perekonomian Indonesia. Dampak ekonomi akibat virus ini semula hanya menggerus sisi eksternal perekonomian Indonesia melalui kenaikan sejumlah komoditas impor dari China. Namun, seiring penyebaran virus yang sangat cepat [Sampai dengan 23 Maret 2020, sebanyak 579 orang di Indonesia positif Korona, sembuh 30 orang, dan 49 meninggal dunia (Pusat Informasi Covid-19, 2020)], stabilitas perekonomian pun terkena dampak. Nilai tukar Rupiah terus melemah tajam, sementara pasar bursa pun meradang seiring laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terkoreksi dalam. Pertumbuhan ekonomi pun diperkirakan akan melambat drastis, terkikis oleh penjalaran dampak virus ke berbagai sektor di perekonomian.

Press Conference INDEF: Salah Kaprah Status Negara Maju!

Tim Peneliti INDEF | 27/02/2020

Indonesia telah dikeluarkan sebagai anggota negara berkembang dalam prinsip hukum Countervailing Duty (CVD) pada 10 Februari 2020. Hal ini disebabkan dua alasan yakni share dalam perdagangan dunia telah diatas 0,5 % dan menjadi aggota dalam kelompok Group Twenty (G-20). Implikasi dari hukum countervailing duty yang sebelumnya mendapatkan keringanan penyediaan subsidi hingga 2 % dan volume standar impor yang diabaikan akan dihapuskan. Dampaknya adalah pihak USTR Amerika Serikat akan melakukan penyelidikan atas berbagai produk impor Indonesia serta akan melakukan tindakan balasan yang akan ditentukan kemudian

ISPE – HMI: Politik Pembangunan Indonesia

Tim Peneliti INDEF | 24/01/2020

Awal tahun 2020, ISPE kembali digelar pada tanggal 24-25 Januari 2020 di Jakarta dengan mengangkat tema “Politik Pembangunan Indonesia” bekerja sama dengan BPL PB HMI. Setelah proses panjang mulai tahap pendaftaran yang dibuka sejak November 2019 hingga Januari 2020, terpilih 26 orang peserta dari seluruh Indonesia yang berhak mengikuti pelatihan ISPE-HMI ini. ISPE angkatan 28 ini merupakan salah satu ISPE yang dilaksanakan dalam negeri tetapi dengan diversifikasi peserta yang sangat beragam ditilik dari asal daerahnya yang hampir mewakili seluruh kepulauan besar di Indonesia. Semangat para peserta ISPE-HMI yang keseluruhannya adalah mahasiswa aktif bergabung dengan organisasi HMI adalah orang-orang terpilih dengan melihat prestasi akademik dan non-akademik

ISPE Germany: “Political Economy and Sosio Economic Development: The Comparison of Indonesia and Germany”

Tim Peneliti Indef | 02/11/2019

Hamburg, 25 Oktober 2019 – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengadakan kegiatan INDEF School of Political Economy (ISPE) angkatan XXVI pada tanggal 24-25 Oktober 2019 di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hamburg, Jerman. Tema yang diangkat dalam ISPE kali ini adalah “Political Economy and Sosio Economic Development: The Comparison of Indonesia and Germany”. ISPE kali ini bekerja sama dengan PPI Jerman dan menghadirkan peserta dari berbagai wilayah di Eropa maupun Indonesia. Adapaun pembicara yang dihadirkan pada ISPE Hamburg diantaranya Bapak Suharso Monoarfa, Prof. Didik J Rachbini, Roby A. Brata, Ph.D, Faisal Basri, M.A, Deniey A Purwanto, dan Dzulfian Syafrian.

Dialog 100 Ekonom bersama Wakil Presiden

Tim Peneliti Indef | 18/10/2019

Dalam pidatonya Wakil Presiden RI menyinggung terkait kondisi ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia berpotensi mengalami middle income trap jika lapangan pekerjaan hanya diarahkan ke sektor industri. Untuk mengatasi hal tersebut Indonesia harus mulai memprioritaskan produktivitas, pengembangan teknologi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Acara dilanjutkan dengan sesi dialog antara para ekonom dengan Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla. Lalu beliau berpesan bahwa Indonesia harus mengedepankan keterampilan SDM agar kelak menjadi negara yang berdikari dan tidak tertinggal oleh bangsa lain.

ISPE Jakarta : Ekonomi Politik dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Tim Peneliti INDEF | 24/09/2019

Jakarta - Program pelatihan ekonomi-politik (ISPE) ke-25 yang diselenggarakan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), kali ini disambut antusiasme peserta dari beragam profesi. Program itu diikuti sebanyak 32 peserta dari 106 peserta yang mendaftar. Mereka berasal dari kalangan mahasiswa S1, mahasiswa pascasarjana, dosen, peneliti, wartawan, pegawai swasta, ASN, pegiat hukum, hingga anggota DPR RI. INDEF School of Politicl Economy (ISPE) angkatan ke-25 berlangsung pada 24-26 September 2019 di ITS Tower, Pasar Minggu, Jakarta.

ISPE Madura : Ekonomi Politik Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Daerah

Tim Peneliti INDEF | 03/09/2019

Perjalanan ISPE terus bergulir sebagai salah satu bukti pengabdian INDEF (Institute for Development of Finance) untuk terus berkontribusi membangun negeri dengan menyebarkan bibit-bibit untuk mempersiapkan pemimpin masa depan dan member solusi negeri khususnya dalam perekonomian Indonesia. ISPE telah dilaksanakan di dalam dan di luar negeri seperti London, Tokyo, Moskow, Perth, Leiden, Osaka, New York, Jakarta, Makassar, Padang, dan masih banyak di kota lainnya. Terakhir kali, ISPE pada angkatan sebelumnya dilaksanakan di salah satu universitas di negeri jiran Malaysia bernama UTM (Universitas Teknologi Malaysia). Beranjak dari UTM, kini ISPE kembali hadir di UTM lain yang ada di dalam negeri yaitu di salah satu universitas di pulau garam bernama UTM (Universitas Trunojoyo Madura). Acara ini berlangsung pada tanggal 3-5 September 2019 dan bekerjasama langsung dengan jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo.

Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru

Tim Peneliti INDEF | 23/08/2019

Wacana tentang pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke lokasi di luar Provinsi Jakarta kembali muncul. Hal ini karena Jakarta dinilai tidak layak menjadi ibu kota negara lantaran masalah banjir dan macet yang tak berujung.

ISPE Jepang : Political Economy in Indonesia After the 2019 General Election and Under Global Trade War and Global Uncertainties

Tim Peneliti INDEF | 15/08/2019

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengadakan kegiatan INDEF School of Political Economy (ISPE) angkatan XXIII pada tanggal 15-16 Agustus 2019 di Retsumeikan University Kyoto, Japan. Tema yang diangkat dalam ISPE kali ini adalah “Political Economy in Indonesia after the 2019 General Election and under Global Trade War and Global Uncertainties”.

The Challenges of Disruption Era in Economic Development and Public Policy

Tim Peneliti INDEF | 07/08/2019

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengadakan acara perayaan ulang tahun ke-24 sekaligus menyelenggarakan International Conference bertema "The Challenges of Disruption Era in Economic Development and Public Policy". Acara ini menghadirkan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, sebagai keynote speech.

ISPE Malaysia : Inclusive Growth and Economic Equality Transformation in the Era of Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity (VUCA)

Tim Peneliti INDEF | 11/07/2019

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengadakan kegiatan INDEF School of Political Economy (ISPE) angkatan XXII pada tanggal 11 Juli 2019 di Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru.  Tema yang diangkat dalam ISPE kali ini adalah “Inclusive Growth and Economic Equality Transformation in the Era of Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity (VUCA)”.

ISPE Washington 2019: Enhancing Prosperity and Stability between Indonesia and USA

Tim Peneliti INDEF | 03/05/2019

Washington DC, 26 April 2019 – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengadakan kegiatan INDEF School of Political Economy (ISPE) angkatan XVIII pada tanggal 25-26 April 2019 di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Washington DC, USA. Tema yang diangkat dalam ISPE kali ini adalah “Indonesia-USA: Enhancing Prosperity and Stability”.