| 20/09/2021
Di tengah resesi akibat pandemi, sektor pertanian menjadi sektor yang bisa dikatakan resilien. Hal ini terlihat dari dua indikator yakni pertumbuhan sektoral dan penyerapan tenaga kerja.
| 13/09/2021
Krisis pandemi COVID-19 menyebabkan pendapatan negara berkurang signifikan pada tahun 2020 menjadi Rp 1.647,7 triliun atau turun sebesar Rp 312,8 triliun dari tahun sebelumnya. Kontraksi ini berdampak pula pada tingkat defisit APBN yang semakin melebar menjadi Rp 947,6 triliun atau 6% dari total PDB. Berbagai kebijakan pun coba dilakukan oleh pemerintah untuk memperkecil defisit APBN sebagaimana batas maksimal 3% dari PDB yang paling lambat direalisasikan pada tahun 2023 nanti.
| 10/09/2021
PPKM ber level yang ditetapkan pemerintah sebagai upaya untuk mengendalikan laju kasus Covid-19 menyisakan banyak cerita, terutama dari sektor-sektor ekonomi yang mendapatkan dampak langsung dari kebijakan ini.
| 08/09/2021
Sesuai dengan Peraturan Presiden No.31 Tahun 2021, BKPM mengalami perubahan status menjadi Kementerian Investasi/BKPM sejak bulan April 2021. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan peran BKPM dalam mendorong pemulihan ekonomi dan mendorong transformasi struktur perekonomian nasional menjadi lebih tangguh dan berkualitas melalui peningkatan investasi.
| 31/08/2021
Adanya urgensi transformasi struktural Indonesia mengantarkan maritim sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang baru dan penting. Selain itu, transformasi ekonomi juga semakin mendorong agar pemanfaatan sektor tersier dapat dilakukan dengan lebih masif lagi.
| 30/08/2021
Pangan adalah salah satu sektor paling fundamental yang harus mendapat perhatian utama dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Meski sudah ada beragam aturan dan kebijakan, pangan di Indonesia masih menghadapi beragam kendala.
| 26/08/2021
Pemerintah menargetkan pertumbuhan 5-5,5% di 2022. Namun, masih terdapat tantangan dan tekanan terutama perekonomian domestik yang dihadapi juga semakin berat karena Pandemi Covid-19. Sementara itu, proses tranformasi ekonomi masih belum bergeliat, serta semakin beratnya beban fiskal negara untuk menangani pendemi. Hal ini mengakibatkan target RPJMN 2020-2024 seperti jauh panggang dari api.
| 17/08/2021
Menyambut HUT Ke-76 Kemerdekaan RI, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan serta RUU APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya. Pemerintah merumuskan tema Kebijakan Fiskal Tahun 2022 Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural yang mana pemulihan sosial ekonomi akan terus dilakukan sebagai penguatan pondasi pelaksanaan reformasi struktural secara optimal.
| 13/08/2021
Rural development is an integral part of national development as stated in Law Number 6 of 2014 concerning villages. However, there is still a problem of poverty in rural areas that can be alleviated by building a quality of life through the role of the digital ecosystem to support the economy in the village.
| 10/08/2021
Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, Ekonom Perempuan INDEF bicara: “Kemerdekaan dan Masa Depan Ekonomi Bangsa” dengan topik-topik kajian dari para ekonom perempuan.
| 26/07/2021
Pemerintah pusat memperpanjang PPKM darurat dengan istilah yang baru yakni PPKM level 4. Istilah pembatasan kegiatan masyarakat yang beberapa kali berganti berpotensi memunculkan kebingungan di tengah masyarakat karena kurangnya sosialisasi. Perpanjangan PPKM ini juga memerlukan gerak cepat pemerintah pusat dan daerah guna meminimalisir dampak sosial ekonomi masyarakat yang kian tak pasti akibat dampak pandemi yang semakin membebani.
| 16/07/2021
Pemerintah berencana untuk memperpanjang durasi PPKM darurat menjadi enam minggu. Dari sisi kesehatan, diperpanjangnya periode PPKM ini dapat membantu menurunkan mobilitas masyarakat dan menahan penyebaran virus. Namun, dari sisi ekonomi, dampak perpanjangan PPKM darurat tersebut adalah lambatnya tingkat konsumsi masyarakat. Hal ini bisa menyebabkan pemulihan ekonomi Indonesia tertahan. Selain itu, terdapat juga faktor sosioekonomi lainnya yang perlu didiskusikan.
| 13/07/2021
Jika sebelumnya Indonesia telah naik kelas ke negara berpenghasilan menengah keatas, baru-baru ini Bank Dunia mengumumkan Indonesia turun kelas kembali menjadi negara berpenghasilan menengah kebawah. Hal ini terjadi seiring dengan pandemi COVID-19 dan juga resesi di tahun 2020. Tahun lalu Indonesia memang berada di level atas untuk negara berpendapatan menengah dengan Gross Nasional Income (GNI) sebesar US$ 4.050 per kapita. Sementara tahun ini GNI Indonesia hanya sebesar US$ 3.979 per kapita.
| 07/07/2021
Di tengah segala upaya Pemerintah baik untuk pemulihan ekonomi dan usaha mencapai kekebalan kelompok, terdapat dua hambatan besar yakni keterbatasan fiskal dan pasokan suplai vaksin Covid-19 global terbatas. Kondisi tersebut di atas menjadikan jalan pemulihan ekonomi dan kesehatan nasional secara simultan semakin terjal.
| 04/07/2021
Krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 dianggap sebagai momentum yang tepat untuk kembali melaksanakan reformasi fiskal. Revisi RUU KUP dianggap sebagai upaya Pemerintah untuk mendorong reformasi perpajakan. Harapannya, dengan adanya revisi ini mampu meningkatkan rasio dan efisiensi perpajakan hingga dipandang sebagai bentuk keberpihakan pajak.
| 28/06/2021
Polemik atas rencana pemerintah untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembilan bahan pokok atau sembako terus bergulir. Kegaduhan akan rencana pemerintah ini muncul seusai beredarnya draft perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
| 24/06/2021
Era Digital saat ini memasuki kondisi eksponensial di mana semakin banyak variasi aset investasi yang menjadi kegiatan ekonomi masyarakat, salah satunya aset kripto. Investasi kripto saat ini tengah naik daun, seperti Bitcoin (BTC). Pertumbuhan harga BTC per Mei 2021 mencapai 480% dibandingkan Mei 2020. Terlebih salah satu ikon teknologi dunia, Elon Musk, menawarkan pembelian mobil listrik pabrikannya melalui BTC.
| 09/06/2021
Pemerintah telah mencanangkan kebijakan Minimum Essential Force (MEF) sejak tahun 2007, yang terbagi dalam tiga fase yaitu fase pertama 2010-2014, fase kedua 2015-2019, dan fase ketiga 2020-2024. Pencapaian MEF didukung oleh anggaran pertahanan di APBN yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Baru-baru ini beredar di publik tentang kebutuhan anggaran untuk masterplan modernisasi alutsista pada kisaran Rp1.750 triliun. Sektor pertahanan penting bagi negara yang besar dan pada lokasi strategis seperti Indonesia, pada sisi lain transparansi dan akuntabilitas anggaran alutsista juga sangat dibutuhkan sehingga masyarakat yakin bahwa anggaran yang tidak kecil tersebut tepat sasaran khususnya di masa pandemi dan pemulihan.
| 07/06/2021
Kelapa sawit ialah primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non migas bagi Indonesia. Namun dalam perkembangannya, terdapat dinamika global yang memunculkan isu standar pengelolaan sawit yang berkelanjutan utamanya dari Uni Eropa dengan Renewable Energy Directive II. Polemik ini meliputi pengenaan bea masuk dan diikuti kebijakan labelisasi Palm Oil free pada makanan dan rencana meninggalkan bahan bakar nabati berbasis sawit.
| 25/05/2021
Sifat komoditas pertanian pada saat panen raya acap kali mengalami penurunan harga akibat peningkatan suplai yang tidak berbanding lurus dengan peningkatan permintaan. Agar petani tidak mengalami kerugian dan aktivitas perekonomian dapat terus berkembang, Pemerintah memberi solusi dengan membuat Sistem Resi Gudang (SRG). SRG merupakan instrumen sistem pembiayaan perdagangan yang dapat berfungsi untuk memfasilitasi pemberian kredit kepada pelaku usaha terhadap barang yang disimpan di dalam gudang. Kehadiran SRG ini diharapkan bermanfaat untuk menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan, sehingga penjualan komoditas dapat dilaksanakan sepanjang tahun.
.jpeg)
| 12/05/2021
Kenaikan PPN disebut sebagai bagian dari reformasi perpajakan untuk mendorong konsolidasi dan keberlanjutan fiskal Indonesia. Selain itu, wacana peningkatkan PPN disebut juga untuk meningkatkan penerimaan negara pada tahun 2022. Kenaikan tarif PPN secara otomatis akan berimbas kepada naiknya harga barang dan jasa di seluruh Indonesia, meningkatkan resiko turunnya daya beli masyarakat. Dengan kontribusi konsumsi rumah tangga yang sangat besar terhadap ekonomi Indonesia, yaitu 57,6 persen terhadap PDB, maka naiknya tarif PPN menjadi kontra produktif terhadap proses pemulihan ekonomi Indonesia di saat pandemi COVID-19.
.jpeg)
| 10/05/2021
Saat ini ada sekitar 57 juta usaha mikro di Indonesia, di mana 65 persen diantaranya belum mendapatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan formal. Pemerintah berencana melakukan integrasi antara BRI, Pegadaian dan PNM yang memiliki akses terdekat dengan usaha Mikro (UMi) dan UMKM dengan harapan dapat menciptakan ekosistem yang bisa menjadi tempat bernaung para pelaku usaha kecil untuk memperoleh bimbingan, bertumbuh kembang, dan naik kelas secara berkelanjutan. Oleh karena itu, cita-cita mewujudkan ekosistem ultra mikro yang kontributif bagi perekonomian nasional dan akses kredit yang lebih terjangkau bagi pelaku usaha UMi dan UMKM ini perlu menjadi diskursus publik.
| 03/05/2021
Pemerintah mentargetkan ekonomi pada kuartal II tahun ini (April-Juni) dapat tumbuh 7%, setelah sebelumnya di periode yang sama tahun lalu yang juga bertepatan dengan Ramadan ekonomi Indonesia terkontraksi 5,32%. Meskipun kondisi Ramadan di tengah pandemi Covid-19 tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu yang ditandai dengan aktivitas ekonomi mulai hidup bergeliat, namun beberapa pihak masih meragukan momentum Ramadan ini mampu menopang target capaian pertumbuhan kuartal II tahun ini.
| 15/04/2021
Kini, ekonomi digital merupakan salah satu aset potensial yang dimiliki oleh Indonesia. Terpacu dengan hal tersebut, Indonesia digadang-gadang juga dapat menjadi pusat inovasi teknologi digital di wilayah Asia Tenggara. Rencananya, Silicon Valley ala Indonesia yang dinamakan Bukit Algoritma dapat mengakselerasi perkembangan inovasi dan teknologi di Indonesia dengan total proyek mencapai Rp18 Triliun. Namun demikian, pembangunan Silicon Valley juga patut dipertanyakan urgensi dan kesiapannya. Indonesia masih berada di papan bawah daya saing digital berdasarkan World Digital Competitiveness Ranking. Indonesia berada pada urutan 56 dari 63 negara di dunia.
| 26/03/2021
Pandemi COVID-19 telah membawa dampak ekonomi dan moral terhadap masyarakat yang kemudian menjadi amunisi yang lebih besar terhadap ketimpangan di masyarakat. Tidak hanya Indonesia namun juga beberapa negara lain seperti India, Bangladesh, Myanmar, Cambodia, dan Filipina menghadapi hal serupa. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan kemiskinan dan pengangguran. Selain itu COVID-19 juga berdampak pada kaum perempuan secara tidak proporsional dari segi pekerjaan.
| 24/03/2021
Performa beberapa perusahaan BUMN kembali menjadi sorotan beberapa waktu ini. Pasalnya beberapa BUMN yang memiliki peran strategis justru tersandung lilitan utang yang menumpuk. Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian BUMN per September 2020, total utang BUMN sebesar Rp 1.682 triliun rupiah. Tumpukan utang BUMN ini menjadi beban bagi APBN karena peningkatan utang BUMN diikuti dengan performa BUMN yang menurun.
| 23/02/2021
Setelah PPnBM 0%, kini instrumen moneter pun dikerahkan untuk dapat mendongkrak konsumsi melalui pemberian DP 0% untuk KPR dan kredit kendaraan. Relaksasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dilakukan dengan melonggarkan rasio Loan to Value/Financing to Value menjadi paling tinggi 100%, sementara untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) uang muka pembelian dipangkas hingga 0%. Di tengah melambatnya daya beli masyarakat, mampukah instrumen ini mendongkrak perekonomian di era pandemi?
| 21/02/2021
Kebijakan pemerintah memberikan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi penjualan mobil baru akhirnya telah diputuskan, setelah sebelumnya sempat menolak untuk memberikan relaksasi fiskal terhadap mobil anyar tersebut. Pemerintah berdalih bahwa pemberian insentif ini dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional sebagai imbas dari pandemi Covid-19.
| 18/02/2021
Sektor pertanian berhasil menunjukkan keberhasilannya dengan terus tumbuh positif di tengah badai pandemi Covid-19 di Indonesia. Kebijakan Gerakan Peningkatan Ekspor Pertanian Tiga Kali Lipat (GratiEks) yang dikeluarkan Menteri Pertanian RI menunjukkan keberhasilannya di mana nilai ekspor pertanian Indonesia periode Januari - Desember 2020 lebih besar dari periode tahun sebelumnya. Impor pangan strategis juga mengalami penurunan.
| 16/02/2021
Bank Syariah Indonesia (BSI) telah resmi terbentuk di awal bulan Februari 2021 kemarin. BSI merupakan bank syariah pertama yang menembus top 10 bank terbesar di Indonesia. Meskipun memiliki aset dan modal yang besar, namun tentu saja BSI memiliki tantangan besar sebagai industri perbankan syariah. bagaimana sesungguhnya potensi dan risiko BSI ke depan? Apakah BSI akan mampu meningkatkan market share perbankan syariah yang hanya mentok di 6%?
.jpg)
| 03/02/2021
Hadirnya Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) dipandang berbagai kalangan sebagai ‘angin segar’ alternatif pendaan investasi di Indonesia. Kabarnya cukup banyak investor dari berbagai negara yang berminat menanamkan investasinya di Sovereign Wealth Fund Indonesia ini. INA akan dimodali Rp75 triliun untuk merealisasikan tujuannya. Dengan segala optimisme pemerintah yang membuncah menyambut lembaga baru yang lahir di tengah pandemi ini, bagaimana sesungguhnya potensi dan risiko LPI ini ke depan?
| 17/12/2020
Produk minyak sawit banyak mengalami hambatan dan diskriminasi dari Uni Eropa. Saat ini setidaknya ada beberapa produk legislasi yang dikeluarkan dan berencana dikeluarkan oleh Uni Eropa (Parlemen dan Komisi) yang terkait dengan hal tersebut. Regulasi tersebut diantaranya adalah RED II, EU Legislation on Forest/EU Due Dilligence, Standard Safety/3MCPD, dan Food Labelling. Selain itu juga banyak kampanye negatif yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap sawit yang pada akhirnya mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap sawit.
| 18/11/2020
Salah satu kunci pemulihan ekonomi di 2021 yakni imunisasi dan pengadaan vaksin pun masih memerlukan proses waktu yang panjang. Lantas bagaimana Indonesia dapat menyikapi tantangan-tantangan yang menunggu di 2021?
| 11/11/2020
Karakteristik Industri perunggasan yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat skala kecil hingga besar dan mengintegrasikan potensi perekonomian dari hulu hingga hilir menjadikannya salah satu industri unggulan. Kendati begitu potensi besar industri perunggasan nyatanya masih menyimpan sejumlah permasalahan kompleks, di antaranya terkait isu over supply dan kestabilan harga jual ayam hidup, karkas, maupun telur. Di sisi lain, persoalan kian pelik akibat over supply yang terjadi tak bisa serta merta diatasi dengan melakukan ekspor dikarenakan ayam dalam negeri termasuk tak kompetitif. Lantas bagaimana strategi yang dapat ditempuh dalam mewujudkan industri perunggasan dengan segala potensinya menjadi bersaya saing? Diskusi Online INDEF hadir dengan tema "Menata Ulang Industri Perunggasan yang Berdaya Saing"
| 04/11/2020
Meski telah disahkan, UU Cipta Kerja terus menghadapi polemik. Kontroversi terus hadir karena UU tersebut dianggap tidak mengakomodasi partisipasi publikasi. Revisi total halaman semakin menambah keraguan publik terhadap UU tersebut. Serial Diskusi Online INDEF tentang UU Cipta Kerja hadir membahas berbagai isu yang ada didalamnya.
| 02/09/2020
Serial Diskusi Online INDEF kali ini akan hadir dengan tema ketiga, yakni "Politik APBN dan Masa Depan Ekonomi". Bersama itu akan diadakan launching buku dalam rangka 60 Th. Didik J. Rachbini dan 57 Th. Bustanul Arifin. Bagi peserta yang ingin ikut bergabung silakan kunjungi link webinar yang sudah dicantumakan. Terima kasih. Rabu, 2 September 2020 13.00 - Selesai Pembicara: Didik J. Rachbini (Ekonom senior INDEF) Bustanul Arifin (Ekonom senior INDEF) Agus Herta Sumarto (Peneliti INDEF) Riza Annisa Pujarama (Peneliti INDEF) Moderator: Aviliani (Ekonom Senior INDEF)
| 27/08/2020
Pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang cukup berat terhadap perekonomian global maupun domestik sehingga menghasilkan baseline pertumbuhan ekonomi yang rendah pada tahun 2020. Selain itu, risiko ketidakpastian tahun depan juga masih perlu untuk diantisipasi. Pemerintah dan DPR sebelumnya telah menyepakati asumsi makro ekonomi yang mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan di kisaran 4,5-5,5 persen. Asumsi tersebut bagi beberapa kalangan memang terlalu optimis. Lantas bagaimana telaah kritis terhadap asumsi makro tersebut? Serial Diskusi Online INDEF hadir dengan tema pertama: "Meneropong Arah Makroekonomi 2021" Selasa, 25 Agustus 2020 13.00 - selesei Pemateri: Eko Listiyanto (Wakil Direktur INDEF) Iman Sugema (Ekonom senior INDEF) M. Rizal Taufikurahman (Ketua Center Macro and Finance, INDEF) moderator Iswandi (Asisten Peneliti INDEF)
| 27/08/2020
Dalam RAPBN & Nota Keuangan 2021 pemerintah menggelontorkan Rp356,5 triliun, setara 12,9% total belanja pemerintah, untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2021. Anggaran ini tersebar ke dalam beberapa sektor seperti UMKM, penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pembiayaan korporasi, insentif usaha, hingga kementerian dan lembaga. Lantas, sudah tepatkah alokasi anggaran ini untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional? Serial Diskusi Online INDEF hadir dengan tema kedua: "Membedah Pemulihan Ekonomi Nasional 2021" Kamis, 27 Agustus 2020 09.30 - 11.30 Pemateri: Aviliani (Ekonom Senior INDEF) Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif INDEF) Media W. Askar (Peneliti INDEF) moderator M. Fadhil Firjatullah (Asisten Peneliti INDEF)
| 12/08/2020
Webinar: ISPE Alumni Forum: Mungkinkan Investasi dan Perdagangan di Tengah Ancaman Resesi? Ekonomi global saat ini berada ditengah ancaman resesi akibat pandemi Covid19. Satu persatu negara didunia mengumumkan kabar buruk, tak terkecuali negara Indonesia yang mengalami kontraksi ekonomi pada kuartal II-2020 sebesar negatif 5,32 persen. Pertumbuhan ekonomi yang rendah tersebut juga berpengaruh terhadap investasi asing yang masuk ke Indonesia. ISPE Alumni Forum serial ke-2 membahas mengenai masa depan perdagangan Internasional di saat pandemi Covid-19. Kegiatan ini juga merupakan sarana komunikasi dalam mengemukakan gagasan
| 06/08/2020
Perekonomian Indonesia pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi dengan laju pertumbuhan sebesar -5,32 persen yoy. Kontraksi ini bahkan lebih dalam dari perkiraan banyak pihak, dan menjadi angka pertumbuhan terendah sejak Era Reformasi (tepatnya sejak triwulan I 1999 yang tumbuh -6,13 persen yoy). Segenap upaya untuk mengakhiri kontraksi ekonomi agar tidak masuk ke jurang resesi dilakukan dengan berbagai perangkat kebijakan, baik fiskal, moneter, dan sektor riil. Press release INDEF dengan tema “Hadapi Resesi, Lindungi Rakyat: Respon Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2020”.
| 04/08/2020
Webinar: Relocating Investment to Indonesia in the Time of Covid-19: Opportunity and Challenges Webinar internasional yang diselenggarakan atas kerjasama INDEF, International Tax and Investment Center (ITIC) dan The Jakarta Post dengan Tema “Relocating Investment to Indonesia in the Time of Covid-19: Opportunity and Challenges”. Webinar ini menghadirkan 2 keynote speaker yaitu Bapak Bahlil Lahadalia selaku Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita selaku Menteri Perindustrian RI. Materi Pembicara dapat diunduh di sini Dokumentasi acara hari ini juga dapat disimak kembali di sini https://www.youtube.com/watch?v=si0o-0k1a-g
Peneliti INDEF | 13/07/2020
INDEF telah melaksanakan acara Launching Buku "Pandemi Corona: Virus Deglobalisasi Masa Depan Perekonomian Global dan Nasional. Buku ini merupakan upaya INDEF dalam menghimpun pemikiran, saran dan ide dari 43 Pakar di berbagai bidang di Indonesia dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang terjadi beberapa bulan terakhir.
Tim Peneliti INDEF | 10/06/2020
Dalam rangka menghadapi tekanan ekonomi akibat Covid-19, Pemerintah mengucurkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional mencapai Rp677 triliun. Defisit anggaran juga dilebarkan hingga Rp1.039 triliun. Dari sisi penawaran, dukungan fiskal diarahkan untuk stimulus bagi UMKM dan BUMN. Namun demikian, isu yang muncul adalah soal efektivitas stimulus PEN di tengah melebarnya defisit APBN. Tentu akan banyak tantangan dan problem lain yang muncul dari pelaksanaan kebijakan ini.
Tim Peneliti INDEF | 18/05/2020
Pada topik kali ini INDEF ingin mengetahui bagaimana dan seperti apa Indonesia serta dunia seusai pandemi corona yang melanda hampir setiap negara di seluruh dunia baik sisi sosial dan ekonomi. Setelah peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan new normal yang belakangan terakhir sering disebut oleh media dan bagaimana deskripsi kondisi new normal tersebut.
Tim Peneliti INDEF | 18/05/2020
Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 menyebabkan rentetan dampak terhadap perekonoian Indonesia. Regulator pun tak berlama-lama dalam meluncurkan berbagai kebijakan guna mengantisipasi dampak tersebut. Pada sesi ini akan membahas bagaimana sinkronisasi kebijakan dalam perspektif ekonomi islam.
Tim Peneliti INDEF | 15/05/2020
Pandemi Covid-19 yang telah menjangkit hampir seluruh negara di dunia tentu berdampak terhadap roda perekonomian, tak terkecuali di Indonesia yang juga terkena shock dari adanya pandemi. Di sisi lain Pandemi ini menjadi momentum sektor ekonomi syariah untuk berperan di saat ekonomi konvensional gyambruk. Pada ISPE Lecture Sharia #2 kali ini membahas bagaimana Covid-19 berdampak terhadap industri halal dan seperti apa peran industri halal berperan dalam kebangkitan perekonomian nasional.
Tim Peneliti INDEF | 13/05/2020
Ekonomi kelembagaan dalam konteks ekonomi di desain karena beberapa hal yakni adanya aturan main dalam suatu kegiatan untuk memperkuat kepastian dan mengurangi biaya transaksi sehingga diperoleh kepastian dan efisiensi. Tingkat analisis kelembagaan dibagi menjadi makro yakni tataran pembuat peraturan dan payung hukum, meso bagaimana sumber daya yang ada dapat diorganisasikan dalam aktivitas ekonomi sehingga dapat menjadi jembatan eksekusi di lapangan dan mikro adalah aturan main yang memungkinkan seluruh partisipan dapat bekerja sama dan menjalankan aktivitas tersebut.
Tim Peneliti INDEF | 11/05/2020
Covid-19 memberi dampak bagi rantai pasok dunia yang menghambat aliran barang hingga mengakibatkan PMI manufaktur terjun bebas di mana sebelum terjadi pandemi, PMI Indonesia mengalami kecenderungan ekspansif. Menarik untuk dibahas bagaimana dampak terkait industry dan faktor produksi terutama tenaga kerja.
Tim Peneliti INDEF | 08/05/2020
Ekonomi dibagi menjadi dua yakni ekonomi normatif dan positif. Di mana ekonomi normative merupakan pemikiran ekonomi yang berkaitan dengan norma, etika dan aturan keadilan. Pada lingkup ini tidak mengedepankan fakta empiris, namun mengedepankan apa yang seharusnya dilakukan supaya menjadi kebaikan dan kesejahteraan terhadap masyarkat luas. Pada topik kali ini seperti apa peran keuangan sosial islam (ziswaf) dalam melakukan tindakan guna memitigasi dampak dri Covid-19 bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.
Tim Peneliti INDEF | 06/05/2020
Kondisi adanya lockdown akan mengganggu terhadap rantai pasok barang, tidak terkecuali pada bahan pangan yang terjadi disrupsi. Selain itu, adanya pembatasan mengubah pola konsumsi dengan berkurangnya tingkat komsumsi. Stok bahan pangan global mengalami penyusutan khususnya pada stok pangan beras. Hal ini disebabkan lockdown sehingga daerah produsen mengutamakan kebutuhan domestrik mereka. Ketersediaan bahan pangan lain pun juga akan memengaruhi pada komoditas pangan lain sehingga dapat terjadi gejolak
Tim Peneliti INDEF | 04/05/2020
Pemerintah meluncurkan stimulus dengan merilis Perppu No 1/2020 tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan guna mengantisipasi krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19. pada perjalanannya Perppu ini mengalami berbagai pro dan kontra di dalamnya. Pada ISPE Lecture ketujuh berkesempatan untuk membahas seberapa efektif kebijakan Perppu ini dalam menghadapi krisis Covid-19.
Tim Peneliti INDEF | 30/04/2020
Pandemi Covid-19 telah menghambat bahkan menghentikan kegiatan perekonomian nasional hingga perekonomian dunia. Mulai dari terhambatnya rantai pasok dunia hingga terganggunya sejumlah aktivitas penduduk. Hal ini membutuhkan intervensi dari pemerintah guna menanggulangi dari dampak adanya pandemi Covid-19 melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lantas kebijakan-kebijakan seperti apa saja yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam penanganan Covid-19.
Tim Peneliti INDEF | 27/04/2020
INDEF sebagai kumpulan akademisi dan intelektual ingin berbagi ilmu bersama kepada mahasiswa dan masyarakat secara luas dalam bentuk kuliah umum yang akan diadakan setiap Senin dan Kamis selama satu bulan melalui aplikasi Zoom
| 26/04/2020
Riset Big Data ini adalah percakapan, perbincangan, pernyataan, sikap dan sentimen orang yang berpartisipasi di dalam proses kebijakan melalui media sosial. Untuk mengetahui rasa pastel spesial enak atau tidak, maka pertanyaan atau pernyataan yang paling tepat adalah berasal dari ahli makanan chef atau setidaknya ditanyakan kepada orang yang pernah merasakannya. Pertanyaan yang diajukan kepada sembarang orang yang sama sekali tidak pernah merasakan dan tidak tahu sama sekali pastel tersebut sangat tidak tepat
| 25/04/2020
USA adalah negara dengan pandemi covid-19 yang kasusnya sudah tembus 710.021 Kasus atau 31,5 persen dari total kasus di dunia. Hal ini menjadikan USA sebagai negara dengan kasus terparah. Negara Paman Syam ini terus mengupayakan adaptasi kebijakan melalui stimulus fiskal untuk tetap mendorong perekonomiannya. Tidak hanya USA, Jepang dan UK juga bergerak juga untuk memitigasi dampak covid-19 melalui kebijakan fiskal. Terkait kebijakan fiskal, kira-kira kebijakan apasaja yang diambil oleh ketiga negara ini, Bagaimana pula ketiga negara manangani dampak ekonomi tersebut? dan pelajaran yang bisa dipetik oleh untuk kebijakan di Indonesia?
Tim Peneliti INDEF | 23/04/2020
Sekitar bulan Januari akan terjadi ketidakpastian iklim yang meningkat, kemudian posibility kegagalan panen dengan luasan kegagalan panen yang semakin luas. Hal ini mau tidak mau memaksa kita harus meningkatkan produksi pangan, namun kondisi yang kini terjadi karena adanya pandemi kemudian memunculkan potensi krisis pangan. Hal ini sebelumnya juga telah diingatkan sebelumnya oleh FAO karena adanya pandemi global yang menyebabkan terhambatnya rantai pasok khususnya di sektor pangan.
Tim Peneliti INDEF | 20/04/2020
Sejak Maret pemerintah telah memberikan stimulus, baik sektor pariwisata maupun sektor lain guna mengatasi dampak dari COvid-19. Hingga pemerintah resmi mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 guna mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 dengan segala kontroversialnya karena terdapat indikasi yang dapat menimbulkan adanya moral hazzard
Tim Peneliti INDEF | 16/04/2020
INDEF sebagai kumpulan akademisi dan intelektual ingin berbagi ilmu bersama kepada mahasiswa, alumni ISPE, dan publik dalam bentuk kuliah umum yang akan diadakan setiap Senin dan Kamis selama satu bulan ke depan.
Tim Peneliti INDEF | 15/04/2020
Proses revisi UU Minerba terkesan sangat terburu-buru dan tertutup. Pembahasan DIM oleh Pemerintah diselesaikan dalam waktu 10 hari. Jika melihat draft RUU Minerba dan DIM dari Pemerintah tahun 2018 yang beredar, pasal-pasalnya terkesan eksploitatif dan dapat membuka ruang rente baru.
Tim Peneliti INDEF | 13/04/2020
Tahun 2016, INDEF meluncurkan ISPE yang sudah memiliki lebih dari 800 alumni dari 28 angkatan. Saat ini ISPE akan meluncurkan program kuliah umum yang berjudul ISPE LECTURE yg akan hadir via Zoom dan YouTube.
Tim Peneliti INDEF | 09/04/2020
Covid-19 sudah menjangkit di lebih dari 120 negara. Saat ini USA merupakan negara dengan kasus positif terbanyak. Sedangkan Jerman memiliki tingkat pemulihan yang cukup tinggi.
Tim Peneliti INDEF | 27/03/2020
Saat ini INDEF menyajikan INDEF Talks yg akan hadir perdana via live Instagram. Di tengah meroketnya kasus Covid-19, INDEF Talks akan membahas kebijakan penanganan Covid-19 dengan analisis ekonomi politik.
Tim Peneliti INDEF | 24/03/2020
Pandemi virus Covid-19 atau yang umum disebut virus Korona di masyarakat kian hari semakin menjangkiti perekonomian Indonesia. Dampak ekonomi akibat virus ini semula hanya menggerus sisi eksternal perekonomian Indonesia melalui kenaikan sejumlah komoditas impor dari China. Namun, seiring penyebaran virus yang sangat cepat [Sampai dengan 23 Maret 2020, sebanyak 579 orang di Indonesia positif Korona, sembuh 30 orang, dan 49 meninggal dunia (Pusat Informasi Covid-19, 2020)], stabilitas perekonomian pun terkena dampak. Nilai tukar Rupiah terus melemah tajam, sementara pasar bursa pun meradang seiring laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terkoreksi dalam. Pertumbuhan ekonomi pun diperkirakan akan melambat drastis, terkikis oleh penjalaran dampak virus ke berbagai sektor di perekonomian.
Tim Peneliti INDEF | 27/02/2020
Indonesia telah dikeluarkan sebagai anggota negara berkembang dalam prinsip hukum Countervailing Duty (CVD) pada 10 Februari 2020. Hal ini disebabkan dua alasan yakni share dalam perdagangan dunia telah diatas 0,5 % dan menjadi aggota dalam kelompok Group Twenty (G-20). Implikasi dari hukum countervailing duty yang sebelumnya mendapatkan keringanan penyediaan subsidi hingga 2 % dan volume standar impor yang diabaikan akan dihapuskan. Dampaknya adalah pihak USTR Amerika Serikat akan melakukan penyelidikan atas berbagai produk impor Indonesia serta akan melakukan tindakan balasan yang akan ditentukan kemudian
.jpeg)
Tim Peneliti INDEF | 18/02/2020
Selasa (18/2), INDEF mengadakan seminar nasional dengan tema, “Pertanian Masa Depan: Transformasi vs Beban Sejarah”, yang diselenggarakan di Rantang Ibu (INDEF Club), ITS Tower
Tim Peneliti INDEF | 24/01/2020
Awal tahun 2020, ISPE kembali digelar pada tanggal 24-25 Januari 2020 di Jakarta dengan mengangkat tema “Politik Pembangunan Indonesia” bekerja sama dengan BPL PB HMI. Setelah proses panjang mulai tahap pendaftaran yang dibuka sejak November 2019 hingga Januari 2020, terpilih 26 orang peserta dari seluruh Indonesia yang berhak mengikuti pelatihan ISPE-HMI ini. ISPE angkatan 28 ini merupakan salah satu ISPE yang dilaksanakan dalam negeri tetapi dengan diversifikasi peserta yang sangat beragam ditilik dari asal daerahnya yang hampir mewakili seluruh kepulauan besar di Indonesia. Semangat para peserta ISPE-HMI yang keseluruhannya adalah mahasiswa aktif bergabung dengan organisasi HMI adalah orang-orang terpilih dengan melihat prestasi akademik dan non-akademik
Tim Peneliti Indef | 02/11/2019
Hamburg, 25 Oktober 2019 – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengadakan kegiatan INDEF School of Political Economy (ISPE) angkatan XXVI pada tanggal 24-25 Oktober 2019 di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hamburg, Jerman. Tema yang diangkat dalam ISPE kali ini adalah “Political Economy and Sosio Economic Development: The Comparison of Indonesia and Germany”. ISPE kali ini bekerja sama dengan PPI Jerman dan menghadirkan peserta dari berbagai wilayah di Eropa maupun Indonesia. Adapaun pembicara yang dihadirkan pada ISPE Hamburg diantaranya Bapak Suharso Monoarfa, Prof. Didik J Rachbini, Roby A. Brata, Ph.D, Faisal Basri, M.A, Deniey A Purwanto, dan Dzulfian Syafrian.
Tim Peneliti Indef | 18/10/2019
Dalam pidatonya Wakil Presiden RI menyinggung terkait kondisi ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia berpotensi mengalami middle income trap jika lapangan pekerjaan hanya diarahkan ke sektor industri. Untuk mengatasi hal tersebut Indonesia harus mulai memprioritaskan produktivitas, pengembangan teknologi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Acara dilanjutkan dengan sesi dialog antara para ekonom dengan Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla. Lalu beliau berpesan bahwa Indonesia harus mengedepankan keterampilan SDM agar kelak menjadi negara yang berdikari dan tidak tertinggal oleh bangsa lain.
Tim Peneliti INDEF | 24/09/2019
Jakarta - Program pelatihan ekonomi-politik (ISPE) ke-25 yang diselenggarakan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), kali ini disambut antusiasme peserta dari beragam profesi. Program itu diikuti sebanyak 32 peserta dari 106 peserta yang mendaftar. Mereka berasal dari kalangan mahasiswa S1, mahasiswa pascasarjana, dosen, peneliti, wartawan, pegawai swasta, ASN, pegiat hukum, hingga anggota DPR RI. INDEF School of Politicl Economy (ISPE) angkatan ke-25 berlangsung pada 24-26 September 2019 di ITS Tower, Pasar Minggu, Jakarta.
Tim Peneliti INDEF | 03/09/2019
Perjalanan ISPE terus bergulir sebagai salah satu bukti pengabdian INDEF (Institute for Development of Finance) untuk terus berkontribusi membangun negeri dengan menyebarkan bibit-bibit untuk mempersiapkan pemimpin masa depan dan member solusi negeri khususnya dalam perekonomian Indonesia. ISPE telah dilaksanakan di dalam dan di luar negeri seperti London, Tokyo, Moskow, Perth, Leiden, Osaka, New York, Jakarta, Makassar, Padang, dan masih banyak di kota lainnya. Terakhir kali, ISPE pada angkatan sebelumnya dilaksanakan di salah satu universitas di negeri jiran Malaysia bernama UTM (Universitas Teknologi Malaysia). Beranjak dari UTM, kini ISPE kembali hadir di UTM lain yang ada di dalam negeri yaitu di salah satu universitas di pulau garam bernama UTM (Universitas Trunojoyo Madura). Acara ini berlangsung pada tanggal 3-5 September 2019 dan bekerjasama langsung dengan jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo.
Tim Peneliti INDEF | 23/08/2019
Wacana tentang pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke lokasi di luar Provinsi Jakarta kembali muncul. Hal ini karena Jakarta dinilai tidak layak menjadi ibu kota negara lantaran masalah banjir dan macet yang tak berujung.
Tim Peneliti INDEF | 15/08/2019
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengadakan kegiatan INDEF School of Political Economy (ISPE) angkatan XXIII pada tanggal 15-16 Agustus 2019 di Retsumeikan University Kyoto, Japan. Tema yang diangkat dalam ISPE kali ini adalah “Political Economy in Indonesia after the 2019 General Election and under Global Trade War and Global Uncertainties”.
Tim Peneliti INDEF | 07/08/2019
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengadakan acara perayaan ulang tahun ke-24 sekaligus menyelenggarakan International Conference bertema "The Challenges of Disruption Era in Economic Development and Public Policy". Acara ini menghadirkan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, sebagai keynote speech.
Tim Peneliti INDEF | 23/07/2019
Peranan pelabuhan sangat penting bagi perekonomian nasional. Perannya menunjang kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri. Selain menjadi pusat distribusi barang, pelabuhan turut membantu mobilitas penduduk.
Tim Peneliti INDEF | 11/07/2019
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengadakan kegiatan INDEF School of Political Economy (ISPE) angkatan XXII pada tanggal 11 Juli 2019 di Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru. Tema yang diangkat dalam ISPE kali ini adalah “Inclusive Growth and Economic Equality Transformation in the Era of Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity (VUCA)”.
Tim Peneliti INDEF | 03/05/2019
Washington DC, 26 April 2019 – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengadakan kegiatan INDEF School of Political Economy (ISPE) angkatan XVIII pada tanggal 25-26 April 2019 di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Washington DC, USA. Tema yang diangkat dalam ISPE kali ini adalah “Indonesia-USA: Enhancing Prosperity and Stability”.