Menakar Penghapusan Mandatory Spending RUU Kesehatan

Pada tanggal 4 Juli 2023, INDEF menyelenggarakan Diskusi Publik dengan tema “Menakar Penghapusan Mandatory Spending RUU Kesehatan” untuk membahas keputusan pemerintah menghapus kewajiban anggaran kesehatan dalam draf akhir Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Diskusi publik dilaksanakan secara virtual dan dapat diakses melalui kanal YouTube INDEF.

Sebelumnya, pemerintah mewajibkan alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan minimal 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun, pemerintah menggantinya dengan Rencana Induk Kesehatan yang mengedepankan integrasi antara pusat dan daerah dalam alokasi anggaran. Penghapusan mandatory spending ini berdampak pada industri kesehatan dan produktivitas ekonomi.

Diskusi ini dihadiri oleh pembicara-pembicara INDEF antara lain Ariyo D. P. Irhamna, Dhenny Yuartha Junifta serta Rusli Abdulah yang dipandu oleh Alya Maurizta Firlana sebagai moderator.

Diskusi ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan perspektif terkait penghapusan mandatory spending dalam RUU Kesehatan, serta dampaknya terhadap sektor kesehatan dan ekonomi secara keseluruhan.

Bagikan

Penulis

  • Tauhid Ahmad

    Tauhid Ahmad merupakan alumni program sarjana dan Doktoral IPB University serta Magister Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Berpengalaman dalam kegiatan penelitian, pelatihan serta advokasi kebijakan lebih dari 25 tahun dengan beragam spefisikasi keahlian di bidang keuangan negara dan moneter, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah serta pertanian, industri dan perdagangan internasional. Mengawali karir sebagai peneliti di Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Jakarta hingga sebagai konsultan beragam kegiatan penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pernah bekerja di Dewan Perwakilan Rakyat RepubIik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai staf ahli dan mengelola jurnal Jurnal Ekonomi Indonesia Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). Pengalaman lainnya pernah menjadi anggota kelompok kerja Komite Industri dan Ekonomi Nasional dalam mendorong kebijakan industri nasional. Selain itu juga memiliki pengalaman penelitian dan kerjasama dengan pelbagai lembaga pemerintah maupun lembaga internasional, seperti Bank Dunia, UNDP, UNCTAD, GIZ, Ford Fondation, maupun lainnya. Kini aktivias sehari-hari menjadi Direktur Eksekutif INDEF sejak tahun 2019 hingga saat ini serta menjadi pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

  • Ariyo DP Irhamna
  • Rusli Abdullah

    Menyelesaikan S1 Ilmu EKonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas EKonomi UNDIP tahun 2008. Rusli mengawali karirnya sebagai peneliti di tahun 2006 dengan menjadi asisten peneliti di Laboratorium Studi Kebijakan Ekonomi (LSKE) Fakultas Ekonmi UNDIP Semarang. Pasca lulus, menjadi reporter Suara Merdeka di Kota mendoan Purwokerto di Desk Ekonomi Juni 2009-Agustus 2009. Setelah dari Suara Merdeka, bergabung dengan Institute for Economics Research and Sosial Studies (interess) di Semarang hingga April 2014. Rusli Abdulah melanjutkan magister nya di Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, FEB UNDIP tahun 2011-2013 dengan skema Beasiswa Unggulan Kemendikbud. Selain itu, Rusli juga menjadi research fellow di Pusat Kajian dan Pembangunan (Kajibang), LPPM, Universitas Diponegoro pada Januari 2011- Desember 2013. Memasuki April 2014, bergabung dengan INDEF. Per 1 Oktober 2023 cuti dalam rangka sekolah Doktoral di Graduate School of International Development, Nagoya University Jepang dengan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Minat bidang penelitian ada di area Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Pertanian, dan Ekonomi Politik

  • Dhenny Yuartha Junifta

    Alumnus Universitas Brawijaya. Sejak Mahasiswa, Dhenny telah aktif di dunia riset dan organisasi. Dhenny memiliki pengalaman riset lebih dari lima tahun dengan fokus pada ekonomi sumber daya alam dan inovasi digital. Beberapa pengalaman sebelumnya yakni sebagai Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi 2018-2019, Tenaga ahli di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada periode 2017-2018, dan asisten peneliti di Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan dan Kerakyatan (PKEPK) FEB-UB.

Video
Putar Video

Media Terkait