Jakarta – Program pelatihan ekonomi-politik (ISPE) ke-25 yang diselenggarakan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), kali ini disambut antusiasme peserta dari beragam profesi. Program itu diikuti sebanyak 32 peserta dari 106 peserta yang mendaftar.
Mereka berasal dari kalangan mahasiswa S1, mahasiswa pascasarjana, dosen, peneliti, wartawan, pegawai swasta, ASN, pegiat hukum, hingga anggota DPR RI. INDEF School of Politicl Economy (ISPE) angkatan ke-25 berlangsung pada 24-26 September 2019 di ITS Tower, Pasar Minggu, Jakarta.
Peserta mendapatkan pembekalan materi terkait ekonomi-politik dari para narasumber berkompeten. Di antaranya, para Ekonom Senior INDEF Didik J Rachbini, Prof. Didin S Damanhuri, dan Ir. Muhammad Nawir Messi, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Prof. Ahmad Erani Yustika, Direktur Eksekutif INDEF Dr. Tauhid Ahmad, serta peneliti INDEF Rusli Abdullah dan Abra P.G Talattov.
Pada hari pertama dan kedua, materinya meliputi Ekonomi Konstitusi, Ekonomi Kelembagaan dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, dan Ekonomi Politik Pembangunan Berkelanjutan dan Tantangan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan. Peserta juga dibekali pelatihan penulisan di media massa. Sementara hari ketiga, materinya adalah Peran Keuangan Syariah dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia yang disajikan oleh Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan, Dwi Irianti Hadiningdyah.
“Program ISPE sangat bagus karena menambah perspektif kita, khususnya peserta ISPE dalam memahami gejala ekonomi secara makro yang nyata dipengaruhi oleh politik. Kekayaan perspektif ini akan membuat masyarakat lebih cerdas dalam menyikapi situasi yang ada,” kata Hendrawarman, peserta yang seorang pegiat hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Depok.
“Sebagai pegiat bantuan hukum, pelatihan ini sangat berguna bagi saya dalam mengadvokasi masyarakat atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat,” tutur dia.
Peserta lainnya, Achmad Yakub dari Anggota Komite Dewan Pengawas Perum BULOG, menyebutkan bahwa tema ekonomi politik yang diusung oleh ISPE memberikan perspektif dan dimensi lain dari arus ekonomi neoklasik, yakni ekonomi konstitusi. “Narasumber yang berkompeten di bidangnya dengan jelas memaparkan bagaimana dengan demokrasi ekonomi, mampu memberikan harapan bagi kesejahteraan rakyat dan memberi rasa keadilan,” kata Yakub.
Direktur Program INDEF, Ester Sri Astuti menyampaikan, bahwa program ISPE bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dasar ekonomi dan metodologi untuk melakukan analisis terhadap suatu fenomena ekonomi serta memahami praktik ekonomi-politik yang terjadi di Indonesia. “Program ISPE ini diharapkan bisa menjembatani peserta dari berbagai bidang ilmu bisa mempelajari apa itu ilmu ekonomi,” ujar Sri Astuti, saat menutup kegiatan ISPE di Jakarta, Kamis (26/9).
Dia juga menyebutkan, ISPE sudah menelurkan lebih dari 800 alumni dengan beragam profesi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. ISPE juga telah terselenggara di kota Jakarta, Makassar, Padang, London, Hamburg, Tokyo, dan Moskow. Tidak hanya program ISPE, kata dia, INDEF juga membuka program magang berbagai jenjang, mulai dari sarjana, master, hingga doktor.
“ISPE mewadahi peserta yang peduli terhadap berbagai masalah yang ada di masyarakat, khusunya masalah ekonomi. Bicara tentang masalah ekonomi, tentu tidak lepas dari masalah sosial dan hukum,” tutur dia.
Sumber : Indonesiainside.id
