Seminar Nasional bertema “Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi” yang diselenggarakan oleh INDEF pada 3 Oktober 2024 di Hotel Millenium, Jakarta, menghadirkan sejumlah pakar di bidang ekonomi, politik, dan hukum untuk membahas capaian serta tantangan selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Seminar ini menghadirkan pembicara utama seperti Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, Prof. Didin S. Damanhuri dari INDEF, Ahmad Khoirul Umam, pakar politik dari Universitas Paramadina, dan Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Moderator dalam acara ini adalah Ana Mustamin, Sekjen ASPRINDO.
Diskusi berfokus pada berbagai isu kritis, seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada pada kisaran 5 persen per tahun, yang dinilai belum mampu membawa Indonesia keluar dari ancaman middle-income trap. Selain itu, masalah ketimpangan pendapatan, melemahnya demokrasi dengan penurunan indeks demokrasi, serta tantangan dalam pemberantasan korupsi juga menjadi sorotan utama. Seminar ini turut membahas apakah Indonesia siap mencapai target “Indonesia Emas 2045”.
Dalam evaluasi satu dekade pemerintahan Jokowi, terdapat beragam pandangan terkait pencapaian dan tantangan di sektor ekonomi. Ekonom senior INDEF, Prof. Didin Damanhuri, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di era Jokowi lebih rendah dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama pemerintahan Jokowi hanya sekitar 5%, lebih rendah dibandingkan era Susilo Bambang Yudhoyono (5,7%) dan Soeharto (7%). Prof. Didin juga menyoroti masalah dalam sektor pertanian dan industri pengolahan, yang tumbuh lebih lambat daripada pertumbuhan ekonomi nasional, serta peningkatan kesenjangan ekonomi.
Meskipun Jokowi berhasil menstabilkan ekonomi selama pandemi COVID-19 dan mendorong hilirisasi, tantangan besar tetap ada, terutama terkait ketimpangan sosial dan orientasi pembangunan yang dinilai terlalu berfokus pada PDB tanpa memberikan efek signifikan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.
Di sisi lain, pihak pemerintah menyoroti keberhasilan dalam menurunkan inflasi dan meningkatkan status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah-tinggi. Namun, defisit fiskal dan utang pemerintah yang terus meningkat juga menjadi isu yang dihadapi. Secara keseluruhan, pencapaian Jokowi dalam pembangunan infrastruktur dan pengendalian inflasi diakui, tetapi kritik juga muncul terkait kualitas pertumbuhan ekonomi dan efek terhadap ketimpangan sosial.
