Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca sebanyak 26% di tahun 2021 dan 29% pada tahun 2030 yang akan mendatang. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sepakat mengenakan pajak Rp 30 per kilogram bagi penyumbang emisi karbon mulai 1 April 2022.<\/p>\n
Namun, dalam proses pengimplementasian UU HPP ini muncul beberapa kekhawatiran seperti respons terhadap pasar, kesiapan pemerintah, dan untung rugi pajak karbon terhadap perekonomian Indonesia.<\/p>\n
Guna membahas hal tersebut, INDEF akan melaksanakan diskusi publik yang berjudul “Menimbang Untung Rugi Pajak Karbon dan Kesiapan Implementasinya” pada:<\/p>\n
Waktu : Jumat, 22 Oktober 2021
\nJam : 09.00 – 11.00 WIB
\nLink Zoom : s.id\/doi-28
\nMeeting ID : 886 9821 5843
\nPasscode : indef
\nYoutube : s.id\/doiyt-28<\/p>\n
Pembicara:
\nPande Putu Oka Kusumawardani
\nPlt. Kepala Pusat Kebijakan
\nPendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan<\/p>\n
Berly Martawardaya
\nDirektur Riset INDEF dan Dosen FEB UI<\/p>\n
Abra P.G Talattov
\nKepala Peneliti Center of Food, Energy and Sustainable Development INDEF<\/p>\n
Moderator:
\nYeta Purnama
\nAsisten Peneliti Center of Food, Energy and Sustainable Development INDEF<\/p>\n