Dari total produksi minyak sawit secara global, 40% di antaranya dihasilkan oleh petani kecil (smallholder farmers). Hal ini menunjukkan peranan penting petani kecil, khususnya untuk sektor perkebunan kelapa sawit dalam perekonomian negara berkembang karena peran mereka dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan manfaat sosial di daerah perdesaan Asia Tenggara. Di Indonesia, lokasi persebaran kelapa sawit yang luas menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Budidaya kelapa sawit terbukti memberikan manfaat bagi petani kecil serta masyarakat lokal setempat. Beberapa keuntungan lainya adalah tingginya angka pendapatan, kesempatan kerja yang banyak, dan performa sektor perkebunan yang dapat meningkatkan infrastruktur kesehatan dan pendidikan.
Namun, petani kecil kelapa sawit berisiko terputus dari rantai pasok global akibat adanya peraturan negara barat, khususnya dari Uni Eropa. Kepentingan pertanian negara maju (dan kuat secara politik) di Eropa lebih diutamakan daripada menjaga pasar tetap terbuka dan memenuhi komitmen yang lebih luas terhadap tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan demikian, negara maju akan menuntut lebih banyak dari petani kecil di negara berkembang seperti sertifikasi dan kontribusi terhadap penurunan iklim. Namun demikian, para petani kecil tidak mendapatkan bantuan apa pun untuk dapat memenuhi kriteria tersebut kecuali ancaman pemutusan akses pasar mereka. Keadaan ini sudah banyak didiskusikan dan dikategorisasikan sebagai “neo-kolonialisme hijau”.
Diskriminasi Uni Eropa (UE) terhadap petani kecil kelapa sawit sangat luas, termasuk the EU Renewable Energy Directive (RED) II dan rencana Due Diligence Regulation yang dirancang untuk melemahkan akses penjualan minyak sawit Indonesia ke pasar global. Selain itu, UE juga telah berupaya memberlakukan hambatan tarif termasuk antidumping dan countervailing duties pada biodiesel Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Sayangnya, UE tidak mempertimbangkan mata pencaharian petani kecil atau pembangunan ekonomi di negara berkembang. Policy brief ini menguraikan tentang bagaimana petani kecil kelapa sawit berkontribusi pada tujuan ekonomi dan sosial yang diinginkan, serta bagaimana pendekatan UE yang dengan sengaja membatasi tujuan tersebut.
