Kesesuaian antara ISPO dengan EUDR adalah langkah penting dalam memastikan bahwa industri kelapa sawit Indonesia dapat tetap bersaing di pasar global yang semakin memperhatikan isu-isu lingkungan dan keberlanjutan. Penyesuaian ini terkait erat dengan isu deforestasi yang selalu beriringan dengan pertumbuhan industri kelapa sawit. Pemerintah Indonesia menyatakan posisinya untuk menolak mematuhi persyaratan EUDR terkait deforestasi karena mempertimbangkan dampak terhadap petani kecil dan rantai pasok sawit yang sudah diatur oleh sertifikasi yang ada, yaitu Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
DIlihat dari kesesuaian ISPO terhadap regulasi EUDR, ISPO memiliki potensi untuk memenuhi sejumlah persyaratan, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, lingkungan, dan aspek sosial. Namun, ada beberapa area di mana ISPO dapat diperkuat untuk lebih mendekati standar EUDR, yakni perbedaan definisi hutan, hak masyarakat adat, penerapan sistem dan infrastuktur baru, serta ketenagakerjaan. Penerapan EUDR juga berpotensi untuk membebani petani terkait biaya, kendala teknis dan waktu untuk mempelajari sistem yang baru sehingga dibutuhkan beberapa perubahan.
Upaya penyelarasan antara ISPO dan EUDR melalui Joint Task Force sedang dilakukan, termasuk menekankan perlunya pendekatan inklusif dalam perundingan dan penentuan kebijakan. Pemerintah Indonesia juga terlibat dalam upaya konkret dan terarah untuk memenuhi persyaratan EUDR tanpa mengecualikan ISPO dalam mempertahankan keberlanjutan dan melibatkan berbagai pihak terkait, dengan harapan mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.
