Evaluasi Ekonomi 2 Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo
Penulis
Versi
Dua tahun berjalan, pemerintahan Prabowo belum mampu mengubah besarnya mobilisasi sumber daya menjadi percepatan transformasi ekonomi. Pertumbuhan semester I 2026 yang tercatat 5,45% masih menyisakan jarak yang lebar dari sasaran 8%, sementara tekanan nilai tukar dan kenaikan harga tak kunjung mereda. Investasi yang terus didorong belum terhubung dengan produktivitas, pekerjaan berkualitas, dan kesejahteraan, sehingga program prioritas berisiko memperbesar beban tanpa hasil yang sepadan.
Dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo, INDEF menerbitkan buku Evaluasi Ekonomi 2 Tahun Kepemimpinan Prabowo yang mengupas berbagai aspek ekonomi mulai dari pertumbuhan, stabilitas moneter dan fiskal, program prioritas (MBG, KDMP, Danantara, swasembada pangan dan energi), hilirisasi, infrastruktur, hingga SDM, ketenagakerjaan, dan kemiskinan.
Temuan utama dalam buku ini adalah masih lemahnya kualitas pertumbuhan yang melambat dari 5,61% pada triwulan I menjadi 5,29% pada triwulan II 2026. Elastisitas kesempatan kerja turun dari 0,68 menjadi 0,26, sementara ICOR yang bertahan di level 6,24 tetap membutuhkan modal yang cukup besar untuk melahirkan pertumbuhan. Investasi hilirisasi naik menjadi Rp300,1 triliun pada semester I 2026, tetapi pangsa industri pengolahan justru turun dari 18,95% menjadi 18,77% terhadap PDB.
Dengan kata lain, tambahan modal belum memperluas basis produksi. Stabilitas ekonomi menghadapi tekanan bersamaan. Kurs melemah dari Rp15.732 menjadi Rp18.046 per dolar AS, dan inflasi naik dari 1,71% menjadi 3,28%. Kredit investasi tumbuh 25,13%, sedangkan kredit konsumsi hanya 5,38%, sehingga pemulihan permintaan rumah tangga belum merata. Di daerah, belanja turun sekitar Rp150 triliun (10%) dan belanja modal anjlok 42,10%, yang berisiko mengorbankan aset produktif. Kesejahteraan belum menguat secepat angka makro. Tambahan penduduk bekerja turun dari 3,59 juta menjadi 1,90 juta orang, dan 61% di antaranya pekerja informal. Porsi pekerja tidak penuh naik menjadi 33,2%. Kemiskinan turun menjadi 8,07% (Maret 2026), tetapi masih 0,57 poin di atas batas atas target 7,50% dan Program prioritas perlu diukur dari hasil, bukan skala. MBG, KDMP, dan Danantara harus dikoreksi sebelum menjadi beban fiskal permanen.
Berkontemplasi dengan kondisi tersebut, INDEF merekomendasikan beberapa langkah yang penting untuk didengar dan dijalankan pemerintah sesegera mungkin untuk memulihkan daya beli melalui penciptaan pekerjaan layak, memperkuat koordinasi stabilitas moneter dan keuangan, melindungi belanja produktif daerah, terutama belanja modal dan pemeliharaan aset, mengikat insentif hilirisasi pada pendalaman rantai produksi, transfer teknologi, dan kepatuhan lingkungan dan menetapkan indikator hasil, tenggat, penanggung jawab (PIC), dan evaluasi terbuka yang menentukan kelanjutan pendanaan setiap program
115 halaman
23 x 15 cm
