Bagi kaum miskin, tiang terpenting adalah “waras”
dan “beras”. Waras (sehat jasmani dan jiwa) adalah modal bagi mereka
untuk bekerja saat ini meskipun kadang tak ada kepastian esok hari. Jika sakit
dan tak bisa bekerja, status hidup mereka langsung merosot. Jika semula berada
dalam kelompok “hampir miskin”, akibat sakit mereka masuk gerbong
“miskin” atau “sangat miskin”.

Demikian pula beras merupakan simbol kecukupan kebutuhan
pokok yang paling utama. Sebagian besar konsumsi kelompok miskin dihabiskan
untuk pangan, khususnya beras. Jika beras masih tersedia, mereka bisa
ngguyu(tertawa), tak peduli situasi politik sedang berisik. Sebaliknya, jika
beras sudah tak ada di dapur, dunia terasa gelap. Itulah sebabnya, sejak dulu
pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga beras ketika beras untuk orang
miskin (raskin) menjadi bagian dari mata rantainya.

Tanggul hidup warga miskin akhir-akhir ini nyaris jebol
karena problem beras tersebut. Tiba-tiba harga beras melejit. Pada saat yang
bersamaan, pada akhir 2014, raskin tak lagi dibagikan. Raskin kembali
dihidupkan setelah harga beras melonjak. Namun, distribusi raskin dianggap
bermasalah, di samping kualitas yang dianggap rendah. Stok raskin di beberapa
daerah tak memadai sehingga belum bisa menyentuh seluruh target. Data juga
relatif tak ada pembaruan sehingga sulit menjangkau sasaran yang tepat.

Cerita ini masih ditambah lagi dengan mutu raskin yang tak
meyakinkan sehingga sebagian tak laik konsumsi, kecuali harus dicampur lebih
dulu. Bahkan, sebagian di antaranya harus dijual murah sehingga tujuan raskin
tak sepenuhnya tergapai. Sontak, raskin yang diangankan sebagai mata air
harapan agak pudar menjadi air mata kepedihan.

Jika dirumuskan dalam matriks persoalan, sengkarut itu
bersumbu dari tiga hal, yaitu kebijakan, kelembagaan, dan eksekusi. Kebijakan
makroekonomi sejak lama memang makin menjauh dari tujuan stabilitas pasokan dan
harga beras (dan komoditas pertanian lainnya). Subsidi pertanian dipangkas,
perdagangan internasional dibuat telanjang (dengan tarif yang amat rendah), dan
badan penjaga stabilitas pangan (Bulog) disunat peranannya.

Rincian masalah tentu lebih rumit daripada ketiga hal itu.
Namun, secara umum, sumber instabilitas mengalir dari sana. Jalan keluarnya
jelas, yaitu kebijakan makroekonomi mesti dikembalikan ke jalurnya semula,
yakni menggerakkan sektor pertanian dengan aneka insentif agar produksi
meningkat, sinyal ekspor-impor terkelola dengan baik, dan badan penyangga punya
daya dengan tenaga penuh.

Pada aras yang kedua, problem kelembagaan kasatmata. Namun,
sebagian besar berakar dari absennya kelembagaan untuk meregulasi pasar,
menstabilisasi pasar, dan melegitimasi pasar (Rodrik dan Subramanian, 2003).
Faktor “pasar” ditekankan karena Indonesia mengelola ekonomi dengan
arah dominasi mekanisme pasar yang kian besar. Dalam kasus regulasi pasar, masalah
yang menonjol adalah ketiadaan ikhtiar mengatasi oligopoli perdagangan dan
asimetris informasi. Problem klise ini tak digarap sehingga pasokan dan harga
dikontrol pihak yang menguasai pasar.

 Berikutnya, instrumen
yang dipakai pemerintah untuk mengendalikan inflasi makin terbatas, khususnya
setelah harga BBM sebangun dengan harga pasar. Sementara itu, pranata
legitimasi pasar amat tak memadai akibat kebijakan redistribusi dan
perlindungan sosial yang minim.

Pada level eksekusi tingkat keberhasilannya dipengaruhi dua
hal pokok, yaitu kelengkapan kebijakan (dan kelembagaan) dan sumber daya (juga
pengetahuan). Kebijakan dan kelembagaan jelas tak memberikan ruang eksekusi
bisa dijalankan dengan baik karena tak ditopang formasi lingkungan yang
mendukung. Celakanya, sumber daya (anggaran, birokrasi, dan pengetahuan) juga
tak sigap dikelola dan dikoordinasi. Fleksibilitas Bulog terkendala anggaran
(juga regulasi), birokrasi bekerja dengan inisiatif yang tak optimal, dan stok
pengetahuan (dalam wujud data pasokan dan warga yang berhak menerima) tak
sepadan dengan volume masalah. Deskripsi ini sebetulnya sudah memberikan
panduan, pada titik mana persoalan itu menyembul dan dengan kebijakan
(kelembagaan) apa mesti diformulasikan pemecahannya.

Selebihnya, tak boleh dilupakan, kerentanan pangan dan
perlindungan kelompok miskin terjadi berbarengan dengan pudarnya nilai-nilai
(informal) dan lembaga lokal. Modernisasi ekonomi yang menyulap lalu lintas
transaksi dengan panduan “profit” telah meluluhlantakkan kelekatan sosial
yang menjadi instrumen redistribusi ekonomi yang tangguh di zaman dulu. Tradisi
“jimpitan” dan lumbung beras, misalnya, yang pada masa silam menjadi
instrumen proteksi kaum miskin dari kekurangan pangan (beras) telah musnah,
digantikan pranata formal yang diinisiasi pemerintah. Organisasi ekonomi yang
berwatak kerakyatan, seperti koperasi, digempur mesin korporasi yang mengabdi
kepada laba. Jadi, urusan pangan, beras, dan raskin bukan sekadar perkara
teknis pasokan dan cara membagi, melainkan juga kesetiaan pada garis (ekonomi)
konstitusi.

AHMAD ERANI YUSTIKA EKONOM UNIVERSITAS BRAWIJAYA, DIREKTUR
EKSEKUTIF INDEF

Sumber: kompas

Indef

The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is an independent and autonomous research and policy studies institution established on August 1995 in Jakarta

Leave a Reply

Close