Ini 11 Masalah Krusial Pemerintahan Jokowi-JK versi Indef

nstitute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat ada sebelas masalah yang krusial dalam satu tahun kepemimpinan Jokowi-JK. Masalah krusial ini tidak luput dari visi yang ada di dalam Program Nawacita. "Memang tidak semua, tapi minimal ada 11 masalah yang kami sampaikan paling krusial. Itu yang harus diperhatikan agar betul. Janji ini lengkap sekali dalam visi misi Presiden Jokowi," urai Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati, ditemui‎ di diskusi akhir tahun dengan tema Catatan Akhir Tahun Indef terkait Retorika Nawacita, di Kantor Indef, Jakarta, Rabu (30/12/2015).

Ekonomi Memburuk, Indef Berikan Raport Merah Jokowi-JK

Ekonomi Indonesia selama satu tahun kepemimpinan Jokowi-JK mendapatkan raport merah dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Pasalnya sejak pasca terjadi krisis Ekonomi 1997 dimana Indonesia mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal, baru di era Presiden Joko Widodo sekarang ini kembali terjadi.

Indef: Jokowi Jangan Hanya Salahkan Menteri Ekonomi

Isu reshufle Kabinet Kerja terus menyorot soal kinerja bidang perekonomian. Banyak desakan pada Jokowi untuk merombak kementerian bidang ekonomi. Alasannya, kinerja kementerian bidang ekonomi membuat kondisi ekonomi Indonesia terpuruk.

Pemerintahan Jokowi Layak Belajar dari Pemerintahan Modi

Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati menuturkan, pemerintahan Modi mau bekerja keras untuk membenahi fundamental ekonominya, tidak hanya berkutat pada kebijakan-kebijakan ekonomi yang instan dan populis. Enny menyinggung, contoh kebijakan instan yang diambil pemerintah Jokowi ialah penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

INDEF Nilai Kabinet Jokowi Tak Punya Good Will

Minimnya kemauan baik yang tidak membutuhkan anggaran besar menjadi titik lemah kinerja tim ekonomi kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla sehingga evaluasi mutlak diperlukan untuk mendatangkan perubahan. Enny Sri Hartati, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengatakan ada banyak hal yang bisa dicapai dalam jangka pendek dan tidak membutuhkan penggunaan anggaran negara yang besar.

Jokowi batalkan sejumlah kebijakan, ini penilaian Enny Sri Hartati

Keputusan Joko Widodo membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, diapresiasi. Direktur Eskekutif Indef Enny Sri Hartati menyampaikan, memang tidak ada pilihan sempurna, dan setiap kebijakan selalu menimbulkan pro-kontra.
Close