Subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi persoalan klasik yang dihadapi bangsa Indonesia. Seiring dengan tumbuhnya erekonomian, jumlah kendaraan bermotor pun meningkat. Akibatnya, konsumsi BBM pun melonjak. Dari tahun ke tahun, anggaran subsidi terus merangkak naik.

APBN 2009 mengalokasikan subsidi BBM sebesar Rp 45,03 triliun. Setahun kemudian, alokasinya membengkak menjadi Rp 82,35 triliun. Tahun-tahun selanjutnya, alokasinya bukan menurun justru terus merangkak naik. Pada 2011, APBN mengalokasikan subsidi jadi Rp 165 trilliun. Pada 2012 naik menjadi Rp 211,89 triliun.

Pada 2013 subsidi BBM justru turun men­jadi Rp 199,85 triliun dan kembali tu­run menjadi Rp 194,89 dalam APBN 2014.

Pada 2012, realisasi konsumsi BBM ber­subsidi mencapai 45,07 juta kiloliter. La­lu pada 2013, realisasi konsumsi BBM ber­subsidi sekitar 46,34 juta kiloliter, lebih rendah dari kuota yang ditetapkan sebesar 48 juta kiloliter. Hal ini seiring dengan ke­naik­an harga BBM yang dilakukan Juni 2013.

Tahun ini, kuota BBM bersubsidi dipatok sebesar 47,35 juta kiloliter. Namun, PT Pertamina (Persero) mencatat, selama 1 Januari sampai 31 Maret, perseroan telah menyalurkan sebanyak 11,2 juta kiloliter atau sekitar 23,6% dari alokasi.

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir menyatakan, realisasi tersebut menunjukkan pertumbuhan sekitar 1,6% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2013 yang sebesar 11,02 juta kiloliter.

Pada kuartal I 2014, Pertamina telah menyalurkan premium sekitar 7,1 juta kiloliter atau sekitar 22% dari kuota sebesar 32,32 juta kiloliter dan solar se­ba­nyak 3,85 juta kiloli­ter dari kuota 14,14 juta kiloliter.

Tingginya angka konsumsi yang tentunya membuat ang­garan subsidi semakin bengkak membuat banyak pihak meminta pemerintah mengurangi subsidi BBM. Caranya, dengan me­naik­kan harga BBM bersubsidi. Usul ini pernah dilontarkan Bank Du­nia yang concern terhadap struktur fiskal Indonesia. Lembaga tersebut menyarankan harga BBM dinaik­an hingga Rp 8.500 per liter. Na­mun, Menko Per­ekonomian Hatta Rajasa menilai usul tersebut hanya sebatas wacana karena urusan subsidi BBM bukanlah ranah Bank Dunia.”Yang menentukan BBM itu naik atau tidak adalah kita, pemerintah. Tidak ada urusan dengan Bank Dunia. Kalau mau saran ya saran saja,” cetusnya.

Namun, usulan menaikkan har­ga BBM juga datang dari eko­nom di dalam negeri. Kepala Ekonom Standard Chartered Indonesia Fauzi Ichsan menilai tidak ada pilihan selain menaikan harga BBM bersubsidi untuk menjaga kuota.

Menurutnya, waktu terbaik me­ngeksekusi usulan tersebut ada­lah pada kuartal III tahun ini. ”Per­setujuan DPR itu kan untuk APBN 2014-2015, seha­rus­­nya bisa lah, asal presiden ju­ga mau. Baiknya harga BBM na­ik Agustus-Sep­tember,” ujarnya.

Fauzi menilai, kuota subsidi BBM tahun ini bisa jebol. Me­ngingat tingginya disparitas harga BBM nonsubsidi dan premi­um/solar. Dengan kisaran harga minyak mentah sebesar 105 dollar AS, harga keekonomian BBM saat ini sekitar Rp 11 ribu per liter atau hampir dua kali lipat harga premium saat ini.

Berbeda dengan Fauzi, Eko­nom Aviliani justru menilai ke­naikan harga BBM tidak bisa dilakukan tahun ini.”Kenaikan harga BBM tahun ini rasanya nggak mungkin. Pasti pemerintah nggak berani. Tapi pemerintah baru saya rasa harus naikan harga BBM,” ucapnya yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) ini.

Namun, dia menegaskan kompensasi kepada masyarakat tidak bisa lagi dengan menggunakan kucuran tunai seperti BLT. Dia menyarankan agar pemerintah membenahi sektor pertanian agar menciptakan banyak lapangan kerja.

Diusul­kan soal penghematan subsidi karena kenaikan harga BBM dialokasikan untuk transportasi umum di 14 kota besar.

Dampak

Naik atau tidaknya harga BBM di tahun ini, presiden terpilih nantinya akan menghadapi risiko karena tingginya subsidi BBM. Jika sampai pemerintahan baru terbentuk harga BBM belum juga naik, bukan tidak mungkin Presiden baru nantinya yang mengambil keputusan itu. Sama halnya ketika Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Presiden pada 2004. Lima bulan setelah menjabat, dia menaikkan harga BBM pertama kali pada Maret 2005 dari Rp 1.810 menjadi Rp 2.400 per liter. Peme­rintahan sebelumnya di bawah Presiden Megawati tidak meng­ambil opsi penaikan harga BBM.

Bagaimana dengan tahun ini? Direktur Institute for Deve­lop­ment of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, pemerintahan saat ini yang bukan menjadi pemenang pe­milu legislatif 2014 dipastikan tidak bisa memperpanjang masa berkuasa. Karenanya, dia menilai seharusnya pemerintah saat ini mewariskan kebijakan yang baik. Terutama dalam hal subsidi BBM. Apakah kenaikan harga BBM menjadi opsi terbaik? Enny menilai banyak kebijakan lain yang bisa menekan subsidi BBM.

Dari pertimbangan ekonomi semata, kata Enny, memang kenaikan harga BBM bisa dilaku­kan yakni pada periode April sampai Juli sebelum pilpres digelar.

Dia beralasan saat itu konsumsi rumah tangga dan pemerintah cukup tinggi dengan adanya pemilu.”Dari pertimbangan ekonomi asal nggak mendekati bulan Ramadan ini justru menguntungkan karena ada belanja partai. Tapi kalau disertakan motif politik itu yang berbahaya. Kita setiap ada kenaikan BBM ada kompensasi seperti BLT dan sebagainya. Ini yang nanti membuat tidak sehat artinya bisa jadi BBM sengaja dinaikkan menjelang pilpres agar pemerintah sekarang mempunyai instrumen transfer kepada ma­syarakat sehingga dijadikan muat­an politis,” paparnya.

Namun, Enny mengamini ke­bijakan harga dan subsidi BBM tak lepas dari dimensi politik. Kare­nanya, dia meminta pemerintah menyiapkan kebijakan lain yang bisa menekan subsidi BBM.

Dimensi politik yang selama ini menjadi tarik ulur kebijakan BBM di antaranyanya soal mengapa impor minyak yang dila­kukan harus melalui PT Perta­mina Energy Trading (Petral) anak usaha Pertamina yang berdomisili di Singapura. Adapun minyak impor berasal dari ne­gara-negara Mediterania, Afrika Barat, Arab Saudi, negara-nega­ra eks Sovyet dan Asia Pasifik.

Juga, mengapa produksi mi­nyak mentah Tanah Air tidak mendahulukan kepentingan kebutuhan nasional dan justru untuk diekspor.

Begitu juga pertanyaan me­ngapa impor lebih banyak minyak olahan dibanding minyak mentah. Padahal impor minyak mentah lebih murah dan bisa memberdayakan kilang di tanah air. ”Per­tanyaan-pertanyaan ini belum terjawab,” katanya.

Menurutnya, jika minyak impor berbentuk mentah bisa jadi subsidinya tidak sebesar saat ini. Namun, jika membeli minyak olahan maka harganya menggunakan patokan harga tempat asal impor. Selain itu, jika produksi minyak diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri akan menghadapi dilema karena terkait pe­nerimaan. Tetapi di sisi lain, impor migas yang besar memperlebar defisit neraca transaksi berjalan.

Lantas apa dampaknya jika harga BBM naik? Enny menilai postur anggaran menjadi lebih sehat. Sementara, jika kebijakan itu sudah disertai dengan langkah-langkah antisipasi dan matang maka hiruk pikuk tidak muncul.

“Ekspetasi inflasi berlebihan sebenarnya dampak politis. Ka­rena kebijakan yang diambil berlarut-larut sehingga menimbulkan wacana yang lama sehingga ada ekspektasi berlebihan. Jaman orba pengumuman BBM naik hanya menteri penerangan yang tahu kapannya,” cetus dia.

Terkait penolakan masyara­kat karena harga BBM naik, Enny menilai hal itu disebabkan masya­rakat tak punya pilihan lain selain menggunakan BBM. Seharusnya pemerintah menciptakan alternatif bahan bakar lain yang membuat masyarakat tidak ketergantungan dengan BBM. ”Sayangnya hingga saat ini belum ada langkah signifikan untuk energi alternatif,” ucapnya.

Fauzi Ichsan memperkirakan jika harga BBM naik tahun ini, inflasi tahunan diperkirakan akan berada kisaran 6-7,5%. Namun, kebijakan tersebut akan membuat ang­garan lebih stabil dan ber­dampak positif pada target penurunan defisit transaksi berjalan.

Dia menilai secara jangka panjang dari sudut pandang apapun dampak kenaikan harga BBM positif. Fauzi meyakini ketika Presiden Susilo Bambang Yu­dho­yono enggan menaikkan BBM subsidi sekalipun, maka presiden terpilih selanjutnya akan terpaksa mengambil kebijakan itu. 

Sumber: suaramerdeka.com

  • Berita/Post
Indef Administrator
, Indef
The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is an independent and autonomous research and policy studies institution established on August 1995 in Jakarta
follow me

Leave a Reply

Close