JAKARTA (SK) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI H M Farid Al-Fauzi mengatakan, aturan perundang-undangan terkait masalah monopoli dalam dunia usaha masih memberi peluang terjadinya praktik kartel, yang justru merugikan rakyat, bangsa dan negara.

“Kalau monopoli atau penguasaan negara terhadap kebutuhan hajat hidup rakyat, seperti listrik, gas, telekomunikasi, transportasi, air, sandang, pangan, beras, minyak, gula dan sebagainya itu suatu keharusan, maka diperlukan UU yang baik dan KPPU yang kuat,” tegas Farid Al-Fauzi dalam acara forum legislasi ‘RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat’ bersama anggota Komisi VI DPR RI FPKS Refrizal, Komisioner KPPU Muhammad Syarkawi Rauf, dan Direktur Eksekutif Institute Development of Economics dan Finance (Indef), Enny Sri Hartati di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (7/4).

Menurut Farid, untuk mengatasi banyaknya masalah persaingan usaha yang tidak sehat sehingga terjadi monopoli oleh kelompok tertentu atau sebagai kartel dan mafia dalam kebutuhan hajat hidup orang banyak yang seharusnya dikuasai atau dimonopoli oleh negara, dibutuhkan UU dan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yang kuat untuk mengendalikan monopoli kartel tersebut.

Politisi Hanura itu juga mengatakan, selama ini terjadi tumpang-tindihnya aturan persaingan usaha tersebut antara pusat dan dae-rah. Di mana aturan tentang pendirian minimarket misalnya, di daerah sudah menjadi wewenang kepala daerah, sehingga aturan dari pusat tidak berlaku di daerah.

“Makanya Komisi VI DPR harus menyelesaikan revisi dua UU, yaitu UU No.5 tahun 1999 tentang persaingan usaha dan RUU BUMN, juga perlunya KPPU yang kuat,” ujarnya.

Sementara, anggota Komisi VI Refrizal mengakui bahwa UU No.5 tahun 1999 tersebut lahirnya bisa disebut terburu-buru karena pasca reformasi di mana kita menginginkan sebuah UU, namun hasilnya masih memberi peluang terjadinya KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme).

Padahal, semangat dari pembentukan UU itu adalah pemberantasan KKN itu sendiri.

“Masih memberi peluang terhadap monopoli oleh asing, kartel, mafia dan semacamnya sehingga terkesan mengabaikan kepentingan nasional. Karena itu dibutuhkan KPPU yang kuat dan jangan sampai KPPU menjadi alat untuk kepentingan asing. Sebab itu, dengan revisi UU ini diharapkan usaha nasional bangkit dan mampu mensejahterakan rakyat,” tambahnya.

Politisi dari Dapil Sumatera Barat itu menyontohkan betapa kartel sangat diuntungkan dengan misalnya menimbun 1000 Kg gula, kalau satu Kg-nya beruntung Rp1.000,- maka hanya salam seminggu mereka ini bisa mengantongi keuntungan Rp1 triliun. Belum lagi beras, minyak, BBM, dan sebagainya.

“Jadi, dengan revisi UU ini agar usaha nasional bangkit, dan tidak lalu melakukan privatisasi namun Indosat dijual ke asing. Tarif PLN pun termahal di dunia, maka wajar ada temuan BPK ada penyimpangan Rp 34 triliun,” ungkapnya kecewa. (kar)

Sumber: http://www.suarakarya.id/

  • Berita/Post
Indef Administrator
, Indef
The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is an independent and autonomous research and policy studies institution established on August 1995 in Jakarta
follow me

Leave a Reply

Close