KOMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga terdapat praktek kartel dalam perdagangan tiga komoditas pangan strategis, yakni daging ayam, daging sapi, dan beras. Praktek tersebut dinilai yang membuat harga tiga komoditas tersebut sangat berfluktuasi.

Ketua KPPU Syarkawi menyatakan pihaknya sudah menetapkan 12 perusahaan yang diduga melakukan kartel daging ayam. Beberapa di antaranya, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, PT Charoen Pokphand Indonesia, dan PT Malindo Feedmil Tbk.

Perusahaan-perusahaan tersebut diduga mengatur pasokan day old chicks (DOC) atau ayam umur sehari dengan melakukan afkir dini parent stock. “Kesepakatan untuk afkir dini kan sebenarnya sudah termasuk kartel di dalam UU Persaingan Usaha,” cetus Syarkawi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (22/2).

Namun, anehnya, kata Syarkawi, harga ayam di peternak justru jatuh dalam seminggu terakhir ini. Syarkawi mengatakan harga ayam di peternak mandiri di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah sudah mencapai Rp8.500 per kg, sedangkan biaya pokok produksi (BPP) ayam hidup sebesar Rp18.000-Rp18.500 per kg. Padahal, afkir dini parent stock dilakukan dengan tujuan menjaga pasokan agar tidak oversuplai.

Karena itu, dia menduga ada yang mempermainkan pasokan ayam kepada para peternak mandiri. “Kalau dibiarkan terus, peternak mandiri terus merugi sampai Rp9.500 per kg,” tukas dia.

Selain tu, KPPU juga sudah menetapkan 32 feedloter sapi sebagai tersangka dugaan kartel. Ia meduga adanya persengkokolan untuk mengatur pasokan daging sapi karena sempat adanya isu pemangkasan impor sapi pada tahun lalu.

“Karena ini rezim kuota, jadi para feedloter mengatur pasokan. Kuota yang mestinya hanya untuk satu semester dibuat untuk dua semester. Dibuat pas-pasan dan akhirnya langka,” kata Syarkawi.

Untuk komoditi beras, Syarkawi mengaku belum secara tegas menduga ada praktek kartel di dalamnya. Saat ini, pihaknya masih dalam tahap monitoring di berbagai pasar.

Namun, aroma kartel sudah sedikit tercium olehnya. Syarkawi menilai adanya tindakan pedagang-pedagang nakal yang sengaja tidak mengambil beras dari Pasar Induk Beras Karawang yang menumpuk. Pedagang tersebut sudah mengetahui akan adanya beras impor yang bakal digelontorkan Perum Bulog yang harganya lebih murah. Beras dari Karawang, kata dia, mencapai Rp8.700 per kg, sedangkan harga beras Bulog sebesar Rp8.300 per kg.

“Saya menduga kenapa pedagang teriak kapan beras Bulog masuk karena mereka mau margin besar karena dua produk itu bakal dijual mereka Rp9.000 per kg,” tandas Syarkawi.

Dugaan kartel beras juga berlanjut ketika tiba-tiba harga gabah dan beras anjlok beberapa waktu lalu. Dia menduga adanya penimbunan stok yang dilakukan pedagang. Namun, dia melihat penimbun-penimbun tersebut salah strategi karena menimbun di saat sebelum panen raya.

“Ada pelaku di pedagang yang sengaja nimbun dan dikeluarin pas harga tinggi, tapi prediksi salah. Harga malah lebih rendah karena ada beras Bulog. Sebelum makin rendah, yaudah keluarin saja. Ayam dugaannya kartel, sapi juga. Nah beras lagi proses monitoring. Kita investigasi terhadap dugaan prilaku anti persaingan di beras dan ini termasuk kartel juga,” papar Syarkawi.

Di kesempatan yang sama, ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bustanul Arifin juga sudah mencium adanya dugaan kartel di perdagangan ayam dan sapi. Dia mengatakan struktur industri ayam di Indonesia sudah bermasalah.

Yang menguasai 70% industri daging ayam dari hulu ke hilir hanya dua perusahaan. Sisanya, merupakan peternak ayam mandiri. Sementara dari sekitar 100 perusahaan parent stock, hanya 5% yang menguasai 80% industri tersebut.

“Kalau sampai ada pangsa pasar dikuasai, ada persengkokolan harga, membuat harga semau-maunya, itu sudah pasti kartel,” tegas Bustanul.

Karena itu, dia menyarankan pemerintah segera membenahi kebijakan perdagangan sambil menunggu masa pengadilan perusahaan-perusahaan yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPPU.

Menurut Syarkawi, Kementerian Perdagangan harus menetapkan harga eceran terendah untuk ayam hidup agar peternak mandiri tidak merugi. Selain itu, dia meminta Kemendag untuk mengimplementasikan Pepres no 71/2015 yang selama ini dilihatnya belum dilaksanakan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmi) Adhi S Lukman menyarankan harus cold storage yang disediakan oleh BUMN atau kelompok ternak untuk menyimpan stok bahan pangan. Resi gudang juga dinilai harus dilakukan secara merata untuk membantu para peternak agar bisa tetap menjualkan barangnya dengan harga yang sesuai.

“Kalau harga lagi murah, peternak jadi bisa menyimpan dulu di resi gudang. Saat harga sudah naik, baru digelontorkan,” imbuh Adhi. (OL-1)

– See more at: http://www.mediaindonesia.com/news/read/30067/praktek-kartel-diduga-terjadi-di-3-komoditas/2016-02-22#sthash.iaYtc4Bo.dpuf
Sumber: http://www.mediaindonesia.com/

Indef

The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is an independent and autonomous research and policy studies institution established on August 1995 in Jakarta

Leave a Reply

Close