Jakarta – Ekonom Indef Enny Sri Hartati mengatakan, perlu adanya regulasi dalam mendukung perusahaan pelat merah menjadi pelopor dalam menjalankan program pemerintah, seperti membangun infrastruktur, mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan keuangan inklusif.

“Kalau pakai kredit nonkomersial dari pemerintah, tidak berjalan efektif. Ketika masuk APBN akan tersandera anggaran mandatory. Regulasi itu mendukung BUMN dalam mendapatkan pembiayaan komersial tapi dapat garansi dari pemerintah,” ujar Enny, ketika ditemui di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (13/1/2015).

Enny menjelaskan, mengapa regulasi itu harus dilakukan, karena likuiditas pembiayaan di dalam negeri masih rendah. Sehingga dalam mendapatkan pembiayaan komersial bisa diperoleh dari luar negeri.

“Harus ada terobosan agar pemerintah bayar garansi, tapi tidak jadi utang pemerintah tapi masuk ke utang BUMN,” tegasnya.

Jika regulasi bisa berjalan, dia menegaskan, maka program pemerintah dapat terlaksana dengan baik. Selain itu memberikan keuntungan bagi perusahaan pelat merah dan pemerintah.

“Kalau hal itu bisa dilakukan, aset BUMN (Rp4 ribu triliun), minimal setengahnya atau 50 persen bisa balik ke kita,” tutup Enny.


Sumber : http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/01/13/344587/perusahaan-bumn-butuh-regulasi-khusus-agar-jadi-pelopor

Indef

The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is an independent and autonomous research and policy studies institution established on August 1995 in Jakarta

Leave a Reply

Close