TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Selama 10 tahun Kabinet Indonesia Bersatu memimpin negara, pengusaha merasakan kekecewaan mendalam. Hal ini dilihat dari banyak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai keinginan pengusaha.

“Minimal 10 tahun ke belakang investor merasa kekecewaan,” ujar Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati kepada TRIBUNnews.com, Selasa (15/4/2014).

Enny menjelaskan alasan utama para pengusaha kecewa, karena visi-misi yang diberikan pemerintah selama 10 tahun ini tidak mendukung kebijakan ekonomi. Program pemerintah yang sudah berjalan, tidak dilaksanakan secara maksimal.

“Investor tidak nyaman dengan kebijakan ekonomi, karena program pemerintah belum dijalankan maksimal,” kata Enny.

Tiga partai yang mendulang suara terbanyak dalam pemilu legislatif 2014, yakni PDIP dengan perolehan suara 19 persen, Golkar 14 persen dan Gerindra 11 persen harus bisa meyakinkan investor kembali. Setidaknya, para pengusaha percaya atas kebijakan pemerintah di kabinet selanjutnya.

“Dari tiga partai harus saling mengoreksi, tentu langkah awal menarik minat investor asing, implementasikan program pemerintah,” kata Enny.

Untuk bisa melaksanakan hal tersebut, pemerintah selanjutnya harus cerdas dalam membentuk tim. Dalam hal ini, para pemangku politik yang akan menduduki bangku pemerintahan harus bisa menggerakan perekonomian negara ke arah yang lebih baik. “Semua itu harus menunggu dari tim ekonomi,” papar Enny.

Enny Sri Hartati mengungkapkan ada beberapa pengusaha yang ingin merasakan kejayaan saat seperti Orde Baru. Dalam hal ini pengusaha tersebut ingin Partai Golkar duduk dan menguasai kursi legislatif. Dengan demikian, dapat menciptakan suasana investasi yang nyaman dan stabil sama seperti di Orde Baru di bawah rezim Soeharto. “Investor melihat Golkar dilihat dari referensinya dari zaman,” ujar Enny.

Enny mengerti alasan para pengusaha tersebut berdasarkan stabilitas politik dan ekonomi. Sehingga dalam melakukan ekspansi bisnis, pengusaha tak perlu khawatir akan diarahkan kepada kebijakan yang merugikan usahanya. “Kunci utama itu stabilitas konsistensi yang ditawarkan Golkar bisa mempengaruhi investor,” kata Enny.

Selain itu, menurut Enny para pengusaha berharap Golkar bisa menciptakan kepentingan pengusaha terutama dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, para pengusaha bisa mudah mendapatkan izin mengembangkan usaha dengan biaya yang relatif murah sama seperti di zaman orde baru. “Jadi investor lebih melihat kondisi yang terjadi jika partai Golkar memimpin,” ujar Enny.

Namun tidak hanya Golkar yang dilihat para pelaku ekonomi. Dua partai dengan suara terbanyak dari pemilu legislatif, PDI Perjuangan dan Gerindra juga dinilai positif para pengusaha. Dalam hal ini para pengusaha melihat visi misi yang baik dari seluruh partai yang meraup suara terbanyak di pemilu legislatif. Untuk PDI Perjuangan, para pengusaha senang dengan kebijakan yang mengusung ekonomi kerakyatan. “Masing-masing punya keunggulan. PDI P dengan ekonomi kerakyatan tumbuh bersama pengusaha,” kata Enny.

Sedangkan Gerindra, Enny melihat para pengusaha senang terhadap vis misi untuk ketahanan pangan dan energi. Karena dua sektor tersebut, menurut pengusaha adalah sektor penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi negara. “Gerindra punya visi misi dengan ketahanan pangan dan energi,” ujar Enny.

Saat ini para partai politik sibuk melakukan koalisi antara sesama. Melihat hal tersebut, para pengusaha hanya menunggu dan berharap para pemangku jabatan bisa memberikan kebijakan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. “Investor masih melakukan aksi wait and see,” jelas Enny.

Enny mengungkapkan walaupun sudah hampir dipastikan PDIP pemenang pemilu, dan pengusaha sudah ada gambaran, hal ini belum menunjukkan ada partai yang dominan memberikan kebijakan di sektor bisnis. “Kondisi ini belum pasti ke depan, kompetisi pemilu legislatif bukan status quo,” papar Enny.

Sumber: tribunenews.com

  • Berita/Post
The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is an independent and autonomous research and policy studies institution established on August 1995 in Jakarta
×
The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is an independent and autonomous research and policy studies institution established on August 1995 in Jakarta

Leave a Reply

Close