Pengamat: Ibu Ani Terganggu
Jum'at, 07 November 2008 | 09:11 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:
Langkah intervensi pemerintah yang begitu besar dalam penyelamatan
bisnis Bumi Resources dari Grup Bakrie sehingga Menteri Keuangan Sri
Mulyani pun mengancam mundur, dinilai akan mengancam kredibilitas
pemerintah.
"Saya khawatir karena Ibu Ani (Sri Mulyani) itu
dinilai sebagai simbol pasar, penjaga gawang stabilitas makro. Dia
adalah orang yang cukup kredibel bagi pasar," ujar Ahmad Erani,
Direktrur Eksekutif Indef kepada Tempo pagi ini.
"Saya pikir dia
keberatan dan terganggu dengan intervensi pemerintah yang bias," kata
Erani merujuk rencana pembelian kembali saham BUMN yang dibelokkan
untuk menyelamatkan perusahaan swasta.
Menurut Erani, salah satu
alasan keberatan Sri Mulyani adalah karena dia percaya intervensi yang
berlebihan tidak bagus, bahkan dalam kondisi memasuki krisis saat ini.
"Fungsi pemerintah hanya sebatas membuat regulasi selektif untuk
mendorong ekonomi pasar berfungsi," ujarnya.
Sementara langkah intervensi pemerintah, justru terlihat semakin memperkeruh suasana. Hal ini terkait rencana buy back
saham di BUMN Rp 10 triliun yang hanya terpakai separuh pada awalnya
dan kemudian ada indikasi dipergunakan untuk menyelamatkan perusahaan
swasta yang saat ini kondisinya menyedihkan.
"Ibu Ani merasa dimanipulasi dan dikibuli dengan rencana itu," ujar Erani.
Menurut Erani, pengaruh buy back Rp
10 triliun sendiri tidak memadai karena nilainya relatif kecil
dibandingkan kapitalisasi pasar Rp 1.500 triliun diluar obligasi dan
pasar asuransi, (total Rp 2.000 triliun).
Namun, masalah yang
utama adalah kredibiliatas pemerintah, karena biasnya langkah pembelian
kembali BUMN itu yang digunakan juga untuk penyelamatan perusahaan
swasta.
Koran Tempo hari ini (7/11) memberitakan Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran eselon satu Departemen
Keuangan, Rabu malam lalu, menyampaikan rencana pengunduran diri kepada
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Aksi mundur itu berawal
dari kekecewaan Sri Mulyani atas intervensi pemerintah terhadap Bursa
Efek Indonesia. Semula, Bursa akan kembali memperdagangkan saham Bumi
Resourcees milik Grup Bakrie yang dihentikan perdagangannya sejak 7
Okbotber lalu pada Rabu pagi.
Namun, keputusan itu tiba-tiba
dibatalkan sesaat sebelum perdagangan sesi pertama dibuka pukul 9.30.
Tidak ada penjelasan detail di balik keputusan ini. Direktur Bursa Efek
Indonesia Erry Firmansyah hanya menyebutan, "Atas permintaan
pemerintah."
|
