Jakarta, Kompas - Korupsi yang merajalela di sektor politik dan yudisial serta belum mampu diatasi secara cepat mengancam proses demokrasi yang sedang dibangun. Selain akan memperkuat ketidakadilan dan menumbuhsuburkan kesenjangan kesejahteraan, juga menghancurkan budaya kejujuran dan kompetisi yang sehat.

Demikian diungkapkan guru besar filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Franz Magnis- Suseno, dalam seminar ”Peran Perempuan Mencegah Korupsi” di Jakarta, Selasa (4/11). Hadir pula sebagai pembicara, pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri; anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Marwah Daud Ibrahim; dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar.

Menurut Magnis, korupsi membuat harga barang kebutuhan masyarakat sangat mahal, tak sebanding dengan kecilnya pendapatan masyarakat. Biaya produksi yang dikeluarkan korporasi juga semakin tinggi walau ongkos buruh tetap rendah.

”Korupsi membuat keputusan yang diambil negara adalah keputusan yang paling menguntungkan, bukan keputusan yang terbaik. Padahal, dengan kondisi Indonesia saat ini, Indonesia butuh keputusan yang terbaik,” ujar Magnis.

Menurut Antasari, korupsi terjadi karena ada niat dan kesempatan. Untuk membatasi kesempatan, sistem pengawasan lembaga pemerintah harus dilakukan secara ketat. Agar efektif, pengawasan harus dilakukan oleh pihak di luar lembaga yang diawasi.

Marwah menambahkan, korupsi mematikan kreativitas anak bangsa dan secara perlahan akan menghancurkan bangsa. Perempuan sebagai ibu dan orangtua memiliki peran strategis dalam membentengi semua anggota keluarga agar tidak melakukan korupsi.

Untuk mengatasi korupsi, lanjut Magnis, dapat dilakukan jika para pemimpin memiliki kehendak kuat untuk memberantasnya. Kelompok masyarakat madani juga dapat memberikan tekanan kepada kelompok pengambil keputusan sehingga kebocoran anggaran dapat dicegah.

”Nilai harga diri yang menghargai prestasi, bukan konsumsi, perlu digali kembali,” ujarnya.

Boikot pemilu

Sementara itu, Faisal menilai korupsi makin menjadi-jadi akibat ulah partai politik dan politisi. Partai tidak pernah transparan menyampaikan kepada publik sumber pembiayaannya selama ini. Walau sering kali mengatakan tidak memiliki dana cukup, kegiatan partai banyak dilakukan di hotel-hotel mewah.

”Partai harus dipaksa agar memiliki aturan dalam pengelolaan uangnya. Sumber keuangan dan penggunaan uang partai harus dapat diketahui publik,” katanya.

Hal ini diperlukan untuk mencegah partai didanai pengusaha hitam. Dikuasainya partai oleh kelompok swasta akan membuat dibajaknya kebijakan publik oleh kepentingan pengusaha hitam yang mensponsori partai.

Jika partai tidak mau transparan dalam pengelolaan keuangannya, lanjut Faisal, masyarakat perlu memboikot pelaksanaan pemilu. (MZW)