Jakarta, Kompas - Sistem resi gudang dapat membantu petani menghadapi krisis keuangan yang kini melanda dunia. Sistem ini memungkinkan petani menunda penjualan komoditasnya saat harga produk pertanian turun, misalnya ketika panen.

Namun, upaya mendorong implementasi sistem resi gudang (SRG) membutuhkan pemahaman dan dukungan lintas sektoral, termasuk dari perbankan dan pemerintah daerah.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Departemen Perdagangan Deddy Saleh, Selasa (4/11) di Jakarta, menjelaskan hal itu. Dikatakan, melalui SRG, petani tetap dimungkinkan mendapat akses pembiayaan jangka pendek saat hasil panennya disimpan di gudang menunggu harga membaik. Di sisi lain, pemerintah diuntungkan karena stok pangan dapat dikendalikan dan harga komoditas pertanian dapat distabilkan.

Deddy menjelaskan, SRG adalah instrumen baru meskipun didasarkan pada UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang. Peraturan pelaksanaan UU ini  terus dilengkapi hingga bulan Juli.

Saat ini, SRG baru diuji coba di tiga daerah sentra produksi gabah, yakni di Indramayu (Jawa Barat), Banyumas (Jawa Tengah), dan Jombang (Jawa Timur). Adapun untuk jagung uji coba dilakukan di Gowa, Sulawesi Selatan.

Menurut Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan, untuk mendorong dan menyempurnakan implementasi SRG, tidak cukup hanya dengan regulasi perdagangan. Diperlukan kebijakan lintas sektoral yang disusun bersama antara Departemen Pertanian, Bulog, otoritas perbankan dan lembaga keuangan, Kementerian Negara Urusan Koperasi/UKM serta pemerintah daerah.

Fadhil mencontohkan, implementasi SRG kerap terbentur kelembagaan usaha dan posisi tawar petani yang lemah. Usaha petani berskala gurem dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,3 hektar membuat pembiayaan SRG tidak efisien jika diterapkan bagi petani secara individual.

”Masalah ini membuat perbankan belum terdorong meningkatkan portofolio kreditnya kepada petani. Perlu strategi penguatan kelembagaan petani, misalnya melalui koperasi tani,” ujarnya.

Data Indef menunjukkan, kredit perbankan untuk sektor pertanian turun tajam dalam satu dekade terakhir. Pada 2007, porsi kredit untuk pertanian 5,62 persen dari total kredit bank umum. Padahal, pada 1999 mencapai 10,96 persen.

Menurut Fadhil, UU Resi Gudang belum secara memadai mengatur sistem dan prosedur yang terpadu antara otoritas pertanian, perdagangan, dan perbankan. (DAY)