INDEF - News

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah harus segera merealisasikan insentif untuk dunia usaha yang terkena imbas krisis keuangan global.

Realisasi pemberian insentif mendesak agar industri nasional bisa menghindari penurunan produksi yang berujung pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan/pekerja. Sektor-sektor yang perlu mendapat prioritas pemerintah adalah industri manufaktur dan pertanian yang berorientasi ekspor serta bersifat padat karya, termasuk usaha kecil, dan menengah (UKM).

"Guna memperbaiki perekonomian nasional akibat dampak krisis keuangan global, pemerintah harus merealisasikan insentif yang dijanjikan untuk sektor usaha tertentu. Insentif itu akan membantu pengusaha dan pekerja di industri manufaktur dan serta pertanian. Pemberian insentif juga dapat memacu perkembangan perekonomian," kata Direktur Indef Ahmad Erani Yustika, di Jakarta, kemarin.

Insentif yang perlu diberikan pemerintah, menurut Ahmad Erani, bisa berupa keringanan pajak, fasilitas untuk ekspansi pasar, dan insentif untuk efisiensi produksi. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT), sepatu/alas kaki, elektronik, dan industri agro, serta sektor pertanian yang sebagian besar berorientasi ekspor urgen memperoleh insentif ini. "Selama ini kebijakan insentif hanya timbul-tenggelam, tanpa realisasi," ujarnya.

Menurut Erani, insentif dapat diberikan pemerintah berupa fiskal (perpajakan) maupun nonfiskal, seperti pembangunan infrastruktur, suku bunga kredit rendah, juga regulasi. Intinya, pemerintah harus bisa dan mau memberikan insentif, terutama untuk manufaktur dan pertanian, karena berdampak memacu perbaikan ekonomi nasional serta banyak menyerap tenaga kerja.

"Apa pun alasannya, pemerintah tidak dapat memungkiri bahwa kedua sektor itu banyak menggerakkan ekonomi masyarakat dan negara," tutur Erani.

Sektor industri manufaktur dan pertanian di Indonesia, katanya pula, memiliki keunggulan komparatif dengan kekayaan sumber daya alam dan ketersediaan tenaga kerja. Karena itu, pelaku usaha sebagian besar berada di kedua sektor tersebut.

"Jika pemerintah dapat memperbaiki dua sektor itu, dampak positifnya adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang otomatis akan mengatasi pengangguran dan kemiskinan secara konkret. Ini yang perlu dilakukan pemerintah mulai dari sekarang. Realisasikanlah insentif yang dijanjikan agar fundamental ekonomi di masa depan tidak mudah terombang-ambing oleh krisis," kata Erani.

Di lain pihak, Ketua Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Ambar Tjahyono mengatakan, sekitar 300 perusahaan mebel terancam terkena kredit macet akibat tidak adanya jaminan letter of credit (L/C) dari perbankan. "Dengan jatuhnya perbankan di AS, maka transaksi pembayaran ekspor-impor terhambat, karena tidak ada lagi yang berani menjamin L/C. Tentu para eksportir akan terhambat transaksinya," kata Ambar.

Dia juga mengatakan terhambatnya transaksi ini akan memengaruhi aliran kas perusahaan mebel dan dapat menghambat pembayaran kredit ke perbankan di Tanah Air. Jika terhambatnya pembayaran membuat perbankan bertindak arogan, misalnya memasukkan beberapa perusahaan mebel ke dalam daftar hitam, maka akan semakin memperparah kondisi perusahaan. "Jika perbankan arogan, tentu semakin parah dan bisa berujung pada PHK," ujar dia.

Asmindo sendiri akan segera mendiskusikan masalah ini dengan pemerintah. Dalam hal ini, asosiasi akan meminta bantuan pemerintah agar perbankan mau memberikan kelonggaran kepada pengusaha yang terkendala pembayaran tersebut. "Minimal ada kelonggaran selama sembilan bulan untuk menangguhkan pembayaran," tuturnya. (Bayu/Andrian)