Media Indonesia, Kamis, 30 Oktober 2008 00:03 WIB

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengumpulkan para ekonom, pengusaha, dan para menteri bidang ekonomi serta tokoh bidang perekonomian untuk membahas masalah sektor keuangan dan perbankan.
Sejumlah pengamat ekonomi yang hadir dalam acara tersebut antara lain Bambang Brodjonegoro (UI), Didik J Rachbini (Indef), Ninasapti Triaswati (Indef), Badia Perizade (Universitas Sriwijaya), Fadhil Hasan (Indef), Aviliani (Indef), dan Christianto Wibisono (Global Nexus Institute).

Sementara itu, para pelaku ekonomi yang hadir antara lain MS Hidayat, John Prasetio, James T Riady, Chris Kanter, Agus Martowardojo, Franky O Widjaja, Benny Sutrisno, Robert Budi Hartono, Wisnu Wardhana, dan Gita Wiryawan (Kadin). Pada pertemuan itu, Presiden Yudhoyono didampingi Plt Menko Perekonomian/Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, Gubernur BI Boediono, Muliaman D Hadad (BI), Joyo Winoto (BPN), Hermanto Siregar, Chatib Basri, Rudjito, Anggito Abimanyu, dan M Ikhsan.
Sejak terjadi krisis keuangan global, Presiden Yudhoyono memang kerap mengumpulkan para ekonom dan pengusaha guna membahas perkembangan yang terjadi. Pertemuan terakhir dilakukan pada 13 Oktober lalu saat Presiden menjelaskan mengenai langkah pemerintah menghadapi krisis yakni dengan mengeluarkan tiga perpu mengenai amendemen UU BI, peningkatan penjaminan nasabah hingga Rp2 miliar, dan protokol penanganan krisis.

Seusai pertemuan kemarin, Ketua Kadin MS Hidayat mengatakan Presiden meminta masukan guna dibawa dalam pertemuan forum G-20 di Washington AS, pertengahan November. Presiden Yudhoyono mewakili Asia dalam pertemuan yang membahas krisis keuangan global.

"Presiden melakukan brain storming untuk proposal di forum G-20 di Washington. Draf harus sampai 5 November lalu dipresentasikan ke pemerintah agar menjadi proposal," kata MS Hidayat.
Hidayat mengatakan pengusaha meminta agar Presiden mempertimbangkan beberapa hal dalam sektor keuangan dan perbankan. Seperti penjaminan penuh atas dana di perbankan, pengawasan lalu lintas devisa yang ketat, dan menghapus hambatan di sektor riil menjadi fokus utama.
Sebelumnya, para ekonom mengatakan saat ini pemerintah harus juga berkonsentrasi menggairahkan sektor riil setelah stabilitas ekonomi makro terjaga.(Faw/E-2)