INDEF - News

"Kita sudah bahas bagaimana mengimplementasikan inpres tentang sektor riil ini," kata Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, usai memberikan sambutan pada seminar "Mencari Model Pengelolaan Proses Kebijakan Pembangunan di Indonesia", kemarin, di Jakarta.

Selama ini, inpres itu belum benar-benar diimplementasikan. Karena itu, di tengah gejolak sektor keuangan global yang tak terkecuali bisa mengimbas ke kehidupan ekonomi di dalam negeri, pemerintah merasa perlu mengefektifkan peraturan yang tertuang dalam Inpres No 6 Tahun 2007 ini.

Menurut Paskah, pemerintah ingin agar Inpres No 6/2007 benar-benar menjadi stimulus sektor riil. "Bagi pemerintah, sektor fiskal harus sejalan dengan sektor riil," katanya.

Dalam konteks implementasi Inpres No 6/2007, pemerintah berupaya mempertahankan target ekspor sebesar 13-14 persen, meski krisis finansial global jelas menghadang. Untuk itu, diversifikasi atau terobosan ekspor ke negara nontradisional akan dimaksimalkan.

"Ekspor kita, terutama ke Singapura, Eropa, dan AS, pasti terkendala oleh krisis keuangan global. Jadi, kita harus melakukan diversifikasi pasar ekspor sehingga target ekpsor bisa dipertahankan tetap 13-14 persen," ujar Paskah.

Dia mengakui, selama ini kegiatan ekspor terhambat oleh faktor regulasi, terutama menyangkut perizinan. Namun, katanya, beberapa perbaikan, terutama di daerah, sudah dan akan terus dilakukan. Dengan demikian, kegiatan ekspor diharapkan bisa lebih lancar.

Di bagian lain, Paskah mengungkapkan bahwa pemerintah berharap imbas krisis keuangan global tidak melahirkan tindak pemutusan hubungan kerja (PHK) di dalam negeri. Untuk itu, ujarnya, dunia usaha nasional harus dibuat kondusif.

Untuk itu pula, penggunaan produk dalam negeri akan digalakkan. Pemerintah sudah bertekad bahwa soal itu tidak lagi boleh menjadi sebatas berupa political will, berupa peraturan, tapi tanpa implementasi nyata. "Harus ada langkah konkret," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika.

Dia menyebutkan, peraturan yang hanya indah di atas kertas itu bukan hanya menyangkut soal penggunaan produk dalam negeri. ""Banyak kebijakan lain pemerintah yang menjadi sia-sia karena tidak diimplementasikan dengan baik," ujarnya.

Karena itu, sebelum memutuskan menerbitkan peraturan baru, pemerintah lebih baik terlebih dulu meninjau ulang efektivitas berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan. Jika ternyata belum diimplementasikan secara sungguh-sungguh, penerbitan peraturan baru jelas kurang relevan.

"Lebih baik implementasikan peraturan-peraturan yang sudah ada secara baik dan serius," kata Yustika. Kalaupun ternyata penerbitan peraturan baru dinilai urgen atau tak terhindarkan, pemerintah harus menunjuk regulator sebagai penanggung jawab pelaksana. Regulator perlu diberi terget-terget tertentu sehingga kelak pertanggungjawaban mereka dalam melaksanakan peraturan jelas terukur.

"Jadi, peraturan yang dibuat juga harus dikawal dari waktu ke waktu. Dengan demikian, kemajuan yang dicapai bisa terus terpantau," kata Yustika.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Hasto Kristianto mengatakan, untuk meningkatkan produksi di dalam negeri, pemerintah tidak perlu sekadar mengeluarkan peraturan khusus, entah berupa inpres atau perpres. Kebijakan tersebut, katanya, juga harus disertai realokasi anggaran yang berdampak mendorong kapabilitas rakyat untuk berproduksi. "Pemerintah juga harus mempunyai keberpihakan terhadap industri yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Sebab, tanpa melakukan itu, peningkatan produksi akan sulit diwujudkan," ujar Hasto.

Dia mengatakan, harus ada perubahan-perubahan mata anggaran di setiap departemen guna mewujudkan peningkatan produksi. Sebab, ruang lingkup perpres peningkatan produksi harus menyetuh masalah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti industri yang banyak menyerap tenaga kerja.

Hasto juga mengatakan, saat ini ketergantungan impor Indonesia mencapai 20 miliar dolar AS. Dengan demikian, seharusnya pemerintah mendorong industri-industri substitusi impor yang berkaitan dengan sektor-sektor strategis, seperti pertanian. "Untuk industri ini, Indonesia mempunyai ahli-ahli yang sangat banyak serta kapabilitas untuk membangun pabrik-pabrik, namun tentunya harus dengan dukungan pemerintah," katanya.

Dengan pabrik yang ada, nantinya Indonesia dapat mengimpor pupuk lokal yang sudah dikembangkan secara masal. "Intinya, perpres ini harus menyentuh perkembangan industri kerakyatan," katanya. (Bayu/Indra)