JAKARTA, RABU — Cara tercepat mengantisipasi dampak krisis AS terhadap perekonomian Indonesia adalah dengan membiarkan nilai tukar rupiah terdepresiasi secara terukur dan gradual. "BI tetap perlu mengontrol juga jangan sampai terlalu volatile, kalau masih di kisaran Rp 9400 hingga Rp 9500 bisa ditolerir dan dalam jangka waktu 3 bulan," ujar pengamat ekonomi Dradjad Wibowo, kebijakan BI menaikkan BI rate untuk menguatkan nilai tukar rupiah itu tidak tepat. Ia memaparkan hal itu dalam diskusi Antisipasi Krisis Keuangan Global di Jakarta, Rabu (8/10).

Tindakan membiarkan turunnya nilai rupiah secara gradual itu juga berdampak. "Ya semua kebijakan ekonomi itu pasti ada efek positif dan negatifnya. Kalau efek negatif munculnya importir impleasant dapat dikendalikan dengan memperketat arus impor barang-barang konsumsi dan itu sudah dijalankan Pemerintah, tinggal pengawasan implementasinya," jelasnya.

Kebijakan menaikkan BI rate, menurut Dradjad, juga kurang tepat karena justru akan menaikkan suku bunga kredit yang berimbas pada tingginya rasio kredit macet (Non Performing Loan /NPL). "Dari langkah yang telah ditempuh BI untuk mengantisipasi krisis akhir-akhir ini menunjukkan kemampuan BI untuk melakukan operasi moneter sudah turun," kata Dradjad.

Sedangkan menurut ekonom Indef Aviliani, BI perlu menyiapkan satu skema darurat untuk terjun langsung memutus intermediasi perbankan dalam menjamin kelancaran likuiditas perusahaan dan lalu-lintas ekspor.