Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut 2 perusahaan besar diduga terlibat kartel ayam. Menurut Ketua KPPU, Syarkawi Rauf, kartel ini telah membuat harga ayam di tingkat peternak jatuh.

Mereka kuasai semua proses dari hulu hingga ke hilir. Nilai bisnis unggas Rp 400 triliun dari hulu sampai hilir. Ini namanya penguasaan pasar, duopoli oleh 2 perusahaan besar,” ujar Syarkawi usai acara diskusi di kantor INDEF, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016).

Sejumlah peternak terkena dampak dari praktik kartel tersebut, contohnya di Semarang dan Bandung. Syarkawi mengungkapkan di Semarang ada disparitas biaya produksi sebesar Rp 18.000/kg, sedangkan harga pokok di tingkat peternak hanya sekitar Rp 8.500/kg-Rp 10.000/kg.

Kondisi serupa juga dialami peternak ayam di Bandung.

“Yang paling terdampak adalah di Bandung dan Semarang karena pembentukan harga seperti itu,” ujar Syarkawi.

Dia menambahkan, saat ini KPPU sedang memeriksa 12 perusahaan yang diduga terlibat kartel ayam.

“12 perusahaan sudah kita perkarakan di KPPU. Kita juga investigasi dugaan pelanggaran lain, apakah ada praktik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mematikan peternak kecil,” kata Syarkawi.

Menurut Syarkawi, 12 perusahaan tersebut saat ini menguasai sekitar 90% pasar daging ayam yang beredar, dan memiliki bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir seperti pakan ternak, DOC (day old chicken), obat, hingga produk olahannya.

Dia merinci, sejumlah temuan pelanggaran tersebut di antaranya menahan pasokan ayam sehingga harga daging ayam melambung tinggi, afkir dini pada ayam betina untuk menaikkan harga, dan persekongkolan mematikan petani dengan menggelontorkan suplai secara bersama-sama sehingga harga ayam anjlok.

“Ayam sempat di harga Rp 40.000/ekor, ini terjadi setelah pengafkiran ayam, kemudian beberapa waktu lalu lagi tiba-tiba naik karena stok tiba-tiba menghilang. Terakhir adalah persekongkolan untuk menjatuhkan pemain lain yang kecil-kecil dengan membuat pasar kelebihan pasokan, mereka sengaja jual rugi,” paparnya.

Khusus kasus pengafkiran ayam sendiri, lanjut Syarkawi, merupakan desakan perusahaan-perusahaan peternakan skala besar pada Kementerian Pertanian agar diizinkan populasi parents stock.

Sumber: http://www.Postskepo.com/

Indef

The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is an independent and autonomous research and policy studies institution established on August 1995 in Jakarta

Leave a Reply

Close