“Pemerintah mengaku sudah mengaji keefektifan biaya perjalanan dinas sejak anggaran tiga tahun terakhir. Anehnya, kajian yang ada justru menaikkan jumlah biaya perjalanan dinas dari tahun ke tahun yang dinilai sebagai pemborosan.
“Angka perjalanan dinas terus kita review. Perjalanan dinas kira-kira totalnya 23 triliun rupiah, baik dalam maupun luar negeri. Selama tiga tahun ini, terus kita upayakan pengendalian biaya yang tidak perlu,” ujar Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, dalam acara Indonesia Investment Forum di Jakarta, Senin (16/9).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja perjalanan dinas tahun 2009 mencapai 15,5 triliun rupiah, pada tahun 2010 mencapai 18,31 triliun rupiah, dan pada tahun 2011 nilainya mencapai 19,63 triliun rupiah. Adapun dalam APBN-P 2012 angkanya membengkak menjadi 24,74 triliun rupiah dan RAPBN 2013 direncanakan sebesar 21,93 triliun rupiah.
Ia mengatakan setiap tahun ada pemotongan anggaran untuk perjalanan dinas. Semua lembaga pemerintah diminta bisa bekerja sama dalam mengendalikan belanja pos tersebut mengingat alokasinya sudah ada di pos non-operasional suatu instansi.
“Dan itu sudah dilakukan seperti di 2011 dilakukan mandatory pemotongan 10 persen, dan diharapkan itu dari biaya perjalanan dinas ini. Tahun 2012 juga demikian, kita potong 18 triliun rupiah itu untuk mengefektifkan. Tetapi kami yakin ada kesempatan lagi mengurangi biaya perjalanan dinas. Ini semua lembaga termasuk lembaga negara dan kementerian, dan pengawasan harus ditingkatkan,” kata Agus.
Tidak Membebani
Pengamat ekonomi Indef, Enny Sri Hartati, mengatakan pemerintah harus bisa memangkas perjalanan dinas agar tidak terlalu membebani pengeluaran negara. Pasalnya, dalam perjalanan dinas tersebut, tidak semua kegiatan pusat harus secara fisik datang ke daerah.
“Kalau sifatnya monitoring, tidak usah rombongan sirkus yang datang maka perlu ada koordinasi karena koordinasi ini tidak selalu didatangi secara fisik,” kata Enny.
Enny menuturkan semestinya efisiensi penurunan anggaran perjalanan dinas ini tidak berpengaruh pada fungsi dan tugas dari kementerian/lembaga (K/L). Selain itu, dengan teknologi yang sudah berkembang, monitoring tugas bisa melalui surat elektronik maupun video call.
“Kita hanya menyoroti terlalu besar saja, intinya yang penting diefisienkan. Kalau melihat proporsinya perjalanan dinas terselip di setiap kegiatan nomenklaturnya jadi bengkak dan setiap kegiatan pasti ada padahal tidak urgen,” kata Enny. fia/E-9

Indef

The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is an independent and autonomous research and policy studies institution established on August 1995 in Jakarta

Leave a Reply

Close