Stabilisasi nilai tukar rupiah, di tengah bayangan kemungkinan terjadinya kembali perang kurs, semestinya dilakukan secara terpadu oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Pasalnya, stabilisasi bukan sekadar mengontrol pergerakan mata uang dalam jangka pendek, tetapi harus dibarengi dengan upaya membangun industri bernilai tambah yang kompetitif. Dengan demikian, akan terwujud kemandirian industri nasional yang tidak bergantung pada bahan baku impor sehingga perekonomian dalam negeri relatif aman dari dampak gejolak global. Pentingnya membangun industri bernilai tambah itu dikemukakan oleh Kepala Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM, Riza Nur Arfani, ketika dihubungi, Kamis (14/2). Menurut Riza, tidak ada cara lain bagi pemerintah selain fokus mengembangkan industri yang memiliki nilai tambah, terutama hilirisasi agri-industri untuk substitusi impor pangan yang cukup besar. Selain itu, terus meningkatkan daya saing global sehingga tidak menjadi ajang serbuan barang manufaktur, terutama dari China. 

Pengembangan pertanian pangan Indonesia bisa dikejar dalam dua tahun. Namun, pemerintah tidak hanya harus melarang impor pangan, tetapi juga menghapus subsidi impor gandum. Selanjutnya, dana hasil bea masuk impor gandum itu bisa dialokasikan untuk membantu petani sorgum (sebagai substitusi gandum) dan padi. Hal itu perlu dilakukan karena kebergantungan yang tinggi pada pangan impor akan mengancam kedaulatan nasional, terutama perut rakyat. Terkait dengan stabilisasi kurs yang dilakukan otoritas moneter, kebijakan BI mewajibkan eksportir melaporkan dan menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) di perbankan dalam negeri belum optimal memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Peneliti Institute for Development of Economist and Finance (Indef), Eko Listianto, di Jakarta, Kamis (14/2), mengatakan jika merujuk pada tujuan, peraturan DHE dilakukan salah satunya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. 
Kebijakan devisa hasil ekspor ini sangat strategis untuk mengatasi pelemahan nilai tukar yang beberapa waktu belakangan ini terjadi. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika para eksportir enggan menyetorkan devisa hasil ekspor ke perbankan devisa di dalam negeri. Karena itu, sambung dia, sanski yang telah ada dalam peraturan tersebut wajib diberlakukan agar para eksportir tersebut jera tidak memenuhi aturan yang ada. “Penegakan sanksi ini harus berjalan karena mereka harus tunduk pada aturan yang ada di Indonesia,” jelas dia. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 13/20/PBI/2011, eksportir wajib menerima seluruh DHE melalui bank devisa di Indonesia, paling lama 90 hari setelah tanggal pemPostshuan ekspor barang (PEB). Bila nekat melanggar, perusahaan itu mendapat sanksi administratif berupa denda 0,5 persen dari nominal DHE yang belum masuk ke bank devisa dalam negeri. 
Total penerimaan DHE hingga Oktober 2012 mencapai 22,3 miliar dollar AS dengan komoditas terbesar dari batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan tekstil. Menurut Eko, kebijakan devisa hasil ekspor bukan hanya untuk kepentingan BI, tetapi juga untuk mendorong perekonomian nasional. Pasalnya, sebagian besar devisa hasil ekspor ini berasal dari kekayaan alam yang cukup besar di dalam negeri, tetapi hasil yang diberikan sangat sedikit. Jika eksportir tidak sepaham dengan tujuan Bank Indonesia maupun pemerintah, bisa dipastikan orientasinya hanya profit, bukan menjaga stabilitas ekonomi nasional. 

  • Berita/Post
Indef Administrator
, Indef
The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is an independent and autonomous research and policy studies institution established on August 1995 in Jakarta
follow me

Leave a Reply

Close