Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah menetapkan target penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp1.546 triliun atau naik 3,9 persen bila dibandingkan dengan APBN-P 2015.

Demi meningkatkan rasio pajak yang ditargetkan mencapai 16 persen di 2019, pemerintah berencana mengeluarkan sejumlah kebijakan yang ditujukan untuk mencapai target rasio pajak.

Salah satunya adalah kebijakan ekstensifikasi cukai pada sejumlah produk. Dalam satu tahun terakhir, bergulir berbagai rencana produk yang akan dikenakan cukai seperti minuman berkarbonasi, minuman manis, hingga kemasan plastik.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menilai, pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa hal terkait ini. Pertama, esensi dari kebijakan cukai adalah bukan sebagai instrumen untuk anggaran. Secara Undang-Undang (UU) prinsip cukai adalah untuk pengendalian dampak ekseternalitas yang ditimbulkan dari produk yang dikenakan cukai.

“Jika mengacu pada unsur pengendalian ini, maka perlu adanya kajian mendalam akan dampak-dampak eksternalitas tersebut agar memastikan kebijakan cukai yang dikeluarkan berjalan efektif sesuai dengan tujuannya,” ucap Enny, dalam seminar Efektifitas Kebijakan Ekstensifikasi Cukai terhadap Iklim Investasi dan Ketenagakerjaan‎, di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Menurut dia, jika mengaitkan kebijakan cukai terhadap produk yang bersifat elastis terhadap penerimaan, justru dapat berdampak kontraproduktif terhadap rencana pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Hal tersebut karena pengenaan cukai pada produk-produk yang sifatnya elastis justru dapat membuat menurunnya konsumsi yang akhirnya menurunkan penerimaan pajak dari PPN maupun PPh Badan.

Kedua, di sektor investasi dan penyerapan tenaga kerja, pengenaan cukai yang diskriminatif dapat berpotensi memberi sinyal negatif pada investor dan akan menurunkan daya saing industri di Indonesia terhadap negara lain, seperti Tiongkok, Malaysia, bahkan Vietnam.

“Ini tambah memberatkan ketika berhadapan dengan masuknya Indonesia ke dalam komunitas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam waktu dekat, sedangkan iklim investasi menjadi kunci dalam menjadikan Indonesia sebagai basis produksi di kawasan ASEAN,” beber Enny.

Ketiga, pemerintah dapat fokus pada aspek-aspek lain dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan, baik yang sifatnya aspek kelembagaan maupun jenis pajak lain yang dapat dioptimalkan. Dalam aspek kelembagaan, pemerintah dapat berfokus kepada upaya meningkatkan kemudahan membayar pajak.

Pemerintah pun, tambah Enny, bisa mengoptimalkan penerimaan PPh pribadi yang selama ini masih mengandalkan PPh pasal 21 dan PPh badan. Ada beberapa opsi yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah, seperti pajak untuk profesi maupun pajak harta waris untuk nilai lebih dari Rp100 miliar.

“Kami menilai kebijakan pengenaan cukai perlu dipertimbangkan secara matang agar kebijakannya tidak kontraprofuktif dan justru bertentangan dengan arah kebijakan makroekonomi Indonesia, baik terhadap target penerimaan perpajakan maupun untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia,” jelas Enny.

Sumber: http://ekonomi.metrotvnews.com/

  • Berita/Post
Indef Administrator
, Indef
The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is an independent and autonomous research and policy studies institution established on August 1995 in Jakarta
follow me

Leave a Reply

Close