Jakarta–Meski volume Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPBN) tahun 2013 terus mengalami peningkatan, yaitu
mencapai Rp1.657,9 triliun, namun INDEF menilai RAPBN 2013 akan sulit
menjawab masalah yang paling krusial saat ini. RAPBN 2013 dinilai
merupakan warisan buruk untuk pemerintah yang akan datang.

“Meski
volume RAPBN 2013 mengalami peningkatan, tapi sayangnya banyak kalangan
tetap menanggapi pesimis terhadap peningkatan fungsi stimulis fiskal
yang dapat diperankan pemerintah pada RAPBN 2013 “, kata Pengamat
Ekonomi INDEF Enny Sri Hartati, dalam Pra-Sarasehan Ekonomi, dengan tema
Menyusun Ulang Pembangunan Ekonomi Indonesia Menyongsong 2014, di
Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2012.

Menurut Enny, belum maksimalnya
fungsi stimulus fiskal yang dimaksud disebabkan postur RAPBN 2013 tetap
didominasi oleh kepentingan birokrasi dan justru semakin tersandera
oleh beban subsidi dan utang. Padahal, stimulus fiskal yang ada dalam
RAPBN 2013 bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia
yang lebih berkualitas.

“Akhirnya, program-program yang
seharusnya menjadi prioritas seperti ketahanan pangan dan energi serta
peningkatan pembangunan infrastruktur hanya berhenti pada rencana
program tanpa diikuti oleh alokasi pendanaan yang memadai,” jelas Enny.

Dalam
hal ini, Enny menilai bahwa RAPBN 2013 akan sulit menjawab dan
menyelesaikan masalah yang paling krusial saat ini, seperti masalah
pengangguran dan kemiskinan, deindustrialisasi, serta ancaman krisis
pangan dan krisis energi.

“Nanti tinggal beberapa hari lagi RAPBN
2013 akan disahkan menjadi APBN 2013. Seharusnya RAPBN 2013 disusun dan
lebih mendalam untuk bisa menyelesaikan masalah yang sekarang ini masih
terjadi dan harus diselesaikan”, cakap Enny.

Menurutnya,
pemerintah harus bisa memperbesar porsi stimulus fiskal dalam upaya
meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkualitas.
Pasalnya, porsi stimulus fiskal masih rendah. Perlu dikaji kembali oleh
pemerintah untuk meningkatkan stimulus fiskal.

“Besaran anggaran
kita itu seperempat untuk bayar bunga utang, seperempat untuk subsidi,
lalu sebagian besar untuk birokrasi. Untuk stimulus fiskal sendiri baru
12%. Kalau kondisinya seperti ini, maka policy fiskal belum punya
peranan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia”, pungkas Enny.
(*)

Sumber: infobanknews.com

  • Berita/Post
Indef Administrator
, Indef
The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is an independent and autonomous research and policy studies institution established on August 1995 in Jakarta
follow me

Leave a Reply

Close