Institute for Development Economics and Finance mempertanyakan efektivitas penerapan Peraturan Presiden No. 71/2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dikeluarkan beberapa waktu lalu.
“Efektivitas perpres ini jika tidak tepat dicabut lagi saja,” kata Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani dalam Diskusi Bulanan Indef Mandulnya Perpres Stabilisasi Harga di Jakarta, Kamis.
Aviliani mengatakan beberapa masalah yang akan muncul apabila Perpres 71/2015 tersebut dilaksanakan antara lain adalah untuk mengendalikan satu komoditas yang masuk kategori penting dibutuhkan dana yang sangat besar.

“Untuk satu komoditas dibutuhkan paling tidak Rp17 triliun, dan ada 14 triliun komoditas yang akan diatur. Selain itu juga masalah penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) akan mempersulit pengadaan,” kata Aviliani.

Selain itu, lanjut Aviliani, terkait dengan instrumen pemerintah untuk mengetahui stok khususnya bahan kebutuhan pokok di gudang-gudang yang ada di seluruh Indonesia di mana pemerintah masih menghadapi kendala terkait hal tersebut.

“Pemerintah tidak pernah tahu apa isi gudang yang ada, gudang bukan hanya terdaftar akan tetapi seharusnya juga mengetahui stok yang ada,” imbuh Aviliani.

Menurut Aviliani, selain masalah penerapan Perpres 71/2015 tersebut, sektor swasta yang berggerak di bidang pangan menjadi tidak memiliki kepastian harga karena harga akan ditentukan oleh pemerintah. Sebaiknya untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok tersebut, sebaiknya pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dari daerah masing-masing.

“Jadi biarkan pemerintah daerah menstabilkan sesuai dengan kebutuhan pokok yang ada di daerahnya,” kata Aviliani.

Aviliani mengatakan, dengan diberikannya wewenang tersebut kepada daerah pemerintah pusat tidak perlu menetapkan 14 komoditas apa saja yang menjadi bahan kebutuhan pokok dan barang penting karena kebutuhan tersebut untuk masing-masing daerah tidak sama, dan jika pemerintah menentukan sebanyak 14 komoditas yang merupakan bahan kebutuhan penting, belum tentu akan sama di tiap daerah dan tidak akan ada gunanya jika menstabilkan harga namun tidak ada permintaan.

“Lebih baik dana diberikan ke pemerintah daerah yang kemudian menjadi key performance index (KPI). Jika pemerintah daerah tidak bisa menjalankannya, dana bisa ditarik,” kata Aviliani.

Aviliani menambahkan, dengan skema tersebut paling tidak inflasi di daerah akan dijaga oleh masing-masing daerah itu sendiri, karena pemerintah pusat tidak akan bisa menjaga inflasi apabila tidak ada kerja sama dengan daerah.

Salah satu daerah yang sudah melakukan langkah untuk mengendalikan harga dan pasokan dengan memotong rantai distribusi menjadi lebih pendek adalah Provinsi Jawa Timur, di mana pemerintah daerah jelas lebih mengetahui kondisi daerah masing-masing.

“Yang lebih tahu sebetulnya pemerintah daerah, mereka tahu berapa kebutuhan di daerahnya, kapan terjadi shortage, dan kapan dia bisa kerja sama dengan daerah lain untuk memasok,” ujar Aviliani.

Saat ini Kemendag tengah menyelesaikan aturan turunan dari Perpres 71/2015 tersebut yang nantinya berupa Peraturan Menteri Perdagangan tentang penteapan harga khusus kebutuhan pokok.

Dalam aturan tersebut, pemerintah akan menetapkan harga barang pokok dalam waktu tertentu seperti pada saat bulan puasa, Lebaran dan hari besar keagamaan lainnya.

Sumber: www.selasar.com

Indef

The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is an independent and autonomous research and policy studies institution established on August 1995 in Jakarta

Leave a Reply

Close