Merdeka.com – Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartaty mencurigai ada permainan di balik alokasi dana pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, selama ini tidak pernah ada data wujud transparansi pengeluaran dana pensiun PNS setiap tahunnya.

Tidak hanya itu, Enny juga mencurigai penempatan dana pensiun PNS dengan total hampir Rp 40 triliun.

“Jangankan investasi, deposito saja pasti ada peningkatan jumlah. Mestinya anggaran pensiun tidak meningkat terus karena ada tambahan itu. Karena tidak ada transparansi kan kita jadi menduga-duga dan mencurigai,” ucap Enny di Jakarta, Selasa (20/5).

Enny mengaku tidak pernah tahu cara pemerintah dalam mengelola dana pensiun. Akibatnya anggaran APBN setiap tahunnya untuk pensiun juga tidak jelas.

“Kita tidak pernah tahu pengelolaan dana pensiun. Siapa selama ini bertanggung jawab. Dari APBN belum tahu berapa riilnya. Berapa dana APBN. Tidak ada laporan investasi ke mana, penempatan seperti apa. Untuk investasi apa disimpan. Berapa disisihkan dan dikeluarkan. Mengendap berapa yang produktif,” tegasnya.

Dia melihat perlunya mengurangi dana pensiun lantaran jumlahnya terlalu besar. Enny menyarankan agar pejabat adhock tidak diberi pensiunan. Tujuannya agar negara tidak terbebani anggaran pensiunan PNS. Anggaran belanja pegawai lebih 20 persen APBN.

“Kebijakan untuk mengevaluasi pemberian pensiun adhock bukan PNS seperti anggota DPR dan anggota komisi komisi itu,” tutupnya.

Sumber: merdeka.com

Indef

The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is an independent and autonomous research and policy studies institution established on August 1995 in Jakarta

Leave a Reply

Close